Pidato Wapres Hatta di UGM Sebelum Mundur, Kritik Parpol dan Singgung Korupsi

DEMOCRAZY.ID – Empat hari sebelum meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta menyampaikan pidato penting di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Di hadapan sivitas akademika, Hatta mengungkapkan kegelisahannya melihat arah perkembangan Indonesia setelah merdeka.

Pidato berjudul Lampau dan Datang itu disampaikan pada 27 November 1956, bertepatan dengan penganugerahan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) dari UGM.

Hatta membandingkan cita-cita yang diperjuangkan para pendiri bangsa dengan kenyataan politik dan kehidupan masyarakat setelah kemerdekaan.

Dikutip dari laman Perpustakaan Bung Hatta, dalam pidatonya Wakil Presiden Pertama RI itu mengingat masa penjajahan Belanda sebagai masa yang penuh penderitaan, penindasan, dan ketidakadilan.

Pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat itu menggambarkan bagaimana kapitalisme kolonial masuk ke Indonesia bukan untuk membangun, tetapi untuk merampas dan mengeksploitasi.

Tanah yang subur dan tenaga kerja murah dijadikan alat untuk memperbesar keuntungan bagi penjajah, sementara rakyat dibiarkan hidup dalam kemelaratan.

“Indonesia merupakan suatu perkebunan besar. Eksploitasinya didasarkan kepada dua faktor yang menguntungkan, yaitu tanah yang subur dan upah buruh yang murah,” ujar Hatta seperti dikutip dari pidato Lampau dan Datang, Kamis (12/11/2026).

Tidak hanya di bidang ekonomi, sistem politik kolonial pun dirancang untuk menundukkan rakyat.

Menurut Hatta, Hindia Belanda adalah sebuah politie-staat, negara kepolisian yang menutup ruang demokrasi.

Pemerintah kolonial membangun hierarki yang menekan rakyat melalui pangreh praja, polisi, dan tentara.

Para pejabat pribumi yang dianggap baik bukanlah mereka yang cakap atau beridealisme, melainkan paling patuh menjalankan perintah.

“Karena itulah maka masyarakat Indonesia, yang tertekan dan tertindas di bawah, tidak bisa berkembang dan bertunas. Semakin dalam kapitalisme masuk ke dalam masyarakat Indonesia, semakin rusak penghidupan rakyat yang tidak mempunyai pertahanan lagi,” katanya.

Namun, dari penderitaan itu lahirlah kesadaran baru.

Kaum muda Indonesia mencita-citakan cita-cita sebuah negara hukum yang demokratis.

Negara itu haruslah berbentuk republik, berdasarkan kedaulatan rakyat dengan corak kolektif.

Hatta kemudian membandingkan demokrasi Indonesia dengan demokrasi Barat.

Demokrasi Barat lahir dari Revolusi Prancis 1789 dengan semboyan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan.

“Demokrasi yang semacam itu tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia yang menciptakan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial… Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia,” ujarnya.

Dalam perjalanannya, cita-cita ini kemudian dirumuskan dalam Pancasila.

Pada awalnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa diletakkan di urutan terakhir, namun kemudian diubah menjadi sila pertama dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Perubahan tersebut menurut Hatta membuat negara dan pemerintahan memperoleh dasar yang lebih kokoh.

“Ketuhanan Yang Maha-Esa jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya,” katanya.

Kritik Pada Parpol

Namun, setelah Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, Hatta mengungkapkan adanya jurang antara cita-cita dan realitas.

Ia mengutip syair Friedrich Schiller dalam puisi Der Zeitpunkt berbunyi “Eine große Epoche hat das Jahrhundert geboren, Aber der große Moment findet ein kleines Geschlecht” yang artinya kurang lebih “Sang Abad melahirkan Masa Penting, tapi Masa Penting itu ketemu Generasi Kerdil” untuk menggambarkan situasi saat itu.

“Seolah-olah Pancasila itu diamalkan di bibir saja, tidak menjadi pelita di dalam hati untuk membangun masyarakat baru. Tiap-tiap golongan berkejar-kejar mencari rezeki. Golongan sendiri dikemukakan, masyarakat dilupakan,” katanya.

Partai politik, yang seharusnya menjadi sarana pendidikan rakyat untuk berdemokrasi tidak berjalan semestinya.

Negara pun seolah-olah hanya menjadi alat untuk memenuhi kepentingan partai.

“Dalam hal menempatkan pegawai pada jabatan umum di dalam dan di luar negeri seringkali keanggotaan partai menjadi ukuran, bukan dasar the right man in the right place,” ujar Hatta.

Selain itu, para pejuang yang dahulu memiliki idealisme, justru tersisih oleh orang-orang yang memanfaatkan situasi politik dan ekonomi untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Hatta menggunakan istilah O.W.-ers politik dan ekonomi serta manusia profitir untuk menggambarkan kelompok yang mengambil keuntungan demi kepentingan sendiri dengan menunggangi partai politik .

“Melihat perkembangan keadaan dalam negara dan masyarakat dalam masa yang akhir ini, kita memperoleh kesan, bahwa sesudah terlaksana Indonesia Merdeka dengan korban yang tidak sedikit, pemimpin dan pejuang idealis tertunda ke belakang, O.W.-ers politik dan ekonomi serta manusia profitir maju ke muka,” ujar Hatta.

Ia melanjutkan,“Maka timbullah anarki dalam politik dan ekonomi. Kelanjutannya, korupsi dan demoralisasi merajalela. Demikianlah wajah Indonesia, sekarang setelah sekian tahun merdeka. Nyatalah, bahwa bukan Indonesia Merdeka yang semacam ini, yang diciptakan oleh pejuang-pejuang dahulu.”

Artikel terkait lainnya