Sinyal Pecah Kongsi? Empat Kali Upaya ‘Lobi’ Disorot Mahfud MD, Hubungan Prabowo dan Jokowi Disebut Kian Merenggang
DEMOCRAZY News
11 Oktober 2026 1:50 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkap analisisnya mengenai dinamika hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Mahfud, pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta perubahan posisi sejumlah figur di lingkungan pemerintahan dinilai menjadi bagian dari upaya Prabowo menunjukkan kemandirian kepemimpinannya.
Mahfud menyampaikan pandangan tersebut dalam siniar Terus Terang bersama Rizal Mustary pada Rabu (7/10/2026).
Ia menilai, langkah pergantian sejumlah pejabat yang selama ini kerap dikaitkan dengan Jokowi memunculkan spekulasi mengenai perubahan dinamika politik di antara kedua tokoh tersebut.
Menurut Mahfud, Listyo Sigit dan Pratikno selama ini dipersepsikan sebagai figur yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan Jokowi.
Baca Juga
Karena itu, perubahan posisi keduanya dinilai memiliki arti politik tersendiri dalam perjalanan pemerintahan Prabowo.
“Saya juga cukup memahami bahwa langkah reshuffle mengganti Kapolri dan Pak Pratikno dari kabinet ini dianggap sebagai bagian penting dari upaya Prabowo menegaskan sikapnya sebagai seorang pemimpin yang mandiri,” kata Mahfud.
Ia menjelaskan, Prabowo dinilai ingin memastikan bahwa pemerintahannya dapat mengambil keputusan secara mandiri tanpa terus dibayangi pengaruh kekuatan politik dari pemerintahan sebelumnya.
“Dia (Prabowo) tidak ingin lagi dituding-tuding, disusupi lawan, dan tidak lagi tersandera oleh kekuatan di luarnya. Sehingga dia lalu mengambil langkah-langkah yang penting bagi tata kehidupan politik dan hukum kita,” ujar Mahfud.
Mahfud kemudian menyebut Listyo Sigit dan Pratikno sebagai dua figur yang menjadi perhatian dalam konteks perubahan tersebut.
“Figur kuncinya itu Pak Listyo dan Pak Pratikno,” lanjutnya.
Mahfud Sebut Pergantian Kapolri Sempat Diupayakan Empat Kali
Dalam penjelasannya, Mahfud mengungkap bahwa wacana pergantian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri disebut telah muncul sejak jauh sebelum keputusan akhirnya diambil.
Berdasarkan analisis dan informasi yang ia sampaikan, upaya untuk mengganti Listyo Sigit disebut telah dilakukan setidaknya empat kali.
Baca Juga
Namun, rencana tersebut dikabarkan beberapa kali mengalami penundaan sebelum akhirnya terealisasi.
Salah satu momentum yang disoroti Mahfud terjadi menjelang Oktober.
Ketika itu, muncul wacana untuk memberikan waktu satu tahun kepada Listyo Sigit sebelum dilakukan pergantian.
Isu pengumuman pergantian Kapolri pada Oktober pun disebut sempat menguat.
Baca Juga
Akan tetapi, situasi tersebut disebut berubah setelah Jokowi bersama istrinya, Iriana, berkunjung ke kediaman Prabowo di Kertanegara menjelang peringatan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 5 Oktober.
Mahfud menilai, kunjungan tersebut menjadi salah satu peristiwa yang kemudian dikaitkan dengan meredupnya kembali isu pergantian Kapolri.
“Begitu setahun, pada bulan Oktober akan diumumkan isunya. Tapi tiba-tiba Pak Jokowi datang ke rumah Kertanegara bersama Bu Iriana menjelang Hari ABRI 5 Oktober,” ungkap Mahfud.
Ia mengatakan, setelah pertemuan tersebut, pemberitaan mengenai rencana pergantian Listyo Sigit kembali menghilang dari perhatian publik.
“Ada momentum itu kan terberitakan. Nah, habis itu hilang lagi berita tentang (pergantian) Listyo ini. Analisis yang muncul, Pak Jokowi yang tidak setuju,” bebernya.
Meski demikian, dugaan mengenai sikap Jokowi tersebut merupakan analisis yang disampaikan Mahfud.
Tanpa keterangan langsung dari pihak terkait, dugaan itu tidak dapat diperlakukan sebagai konfirmasi mengenai alasan di balik penundaan pergantian Kapolri.
Pertemuan dengan Gibran Disebut Jadi Momentum Lain
Selain kunjungan Jokowi ke Kertanegara, Mahfud juga menyinggung momentum lain yang menurut penuturannya berkaitan dengan tertundanya rencana pergantian Kapolri.
Ia menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat mendadak menghadap Prabowo pada Juni.
Peristiwa tersebut masuk dalam rangkaian kejadian yang menurut analisis Mahfud turut memengaruhi dinamika rencana pergantian Listyo Sigit.
Mahfud menggambarkan bahwa rencana pergantian tersebut tidak berjalan sekali jalan.
Sejumlah momentum politik disebut membuat wacana itu kembali meredup, sebelum akhirnya keputusan diambil tanpa banyak informasi yang beredar sebelumnya.
Menurut dia, pengalaman penundaan berulang kali membuat Prabowo memilih pendekatan yang lebih tertutup.
Informasi mengenai rencana pergantian tidak lagi disebarluaskan hingga keputusan diumumkan.
Strategi tersebut, dalam penjelasan Mahfud, dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan rencana kembali tertunda seperti yang disebut terjadi sebelumnya.
Pergantian Kapolri Dinilai Memiliki Arti Politik
Mahfud memandang pergantian pejabat penting di lingkungan pemerintahan bukan semata-mata persoalan administrasi.
Baca Juga
Dalam situasi politik yang melibatkan dua presiden dari periode pemerintahan berbeda, perubahan posisi pejabat juga dapat memunculkan interpretasi mengenai arah kepemimpinan dan relasi kekuasaan.
Dalam konteks tersebut, pergantian figur yang dipersepsikan dekat dengan Jokowi dinilai Mahfud sebagai sinyal bahwa Prabowo ingin memperlihatkan ruang pengambilan keputusan yang lebih mandiri.
Namun, penafsiran mengenai adanya kerenggangan hubungan antara Prabowo dan Jokowi perlu dibedakan dari fakta mengenai pergantian pejabat itu sendiri.
Pergantian jabatan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya konflik atau perpecahan di antara keduanya.
Karena itu, pernyataan Mahfud lebih tepat dipahami sebagai analisis politik atas sejumlah peristiwa yang ia kaitkan dengan dinamika hubungan kedua tokoh tersebut.
Hingga ada penjelasan langsung dari Prabowo maupun Jokowi mengenai persoalan itu, alasan di balik perubahan posisi pejabat dan dampaknya terhadap hubungan politik keduanya tetap perlu dicermati secara hati-hati.
Pernyataan Mahfud pun menambah perhatian terhadap dinamika pemerintahan Prabowo, terutama mengenai bagaimana presiden membangun kewenangan politiknya sendiri sekaligus mengelola hubungan dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya memegang kekuasaan.
darurat demokrasidemocrazydemocrazy.idhubungan prabowo jokowiistana negarajokowikeretakan istanakrisis legitimasilobi politikmahfud mdpemakzulan gibranpolitik nasionalprabowo subiantoskandal politiksorotan publik
Artikel terkait lainnya
