DEMOCRAZY.ID — Pusaran spekulasi politik di ibu kota kian memanas seiring berhembusnya narasi “kudeta senyap” yang dilempar oleh sejumlah tokoh, termasuk mantan Sekretaris BUMN Said Didu.
Isu tersebut mendengungkan skenario liar bahwa masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dirancang pendek—hanya berumur dua tahun hingga Oktober 2026—sebelum akhirnya digantikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi riuhnya rumor tersebut, sejarawan senior Anhar Gonggong memilih untuk tidak berspekulasi berlebihan.
Kendati demikian, ia secara terbuka menyoroti bahwa persoalan legalitas dan keabsahan posisi Gibran di kursi kekuasaan hingga detik ini masih menyisakan problem moral dan hukum yang mendalam.
“Bagi saya, Gibran itu sah dan tidak sah sebagai wakil presiden. Sahnya karena dia terpilih, dipilih bersama Prabowo. Tetapi tidak sahnya, proses administrasi yang dilompati lewat paman iparnya yang ada di MK pada saat itu,” ungkap Anhar, merujuk pada kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi yang diketuk oleh sang paman ipar demi memuluskan jalan Gibran maju sebagai kontestan, sebagaimana disampaikannya melalui kanal YouTube pribadinya yang diunggah Jumat (11/9/2026).
Anhar memandang bahwa kemunculan wacana kudeta semacam ini merupakan cerminan nyata dari belum matangnya tingkat kedewasaan berpolitik bangsa Indonesia, kendati usia kemerdekaan republik telah menginjak 81 tahun.
“Ini menunjukkan kepada kita bahwa 81 tahun kita merdeka, ternyata gejala ketidakdewasaan kita masih nampak,” kritiknya tajam.
Di sisi lain, ia menilai turbulensi narasi tersebut tidak lebih dari sekadar bagian dari “permainan politik” biasa para elite.
Anhar meyakini sepenuhnya bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto tidak akan mudah goyah atau disetir oleh manuver-manuver politik yang dimainkan oleh kelompok lingkaran pendukung Joko Widodo.
Terlebih, secara konstitusional, Jokowi tidak lagi memiliki legitimasi maupun kewenangan birokratis untuk mengintervensi gerak-gerik kebijakan putranya sendiri di dalam struktur pemerintahan yang sedang berjalan.
DEMOCRAZY.ID – Panggung politik nasional kembali diguncang oleh isu panas yang melibatkan lingkaran kekuasaan tertinggi di Indonesia.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu melontarkan pernyataan mengejutkan dengan mengklaim bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo sedang berupaya melancarkan kudeta senyap terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataannya, Said Didu menyebutkan bahwa gerakan politik bawah tanah tersebut dirancang dengan target waktu yang sangat singkat bagi kepemimpinan Prabowo Subianto.
Dia memperkirakan masa jabatan Prabowo sebagai orang nomor satu di negara ini hanya akan diberikan waktu selama dua tahun saja.
“Saya was-wasnya benar, bahwa Prabowo hanya dikasih waktu dua tahun, artinya Oktober 2026,” kata Said Didu dilansir dari saluran YouTube Abraham Samad Speakup.
Pernyataan ini langsung memicu gelombang spekulasi di tengah publik mengenai stabilitas koalisi dan masa depan pemerintahan yang sedang berjalan.
Meskipun tidak memaparkan secara terperinci strategi teknis di balik gerakan tersebut, Said Didu menduga bahwa dinamika ini didasari oleh ketidakrelaan Jokowi dalam melepaskan kendali kekuasaan yang telah dipegangnya selama satu dekade penuh.
Menurut pandangannya, transisi kepemimpinan yang terjadi belum sepenuhnya memutus pengaruh lama dari lingkaran Istana sebelumnya.
“Intinya Jokowi tuh tidak pernah rela melepaskan kekuasaan ke siapapun termasuk Prabowo,” ujarnya.
Hal inilah yang diyakini menjadi pemicu utama munculnya potensi gesekan politik antara kekuatan lama dan rezim yang sedang berkuasa saat ini.
Lebih lanjut, Said Didu memperingatkan bahwa upaya pelengseran tersebut tidak akan dilakukan secara frontal, melainkan melalui pola gerakan politik yang merayap dan sulit dideteksi sejak dini.
Serangan-serangan tersembunyi diprediksi akan diarahkan dari berbagai sisi untuk menggoyang fondasi pemerintahan Prabowo Subianto secara perlahan namun berdampak besar.
“Kudeta senyap, senyap dan merayap. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi, ini ronde terakhir, apakah KO atau menang angka,” pungkasnya.
Isu ini kini menjadi sorotan tajam berbagai pihak, menguji ketahanan politik nasional di tengah berbagai tantangan transisi kekuasaan yang sedang berlangsung.
[FULL VIDEO]