

DEMOCRAZY.ID — Panggung politik tanah air kembali memanas setelah mantan pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, melontarkan kritik tajam terhadap gerak-gerik politik mantan Presiden Joko Widodo.
Kritik tersebut dialamatkan pada maraknya kunjungan daerah yang dilakukan Jokowi belakangan ini, yang kerap disambut dengan prosesi adat dan simbol-simbol kebudayaan lokal.
Dalam pandangan Khozinudin, strategi turun ke bawah tersebut terpaksa dipilih lantaran Jokowi tidak memiliki bekal kapasitas di bidang keilmuan maupun keagamaan untuk mendulang pengaruh politik.
Ia menilai sang mantan kepala negara tidak punya ruang untuk memanfaatkan mimbar-mimbar ilmiah atau forum keagamaan besar sebagai alat tawar politiknya.
“Jokowi tak punya kemampuan akademik. Bahkan status sarjana UGM-nya dipersoalkan. Sehingga, tak mungkin Jokowi keliling daerah meminjam mimbar akademik,” kata Khozinudin.
Lebih lanjut, ia menyebut Jokowi juga mustahil menggunakan panggung tabligh akbar atau pengajian umum sebagai medium komunikasi politik karena keterbatasan latar belakang keagamaannya.
Atas dasar itulah, Khozinudin beranalogi bahwa pendekatan budaya dan tradisi lokal sengaja dijadikan kendaraan utama dalam setiap lawatan politik ke berbagai daerah.
“Satu-satunya modus yang pas dan sesuai untuk membungkus kampanye politik Jokowi adalah main raja-rajaan,” ujarnya.
Ia bahkan secara terbuka menuding seremonial penyambutan adat di berbagai wilayah, seperti Lampung hingga Nusa Tenggara Timur, sarat akan muatan pragmatisme politik demi mendongkrak elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut analisisnya, syahwat politik kubu Jokowi tidak berhenti pada ambisi meloloskan PSI ke Senayan semata, melainkan mengincar skenario jangka panjang demi melanggengkan gurita kekuasaan dinasti politik.
“Target Jokowi ambisius. Bukan sekadar PSI masuk Senayan, tetapi diduga ingin kembali berkuasa melalui dinasti politiknya,” kata Khozinudin.
Ia menambahkan, peta pertarungan politik menuju Pemilu 2029 bakal semakin liar menyusul dihapuskannya aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Perubahan regulasi tersebut secara otomatis membuka karpet merah bagi setiap partai politik, termasuk PSI, untuk leluasa mengusung calon presiden sendiri di masa depan.
Menutup kritik pedasnya, Khozinudin turut menyentil Partai Gerindra yang dinilainya masih terlalu longgar dan belum membaca potensi ancaman rivalitas politik jangka panjang dari kubu tersebut.