DEMOCRAZY.ID – Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, menyebut bahwa kekeliruan dalam penyampaian pernyataan Presiden di forum resmi negara tidak semestinya hanya dianggap sebagai kesalahan manusiawi.
Dikatakan Herwin, seorang Presiden memiliki tanggung jawab lebih besar ketika menyampaikan pidato yang disaksikan pejabat negara, anggota legislatif, hingga masyarakat luas.
Herwin terlebih dahulu mengakui bahwa setiap manusia tidak terlepas dari kekeliruan, termasuk seorang kepala negara.
Ia menilai kesalahan dalam berbicara merupakan sesuatu yang wajar selama tidak menjadi pola yang berulang dan tetap disikapi dengan evaluasi.
“Manusia salah itu memang manusiawi. Presiden juga manusia, nggak luput dari salah,” ucapnya.
Namun, Herwin memberikan catatan ketika kekeliruan tersebut terjadi dalam forum kenegaraan yang bersifat formal dan disiarkan secara luas.
Menurut Herwin, konteks penyampaian pidato menjadi hal penting yang tidak bisa dilepaskan dari persoalan tersebut.
Apalagi, pidato Presiden disampaikan di hadapan para pejabat negara dan masyarakat Indonesia.
“Tapi ketika yang salah itu terjadi di pidato kenegaraan yang disiarkan seluruh media nasional, di hadapan pejabat, legislatif, dan rakyat, itu bukan lagi sekadar salah manusiawi,” timpalnya.
Herwin menekankan bahwa pidato kenegaraan seharusnya dipersiapkan secara matang agar pesan yang disampaikan tetap sesuai dengan data maupun materi yang telah disiapkan.
“Itu kenapa ada teleprompter. Biar yang dibaca tetap pada koridor. Kecuali memang lagi nggak fokus, atau memang lagi pengen improvisasi,” tukasnya.
Ia menilai improvisasi dalam pidato kenegaraan tetap perlu mempertimbangkan situasi, substansi, dan etika komunikasi seorang kepala negara.
Lebih jauh, Herwin mengingatkan bahwa setiap pidato Presiden di forum resmi juga memperlihatkan bagaimana etika seorang kepala negara ketika berkomunikasi di hadapan publik.
Kata dia, hal tersebut menjadi penting karena ucapan Presiden tidak hanya didengar oleh orang-orang yang berada di dalam ruangan, tetapi juga masyarakat luas melalui berbagai saluran media.
“Catet ya, ada etika yang sedang dipertontonkan setiap kali ada pidato kenegaraan,” terangnya.
Selain persoalan data dan penyampaian pidato, Herwin juga menyoroti pernyataan Prabowo kepada seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang hadir dalam agenda tersebut.
Ia menilai candaan mengenai masa depan anak tersebut, khususnya terkait pacaran dan syarat memiliki sabuk hitam, tidak semestinya disampaikan dalam forum formal kenegaraan.
“Dan sangatlah tidak beretika ketika seorang presiden, di tengah forum formal negara, bilang ke anak perempuan 10 tahun yang diundang khusus ke Gedung DPR/MPR,” tandasnya.
“10 tahun lagilah kamu bisa pacaran. Lalu dilanjut syarat sabuk hitam supaya nggak ada yang berani main-main,” kuncinya.