Gibran Beban Prabowo? Analis Militer Beberkan Mengapa Opsi ‘Wapres Mundur’ Bikin Kabinet Merah Putih Makin Solid!
DEMOCRAZY News
14 Oktober 2026 9:19 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).
Menurutnya, langkah tersebut perlu dipertimbangkan di tengah kondisi bangsa Indonesia yang dinilainya sedang tidak baik-baik saja.
Ginting juga mengutip hasil survei SMRC yang, menurutnya, menunjukkan bahwa 75 persen masyarakat mengalami stres dalam menghadapi situasi saat ini.
“Bagi saya, dengan situasi-situasi seperti ini, kalau Gibran tidak mundur sebagai wakil presiden, saya khawatir Gibran akan ‘dinepalkan’. Gibran akan ‘dinepalkan’. Artinya, keluarga Solo bisa ‘dinepalkan’,” kata Selamat Ginting, dikutip podcast Kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu, (14/10/2026).
Menurut dia, analisis tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan bagi keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.
Ginting kemudian merujuk pada gerakan massa di Nepal sebagai gambaran potensi tekanan politik dari masyarakat.
Ia menilai, tekanan yang kuat dari bawah dapat memicu gerakan people power yang mendorong perubahan kekuasaan.
“Kita merujuk pada gerakan massal di Nepal, tekanan yang kuat biasanya datang dari bawah. Artinya, people power yang memaksa sebuah dinasti waktu itu di Nepal untuk turun takhta secara terhormat, serta berkaca pada sejarah sistem monarki di Nepal,” jelasnya.
Ia menegaskan, analogi Nepal tersebut menggambarkan skenario terburuk apabila ketidakpuasan publik terus meningkat tanpa penyelesaian.
“Analogi di Nepal tentu saja menggambarkan skenario terburuk jika terjadi ketidakpuasan publik dan ini dibiarkan menumpuk. Krisis ekonomi digambarkan juga, pasar modal juga anjlok hari ini, anjlok luar biasa. Artinya, memang menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, situasi ekonomi tidak baik-baik saja. Situasi politik tidak baik-baik saja,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ginting menyoroti kemungkinan kebuntuan mekanisme konstitusional dalam menyelesaikan persoalan politik.
Menurutnya, jika mekanisme konstitusi mengalami kebuntuan dan persoalan diserahkan kepada DPR, sementara DPR juga tidak mampu menyelesaikannya, situasi tersebut berpotensi memicu gejolak di tengah masyarakat.
“Artinya, potensi gejolak soal memaksa kejatuhan politik secara paksa. Karena itu, pemerintahan Prabowo harus melihat kacamata politik seperti ini,” tuturnya.
Ginting menilai keberadaan Gibran dalam pemerintahan berpotensi memperkeruh stabilitas politik nasional.
Padahal, stabilitas politik merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian Presiden Prabowo.
“Mengapa opsi mundur ini menurut saya dianggap lebih aman bagi Gibran maupun keluarga Jokowi? Karena menurut saya, secara sukarela ini bagian dari strategi keluar (exit strategy) terbaik demi menjaga stabilitas nasional,” ungkapnya.
“Jangan sampai kasus Gibran, pandangan atau konsentrasi pemerintah nanti pada isu ini. Lupa pada isu-isu rakyat,” pungkasnya.
[VIDEO]
analis militerberita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika politikgibran mundurgibran rakabumingistana negarakabinet merah putihkrisis legitimasipolitik nasionalprabowo subiantoreshuffle kabinetsorotan publikstabilitas politik
Artikel terkait lainnya
