DEMOCRAZY.ID — Mencuatnya nama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka memicu reaksi keras dan pengingat tajam mengenai rekam jejak politik masa lalu yang berkaitan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pegiat media sosial Bachrum Achmadi secara terbuka memperingatkan Partai Gerindra terkait dinamika politik pada Pilpres 2014 dan 2019 silam.
Menurut Bachrum, pada dua kontestasi politik tersebut, Luhut merupakan salah satu tokoh di kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dinilai kerap memojokkan posisi Prabowo.
Atas dasar catatan tersebut, Bachrum menilai apabila wacana pengusulan Luhut sebagai pendamping Prabowo benar-benar terealisasi, langkah itu berpotensi menjadi blunder politik besar bagi kepala negara.
“Klo ini benar, satu lagi kesalahan fatal Presiden Prabowo. Kita semua tahu saat pilpres 2014 & 2019 LBP itu selalu memojokkan Prabowo. Cc: @Gerindra,” tulis Bachrum melalui akun media sosial X pribadinya, dikutip Senin (16/11/2026).
Klo ini benar, satu lg kesalahan fatal Presiden Prabowo. Kita semua tahu saat pilpres 2014 & 2019 LBP itu selalu memojokkan Prabowo.
Cc: @Gerindra
— SiraitBatakDusun™️ (@bachrum_achmadi) November 15, 2026
Terlepas dari sorotan sejarah rivalitas Pilpres tersebut, nama Luhut Binsar Pandjaitan menguat di tengah spekulasi bursa RI-2 berkat posisi strategisnya di lingkaran pemerintahan saat ini sebagai Ketua DEN serta kedekatannya dengan Presiden Prabowo.
Pengalaman panjang purnawirawan jenderal tersebut—mulai dari Kepala Staf Kepresidenan hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)—dipandang sebagian kalangan sebagai modal untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional hingga akhir masa jabatan 2029.
Selain itu, Luhut juga tercatat sempat pasang badan membela Gibran dari isu pemakzulan sesaat sebelum pengunduran diri resmi dilakukan.
Dari sisi regulasi, peluang masuknya tokoh di luar struktur partai politik tetap terbuka lebar.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya telah menegaskan bahwa konstitusi tidak mewajibkan calon wakil presiden pengganti berasal dari partai politik, sehingga pejabat negara maupun figur nonpartai memiliki ruang yang sama untuk diajukan oleh Presiden Prabowo ke parlemen.