DEMOCRAZY.ID – Kader Partai Solidaritas Indonesia Dedy Nur Palakka menyebut kedatangan kepala desa seluruh Indonesia ke rumah Presiden ke-7 Jokowi menunjukkan citra Jokowi positif.
“Coba anda menghayal sedikit saja, kalau tokoh politik seperti Jokowi punya banyak masalah saat menjadi Presiden Republik maka ngga mungkin kepala-kepala desa dari seluruh Indonesia mau datang berkunjung ke rumah beliau,” kata Dedy dikutip dari unggahannya di X, Jumat (18/9/2026).
Dedy mengungkapkan, bisa saja kedatangan para kepala desa karena selama ini program Jokowi dirasakan langsung rakyat di desa.
“Karena tidak bermasalah dan mungkin saja kebijakan-kebijakan pemerintahan beliau dulu manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat di desa-desa,” ujarnya.
Karenanya, tak heran jika Jokowi banyak dikunjungi.
“Maka sangat wajar jika kepala-kepala desa datang berkunjung ke kediaman beliau untuk silaturahmi kebangsaan,” terangnya.
Dia tak membantah kedatangan kepala desa tersebut bagian konsolidasi kekuasaan.
“Kalau ada yang bilang ini urusan konsolidasi kekuasaan menjelang tahun politik 2029 bisa juga, karena beliau ini memang hidup dalam dunia politik,” imbuhnya.
Dedy mengaku tak masalah jika banyak spekulasi yang beredar terkait Jokowi dan PSI.
“Atau, mungkin ada juga yang berspekulasi bahwa PSI hendak dipromosikan Jokowi biar bisa tembus ambang batas PT yang kabarnya bakal dinaikkan dari 4% menjadi 5%. Jadi, suka-suka pengamat politik-lah,” pungkasnya.
Coba anda menghayal sedikit saja, kalau tokoh politik seperti Jokowi punya banyak masalah saat menjadi Presiden Republik maka ngga mungkin kepala-kepala desa dari seluruh Indonesia mau datang berkunjung ke rumah beliau.
Karena tidak bermasalah dan mungkin saja… https://t.co/PChIKSZtvc— Dedy Nur (@DedynurPalakka) September 17, 2026
Kunjungan kepala desa dimaksud dilakukan pada Senin 31 Agustus 2026 di kawasan Sumber, Solo.
Kedatangan para kepala desa itu terekam dalam video yang kemudian beredar di media sosial.
Mereka disebut berasal dari sejumlah daerah dan datang untuk menyampaikan pandangan mengenai perkembangan serta pembangunan desa.
Di dalam pertemuan tersebut, ada setidaknya 16 kepala desa yang mewakili sejumlah wilayah.
Mereka datang bersama perangkat desa.
Kunjungan tersebut kemudian menjadi perhatian karena Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden.
Meski begitu, dia masih menjadi figur politik yang aktif diperbincangkan dan kediamannya di Solo beberapa kali menjadi lokasi pertemuan dengan sejumlah kelompok.
👇👇
Sebelumnya, pada 21 Agustus 2026, sejumlah anggota DPD RI juga menemui Jokowi di kediamannya untuk membahas aspirasi daerah dan arah pembangunan.
Eks Komisaris Pelni Dede Budhyarto menyebut pertemuan tersebut masih berada dalam konteks kewajaran dalam budaya politik Indonesia selama tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum.
“Siapa pun, termasuk kepala desa, relawan, atau tokoh daerah, boleh datang bersilaturahmi ke rumah mantan Presiden. Itu budaya politik Indonesia, bukan kejahatan,” ujar Dede, dikutip Fajar.co.id, Selasa (1/9/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa Jokowi saat ini sudah tidak lagi memegang jabatan sebagai presiden.
“Jokowi sudah tidak menjabat. Dia tidak punya wewenang memakzulkan, tidak bisa mengeluarkan keputusan MPR, dan tidak sedang memegang alat negara,” tegasnya.
Karena itu, Dede menilai tudingan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proyek pergantian kekuasaan harus dibuktikan dengan fakta dan bukti konkret.
“Menganggap kunjungan silaturahmi sebagai proyek percepatan pergantian kekuasaan adalah fitnah keji dari orang yang tak beragama,” tukasnya.