Kejahatan Kemanusiaan! Israel Sengaja Bikin Generasi Muda Palestina ‘Bodoh’ Lewat Cara Mengerikan Ini

DEMOCRAZY.ID – Tahun ajaran baru di Masafer Yatta dibuka dengan ketakutan luar biasa setelah pasukan militer Israel meratakan fasilitas pendidikan warga Palestina pada 4 Agustus lalu.

Pembongkaran dua ruang administrasi dan satu ruang penyimpanan di Sekolah Shaab al-Butum menjadi bukti nyata eskalasi penindasan yang menghancurkan ruang belajar anak-anak di Tepi Barat.

PBB mencatat dalih Klasik Israel mengenai ketiadaan izin bangunan Area C kerap dipakai untuk menghapus hak belajar anak-anak Palestina secara terstruktur.

Padahal, otoritas pendudukan hampir tidak pernah menerbitkan izin pembangunan bagi warga lokal di wilayah kontrol penuh militer mereka.

Pola penghancuran sistematis ini mengancam keberlangsungan hidup komunitas lokal yang menjadikan sekolah sebagai benteng terakhir pertahanan wilayah mereka.

Baca Juga

Bedah Manuver Solo-Hambalang, Rocky Gerung: Jokowi Butuh Gibran Jadi Presiden Agar Dirinya Aman!

Ketidakpastian hukum kini merampas ruang aman anak-anak sebelum buldoser militer benar-benar merobohkan sisa ruang kelas yang ada.

Anak-anak seperti Farah (17), Mohammed (8), dan Jawad (7) kini harus menanggung beban trauma psikologis saban hari saat melangkah ke sekolah.

Fasilitas Shaab al-Butum yang menjadi satu-satunya tempat belajar di desa tersebut kini terancam rata dengan tanah sepenuhnya dalam persidangan 15 September mendatang.

Farah menceritakan bahwa sekolah tersebut adalah satu-satunya tempat yang pernah ia singgahi untuk menimba ilmu.

Baca Juga

HEBOH Pertemuan Roy Suryo dan Anies Baswedan di Reuni UGM: Singgung Kehadiran ‘Alumni Asli’

“Saya takut dengan apa yang akan terjadi sekarang,” ujar Farah kepada Al Jazeera.

Mohammed menyuarakan ketakutan serupa mengenai masa depan tempat belajarnya yang terus mengencang.

Ia khawatir pasukan Israel akan kembali untuk merobohkan apa yang tersisa dari sekolah tersebut.

Sementara itu, Jawad mengungkapkan kesedihannya melihat kondisi sekolah yang rusak dan berharap agar tempat belajarnya dapat kembali seperti semula.

Baca Juga

Terungkap! Mas Botok Ternyata Sudah Bertemu DPR dan Bicara dengan Prabowo Sebelum Demo 27 Agustus

Kepala Dewan Lokal Masafer Yatta, Nidal Younis, menilai ancaman fisik terhadap ruang kelas merupakan bagian dari strategi pengusiran paksa penduduk Palestina secara perlahan.

Penetapan wilayah tersebut sebagai zona tembak militer sejak 1980-an menjadi alat legitimasi untuk menggusur pemukiman warga lokal.

Eskalasi serangkaian serangan kini menyasar seluruh sendi kehidupan masyarakat di kawasan terisolasi tersebut tanpa henti.

Seluruh dari tujuh sekolah yang berdiri di wilayah Masafer Yatta saat ini berada dalam status terancam pembongkaran oleh otoritas pendudukan.

Baca Juga

IRONI Penegakan Hukum: Pedagang Jajanan Kecil Langsung ‘Diciduk’ Gegara Keracunan, Kasus MBG Dengan Ribuan Korban Masih Tanpa Tersangka

“Ini adalah ujian yang diperbarui pada setiap tahun ajaran, di tengah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh otoritas pendudukan,” kata Younis kepada Al Jazeera.

“Tahun ini hadir di tengah pengetatan kebijakan pendudukan dalam merobohkan sekolah-sekolah, dan kekerasan pemukim yang bersimaharajalela yang menargetkan segala hal di desa-desa ini,” tambahnya.

Kekerasan tersebut, menurut Younis, terus membayangi kehidupan harian anak-anak, menargetkan para siswa yang pergi ke sekolah mereka, para siswa saat berada di kelas, dan bahkan di dalam rumah.

