Darurat Demokrasi! Setelah Ijazah SMA Wapres Gibran, Postingan Kritik Pendidikan Juga Diduga Dibatasi Pemerintah
DEMOCRAZY News
14 Agustus 2026 1:39 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sebuah unggahan di media sosial X yang berisi kritik terhadap arah sistem pendidikan Indonesia menjadi perhatian, setelah akses terhadap postingan tersebut disebut dibatasi di Indonesia atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Informasi tersebut dibagikan oleh akun X @RA_leather. Dalam tangkapan layar yang diunggah, terlihat postingan dari akun @bagasriyadii_ tidak lagi dapat diakses.
Pembatasan itu bahkan disertai keterangan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena adanya permintaan hukum dari Komdigi.
Hanya Kritik Singkat soal Pendidikan
Dalam tangkapan layar yang beredar, postingan yang dibatasi tersebut berisi pernyataan singkat dari pemilik akun.
“Sebagai tenaga kependidikan, saya tidak melihat arah yang jelas dari sistem pendidikan di Indonesia,” tertulis pada unggahan tersebut.
Postingan tersebut tercatat dibuat pada 9 Agustus 2026.
Namun, ketika hendak diakses kembali, muncul pemberitahuan bahwa postingan tidak tersedia di wilayah tersebut.
Keterangan yang tampil menyebut pembatasan dilakukan berdasarkan permintaan hukum dari Komdigi dan mengacu pada hukum setempat.
👇👇
🚨 NETIZEN PERTANYAKAN POSTINGAN KRITIK PENDIDIKAN DIBATASI KOMDIGI
Tangkapan layar akun @/bagasriyadii_ menunjukkan postingannya dibatasi di Indonesia atas permintaan KOMDIGI.
Postingan tersebut hanya berbunyi: “Sebagai tenaga kependidikan, saya tidak melihat arah yang jelas… pic.twitter.com/45nRX6wLNv
— RL (@RA_leather) August 13, 2026
Pengguna X Pertanyakan Dasar Pembatasan
Kondisi tersebut kemudian memicu pertanyaan dari pengguna media sosial. Pasalnya, isi unggahan yang dibatasi hanya berupa kritik terhadap arah sistem pendidikan Indonesia.
Dalam unggahan yang membagikan tangkapan layar tersebut, muncul pertanyaan mengenai alasan hingga dasar hukum pembatasan akses terhadap postingan tersebut.
“Hanya perkara postingan sepele seperti ini dibatasi? Kenapa Komdigi atau pemerintah takut dengan postingan semacam ini? Letak pelanggaran hukumnya di mana?” sesalnya.
Baca Juga
Pertanyaan tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai batas antara moderasi konten, penegakan hukum di ruang digital, dan kebebasan masyarakat menyampaikan kritik melalui media sosial.
Terlebih, dalam tangkapan layar tersebut tidak terlihat adanya uraian mengenai bagian dari postingan yang dianggap melanggar hukum.
Yang tampak justru pemberitahuan bahwa akses dibatasi berdasarkan permintaan hukum dari Komdigi.
Hal ini membuat pengguna media sosial mempertanyakan apakah kritik terhadap kebijakan atau sistem pendidikan dapat menjadi dasar pembatasan akses sebuah unggahan.
Sebelumnya, Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, juga mengaku menerima dua pemberitahuan melalui email dari platform X terkait konten yang sebelumnya ia unggah.
Chusnul menyebut pemberitahuan tersebut berkaitan dengan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang menyatakan dua kontennya diduga melanggar hukum.
Dua unggahan yang dimaksud masing-masing berkaitan dengan safari politik Presiden ke-7 RI Jokowi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan persoalan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka yang tengah disengketakan di PTUN.
Dua Konten Disebut Melanggar Hukum
Chusnul mengungkapkan, dirinya menerima dua email dengan isi pemberitahuan yang serupa.
“Hari ini saya ada dapat 2 email dari X. Isinya sama kalo X telah menerima sebuah pemberitahuan dari kemkomdigi bahwa 2 konten saya melanggar hukum,” kata Chusnul, Rabu (12/8/2026).
Ia menyebut kedua konten tersebut kini telah dihapus.
Namun, Chusnul mengaku masih mempertanyakan dasar hukum yang membuat unggahan tersebut dinilai melanggar.
“Satu soal kunjungan Jokowi ke NTT. Satunya lagi soal pendidikan Gibran yg digugat ke PTUN,” Chusnul menuturkan.
Baca Juga
“Keduanya sudah saya hapus. Cuma saya bingung melanggar hukumnya dimana?” tambahnya.
Pertanyakan Mengapa Dirinya yang Dihubungi
Chusnul kemudian mempertanyakan mekanisme penanganan konten yang menurutnya bersumber dari pemberitaan media.
Ia menilai, apabila informasi yang ia komentari tersebut dianggap keliru, seharusnya pihak yang pertama kali menerbitkan berita juga mendapatkan perhatian.
“Dan kalo memang berita itu salah kenapa saya yang dihubungi, kenapa bukan medianya, yang sampai saat ini berita itu masih ada di google?” jelasnya.
Chusnul mengatakan, hingga kini pemberitaan yang menjadi rujukan unggahannya masih dapat ditemukan melalui mesin pencarian.
Kasihan pada Pemerintahan Prabowo
Selain mempertanyakan pemberitahuan tersebut, Chusnul juga menyentil keterlibatan Kemkomdigi dalam persoalan unggahan mengenai kunjungan Jokowi ke NTT.
Ia mempertanyakan alasan kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ikut menangani persoalan yang berkaitan dengan konten mengenai Jokowi.
“Dan yang paling aneh kenapa soal postingan Jokowi di NTT, kementerian Prabowo juga ikut urusin?” sesalnya.
Chusnul kemudian membandingkan situasi tersebut dengan pengalamannya ketika mengkritik sejumlah tokoh politik lainnya.
“Saya dulu sering serang Prabowo dan Anies tapi ga pernah seperti ini,” tandasnya.
👇👇
Hari ini sy ada dapat 2 email dari X.
Isinya sama kalo X telah menerima sebuah pemberitahuan dari kemkomdigi bahwa 2 konten sy melanggar hukum.
Satu soal kunjungan Jokowi ke NTT.
Satunya lagi soal pendidikan Gibran yg digugat ke PTUN.
Keduanya sdh sy hapus.
Cuma sy bingung… pic.twitter.com/Tt8cBHGmgC— Chusnul ch💞timah (@ch_chotimah2) August 12, 2026
Berita Viralcatatan hukumdemocrazydemokrasi indonesiadigital authoritarianismdinamika politikgibran rakabuminghot newsijazah sma gibranIsu NasionalIsu Pendidikankebebasan berekspresikebebasan berpendapatkritik pendidikanopini publikpembatasan kontenpembungkaman suaraperbincangan warganetsensor internetsorotan publik
Artikel terkait lainnya
