DEMOCRAZY.ID – Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya menjadi perbincangan belakangan ini.
Apalagi muncul polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Pengamat politik Heru Subagia turut menanggapi dinamika tersebut.
Ia berpendapat, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, Presiden Prabowo Subianto memiliki ruang untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Heru bahkan menyodorkan nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, sebagai sosok yang menurutnya layak dipertimbangkan untuk menggantikan Gibran.
Ia menyebut pengalaman politik, loyalitas terhadap koalisi, serta representasi wilayah di luar Pulau Jawa menjadi sejumlah pertimbangan di balik usulannya.
Heru terlebih dahulu bicara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Kata dia, kedua putusan tersebut telah menghadirkan dinamika baru dalam perdebatan mengenai posisi politik Gibran.
“Dengan pertimbangan sangat-sangat matang dan konstitusional dalam hal ini, produk dari MA dan MK yang sudah nyata-nyata secara keseluruhan mengeluarkan putusan yang tentunya membuat Gibran harusnya taat terhadap hukum dengan sukarela mundur,” ujar Heru, Minggu (1/11/2026).
Ia kemudian mengaitkan putusan MK yang lebih dahulu muncul dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Bagi Heru, perkembangan tersebut turut memengaruhi peta politik nasional dan membuka kemungkinan munculnya dinamika baru dalam pemerintahan.
Jika Gibran benar-benar mundur, Heru menilai sosok penggantinya menjadi persoalan penting yang perlu dibicarakan.
Ia menyebut nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bukan sebagai pilihan yang tepat dalam skenario pengunduran diri wakil presiden tersebut.
Heru membedakan mekanisme pengunduran diri seorang wakil presiden dengan proses pemakzulan presiden dan wakil presiden sebagai satu pasangan jabatan.
Baginya, dalam skenario pengunduran diri Gibran, Prabowo memiliki hak untuk mengusulkan sosok pengganti melalui mekanisme konstitusional.
“Yang jelas saya katakan bukan Ganjar Pranowo ataupun juga Anies Baswedan, mereka para mantan-mantan capres 2024 kemarin,” ucap dia.
Ia melanjutkan, “Tetapi, Prabowo sepenuhnya mempunyai hak prerogatif, hak istimewa untuk memilih siapa yang akan dijadikan wakil presiden, dan tentunya nanti akan diserahkan ke sidang istimewa DPR MPR.”
Heru kemudian menyebut dua nama dari partai politik pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, yakni Zulkifli Hasan dari PAN dan Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar.
Namun, dari dua nama tersebut, Heru lebih merekomendasikan Zulhas untuk mendampingi Prabowo hingga 2029.
Ia menilai Ketua Umum PAN tersebut memiliki rekam jejak panjang dalam mendukung perjalanan politik Prabowo.
“Karenanya, saya memberikan opsi-opsi pilihan terbaik bagaimana Prabowo seharusnya memilih dua calon presiden, calon wakil presiden,” Heru menuturkan.
“Tentunya partai pendukung yang tergabung dalam pengusung Prabowo-Gibran di 2024 kemarin, PAN dan Golkar yang menjadi prioritas. Dan di situ, Golkar ada Bahlil dan PAN ada Zulkifli Hasan,” tambahnya.
Heru menilai loyalitas dan konsistensi PAN dalam mendukung Prabowo menjadi modal politik yang patut diperhitungkan.
Selain faktor loyalitas partai, Heru menyoroti pengalaman Zulhas dalam berbagai posisi strategis pemerintahan dan lembaga negara.
Ia mengingatkan Zulhas pernah menjabat sebagai pimpinan MPR, kemudian menjadi Menteri Kehutanan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Perdagangan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan pada pemerintahan Prabowo.
Lanjut Heru, pengalaman tersebut menjadi bekal untuk membantu Prabowo menjalankan pemerintahan.
“Loyalitas dan dedikasi kepartaian dan secara pribadi Zulkifli Hasan dan PAN sudah tidak diragukan. Ini kekompakan personal dan partai politik menjaga stabilitas dan dinamika mengawal kebijakan hingga akhir kepemimpinannya,” jelasnya.
Ia juga menilai Zulhas memiliki kemampuan membangun jaringan politik yang dapat mendukung konsolidasi pemerintahan.
Pertimbangan lain yang disampaikan lulusan Fisipol UGM ini adalah aspek keterwakilan geografis.
Ia menyebut Zulhas dapat memberikan representasi politik dari luar Pulau Jawa, khususnya Sumatra.
“Dan tentunya dengan sederet pengalaman dan juga integritas dan loyalitas tentunya ke Prabowo, kepemerintahan, Zulkifli Hasan sepertinya menjadi pilihan,” imbuhnya.
Heru bilang, kombinasi Prabowo dan Zulhas dapat memperkuat konsolidasi politik sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan hingga 2029.
“Kekuatan-kekuatan geografis ini memberikan dukungan secara komprehensif bagaimana pemerintahan Prabowo menyertakan orang-orang politisi di berbagai daerah Indonesia menjadi bagian integral tak terpisahkan dalam rangka membangun, mensejahterakan, dan pengabdiannya Prabowo-Zulkifli Hasan kepada bangsa dan negara,” kuncinya.