DEMOCRAZY.ID – Wacana mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, bahkan berpotensi berhadapan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, kini mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat politik.
Munculnya dorongan tersebut dinilai oleh berbagai pihak bukan sekadar manuver politik biasa.
Fenomena ini dipandang sebagai cerminan dari kepercayaan diri sekaligus bentuk kepasrahan pendukung garis keras kubu tersebut terhadap konstelasi politik yang tengah berjalan.
Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, menyoroti adanya keyakinan yang sangat tinggi dari basis pendukung Gibran.
Menurutnya, kepercayaan diri tersebut berakar pada narasi bahwa Presiden Prabowo Subianto dianggap tidak memiliki daya tawar politik yang kuat tanpa dukungan pengaruh dari Jokowi dan Gibran.
“Kepercayaan diri tinggi muncul karena adanya keyakinan bahwa Prabowo tidak ada apa-apanya tanpa Gibran atau faktor Jokowi. Mereka beranggapan bahwa kursi kepresidenan yang diduduki Prabowo saat ini merupakan hasil dari limpahan elektoral Jokowi. Di mata pendukung tersebut, sosok Jokowi tetap memiliki tempat khusus di hati rakyat, sebuah sentimen yang mereka yakini tidak dimiliki oleh Prabowo,” ujar Erizal dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).
Lebih jauh, Erizal mengamati adanya kerenggangan peran yang diberikan oleh Prabowo kepada Gibran selama masa pemerintahan berjalan.
Sebagai bukti adanya ketidakharmonisan atau kurangnya proteksi, Erizal menyinggung beberapa kasus sensitif yang sempat mencuat ke publik, seperti polemik ijazah Jokowi hingga kasus yang melibatkan sosok seperti Roy Suryo dan Dokter Tifa.
Bagi pendukung Gibran, tidak ditahannya pihak-pihak yang kerap mengkritik keras tersebut menjadi sinyal bahwa Prabowo tidak memberikan perlindungan politis yang diharapkan.
“Pendukung Gibran menilai mustahil bagi Prabowo untuk kembali menggandeng Gibran pada periode kedua. Ada persepsi bahwa jembatan komunikasi di antara keduanya tidak lagi solid,” tambah Erizal.
Analisis Erizal tidak berhenti pada keretakan hubungan Prabowo-Gibran.
Ia menyebutkan bahwa fenomena penolakan terhadap keberlanjutan duet Prabowo-Gibran untuk periode kedua ternyata bersifat sistemik.
Erizal berpendapat bahwa hampir tidak ada partai politik besar yang memiliki keinginan untuk melihat koalisi saat ini bertahan hingga dua periode.
Kondisi inilah yang memaksa pihak Gibran dan Jokowi untuk mengambil langkah antisipatif sejak dini.
Safari politik yang intens dilakukan melalui agenda blusukan ke berbagai penjuru Indonesia belakangan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengamankan basis massa.
“Pilihan bagi Gibran dan Jokowi memang sangat terbatas. Strategi satu-satunya yang paling realistis adalah melakukan kampanye lebih awal demi memenangkan hati publik sebelum mesin politik lawan benar-benar bergerak. Inilah alasan mengapa frekuensi blusukan mereka meningkat tajam,” pungkas Erizal.
Dengan sisa waktu menuju 2029 yang masih cukup panjang, langkah-langkah yang diambil oleh para aktor politik saat ini akan sangat menentukan peta kekuatan di masa depan.
Publik kini menunggu, apakah wacana “Gibran vs Prabowo” ini akan benar-benar terwujud atau hanya menjadi tekanan politik untuk menekan posisi tawar dalam koalisi pemerintahan saat ini.