Pengamat: Langkah Mundur Gibran Bisa Jadi Kunci Bagi Prabowo Lepas dari ‘Beban Politik’!
DEMOCRAZY News
2 November 2026 12:40 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Peta politik nasional kembali memanas.
Pengamat Politik, Heru Subagia, mengulik polemik legitimasi etika dan hukum yang melibatkan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dikatakan Heru, isu keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait penyetaraan ijazah Gibran telah menjadi peluru panas bagi kubu oposisi, sekaligus ujian komitmen bagi koalisi pemerintah.
Heru menilai bahwa mundurnya Gibran adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas politik Indonesia.
Heru mengakui bahwa bagi loyalis Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mempertahankan Gibran adalah harga mati demi pertahanan dinasti dan masa depan investasi politik mereka.
Namun, jika ego kekuasaan terus dipaksakan tanpa melihat retaknya legitimasi moral, Indonesia dinilai sedang berjalan menuju jurang polarisasi yang lebih ekstrem.
“Di satu sisi, harus diakui bahwa Gibran adalah poros utama sekaligus aset politik terbesar keluarga Jokowi saat ini. Melalui Gibran, pengaruh politik Jokowi diproyeksikan tetap hidup melampaui masa jabatannya,” ujar Heru, Minggu (1/11/2026).
Hukum Ditekuk Demi Kekuasaan?
Heru menegaskan bahwa pertahanan habis-habisan untuk meminimalkan setiap putusan hukum atau kritik etika justru melahirkan sentimen negatif publik.
Ketika hukum terkesan ditekuk demi mengakomodasi kepentingan satu figur, maka fondasi negara hukum tengah dipertaruhkan.
“Jika ketegangan ini terus dipelihara dan dipaksakan tanpa ada kompromi etis, Indonesia berpotensi menghadapi eskalasi konflik yang masif,” tegasnya.
Ia pun membeberkan dua potensi konflik yang mengintai.
Pertama, konflik horizontal di tingkat akar rumput.
Gesekan antara kelompok relawan militan pendukung Jokowi-Gibran dengan massa pendukung paslon lain berpotensi kembali pecah jika dipicu oleh isu legitimasi hukum.
Baca Juga
“Kedua, keretakan vertikal di tubuh koalisi. Prabowo Subianto sebagai Presiden kini berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, ia terikat komitmen politik; di sisi lain, beban administratif dan polemik etika yang terus melekat pada wakilnya dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan,” jelas Heru.
Ancaman Capital Outflow dan Krisis Kepercayaan
Heru menyoroti bahwa ketidakpastian hukum akibat konflik politik tingkat tinggi membawa dampak nyata bagi perekonomian.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi memicu larinya modal asing.
“Stabilitas politik adalah variabel utama yang dinilai oleh lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody’s dan Fitch dalam menentukan peringkat investasi Indonesia,” jelasnya.
Tidak hanya itu, laporan Transparency International juga menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap penegakan hukum sangat memengaruhi kepercayaan investor global.
Jika publik melihat ada ‘pengecualian hukum’ bagi elite tertentu, kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia akan merosot ke titik terendah.
Solusi Elegan: Mundur Secara Ksatria
Bagi Heru, solusi paling elegan, berani, dan berjiwa besar sebenarnya berada di tangan Jokowi dan Gibran sendiri.
Dibandingkan membiarkan negara ini digulung oleh hiruk-pikuk polemik, pilihan terbaik bagi Gibran adalah mengundurkan diri secara sukarela demi kepentingan bangsa dan negara.
Baca Juga
“Langkah mundur secara ksatria, disertai permohonan maaf yang tulus kepada publik dan Prabowo Subianto, justru akan menaikkan kelas politik keluarga Jokowi dari sekadar pemburu kekuasaan menjadi seorang Negarawan,” tegas Heru.
Langkah ini, lanjutnya, akan menutup celah konflik, meredam polarisasi di masyarakat, dan memberikan ruang bagi pemerintahan baru untuk bekerja tanpa beban masa lalu.
“Sudah saatnya elite politik kita belajar mendengarkan suara moral dan hukum secara jernih. Karena pada akhirnya, kekuasaan yang dipaksakan hanya akan melahirkan kerapuhan, namun pengorbanan demi persatuan bangsa akan dicatat dengan tinta emas dalam sejarah,” kuncinya.
Analisis Politikbeban politikberita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika politikgibran mundurgibran rakabuminghukum tata negaraKabar Terkinikabinet prabowolegitimasi waprespengamat politikpolitik nasionalprabowo subianto
Artikel terkait lainnya