“Kami tidak tahu apakah sekolah-sekolah ini akan bertahan hingga akhir tahun akademik ini, apalagi masih berdiri saat tahun ajaran berikutnya dimulai,” tegasnya, sembari menekankan tekad warga Palestina untuk tetap bertahan terlepas dari rasa sakit dan kebiadaban Israel.

Baca Juga

Eks Menteri Bongkar ‘Maksud Tersembunyi’ Budi Arie Sengaja Lempar Isu Percepatan Pemilu 2029: Untungkan Jokowi dan PSI!

Aktivis sekaligus pengajar, Tariq Hathaleen, menegaskan bahwa serbuan kelompok pemukim yang dikawal militer telah menghancurkan batas aman lembaga pendidikan.

Ketidakpastian kapan buldoser akan datang sengaja diciptakan untuk merusak mental para guru dan murid secara terus-menerus.

Insiden penyerangan fisik di Sekolah Ras Ein al-Auja Lembah Yordan menjadi bukti nyata bahwa ruang kelas bukan lagi tempat yang terlindungi dari aksi brutal.

Bangunan sekolah yang didirikan Kementerian Pendidikan Palestina untuk wilayah terpinggirkan ini sejatinya merupakan simbol keberadaan warga.

Baca Juga

Titik Api Sudah Terpetakan, Kenapa Korporasi Pembakar Lahan Masih Sulit Dijerat? Pakar UGM Bongkar Caranya!

“Otoritas pendudukan biasanya tidak memberi tahu warga atau pihak administrasi sekolah terlebih dahulu kapan buldoser akan tiba,” ungkap Hathaleen kepada Al Jazeera.

Hathaleen menjelaskan bahwa tindakan Israel tidak hanya menargetkan satu aspek, tetapi memengaruhi pendidikan, perumahan, kebebasan bergerak, dan mata pencaharian.

Ia juga menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang disasar tersebut lebih dari sekadar bangunan pendidikan.

Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman mencatat setidaknya 84 sekolah Palestina yang menampung hampir 13.000 siswa kini berada di bawah perintah pembongkaran atau penghentian kerja oleh Israel.

Baca Juga

Peringatan Keras Ekonom UI: Prabowo Jangan Merasa Aman, Rakyat Mogok Bayar Pajak Setahun Pemerintah Bisa Kolaps!

Kawasan Hebron Selatan dan Bethlehem menjadi titik krusial penindasan hukum dan fisik terhadap bangunan sekolah.

Pejabat Senior Komisi, Amir Dawoud, menegaskan bahwa ancaman hukum tersebut sengaja didesain untuk merusak konsentrasi serta stabilitas mental seluruh komunitas sekolah.

Dampak destruktif ini sudah bekerja jauh sebelum alat berat pendudukan menghancurkan dinding-dinding kelas.

“Ini bukanlah sekolah-sekolah yang bisa ditutup begitu saja dan para siswanya dipindahkan dengan mudah ke tempat lain,” tegas Dawoud kepada Al Jazeera.

Baca Juga

Sorotan Tajam Akademisi UI: Kenapa Jokowi Masih Sibuk Safari Politik dan Bela Anak Usai Lengser?

“Dampak psikologis dan pendidikan dimulai sebelum buldoser tiba,” katanya.

“Ini adalah pola sistematis yang melampaui kasus-kasus individual,” tambah Dawoud, seraya mencatat bahwa prosesnya dimulai dengan pembatasan perencanaan, disertai pembatasan jalan dan serangan pemukim.

“Ini tidak hanya mengancam bangunan sekolah,” tegasnya.

“Ini menargetkan kemampuan komunitas Palestina untuk bertahan hidup.”

Baca Juga

Aktivis 98 Lontarkan Pernyataan Keras, Sebut Jokowi Pembohong dan Pembunuh!

Latar belakang krisis ini bermula dari pembagian wilayah Tepi Barat berdasarkan Perjanjian Oslo, di mana Area C berada di bawah kendali penuh administrasi dan militer Israel.

Penggunaan dalih hukum perizinan yang mustahil didapat serta penetapan zona militer tertutup sejak dekade 1980-an menjadi instrumen utama Israel untuk mengosongkan lahan warga Palestina dari pemukim aslinya.