Kiamat Harapan Pelengseran Penguasa? Said Didu Beberkan Alasan Kenapa Peristiwa “Kudeta” Ala 1998 Mustahil Terulang Hari Ini
DEMOCRAZY News
3 Agustus 2026 4:00 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai kemungkinan terjadinya peristiwa “kudeta” atau kerusuhan besar seperti tahun 1998 saat ini sulit terjadi.
Penilaian itu disampaikan dalam rilis kepada Redaksi Jakartasatu.com, Senin (3/8/2026).
Said Didu menyatakan dirinya memiliki pengalaman langsung berada di pusat gejolak politik pada 1998 karena saat itu menjabat sebagai anggota DPR/MPR sekaligus pejabat Eselon II di pemerintahan.
“Kondisi 1998 sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Saya bisa cerita karena tahun 1998 saya di pusat gejolak sebagai anggota DPR/MPR dan pejabat eselon II di pemerintahan,” ujar Muhammad Said Didu dalam keterangannya.
Ia kemudian memaparkan sejumlah perbedaan pokok antara kondisi 1998 dan situasi Indonesia saat ini.
Bahan pokok dan struktur utang
Menurut Said Didu, pada 1998 bahan pokok langka karena stok dan impor dikuasai oligarki, sedangkan saat ini stok dinilai berlebih dan dikuasai pemerintah.
“98 bahan pokok langka serta stok dan impor dikuasai oleh oligarki. Sekarang berlebih dan stok dikuasai pemerintah,” kata Muhammad Said Didu.
Ia juga menyoroti struktur utang pemerintah yang disebut telah berubah signifikan.
“98 sekitar 80 persen utang adalah luar negeri, butuh dolar untuk bayar. Sekarang sekitar 80 persen utang dalam negeri sehingga tidak butuh banyak dolar untuk membayar,” ujarnya.
Ekonomi dunia dan pergeseran kekuatan global
Said Didu menilai krisis 1998 dipicu gejolak ekonomi dunia, sementara kondisi global saat ini relatif lebih stabil meskipun terdapat ketegangan geopolitik.
“98 terjadi gejolak ekonomi dunia, saat ini sudah relatif stabil dan gejolaknya bukan karena masalah ekonomi tetapi masalah perang AS versus Iran,” tutur Muhammad Said Didu.
Ia juga menyebut telah terjadi pergeseran dari sistem unipolar menuju multipolar.
“98 terjadi unipolar, AS sebagai pusat kekuatan segalanya. Sekarang sudah multipolar yang memberikan keseimbangan kekuatan,” katanya.
Ekonomi rakyat dan mobilisasi massa
Menurut Said Didu, dampak krisis terhadap masyarakat bawah pada 1998 jauh lebih berat dibandingkan saat ini.
“98 ekonomi rakyat langsung goncang karena bahan pokok langka. Saat ini ekonomi di tingkat bawah relatif stabil menuju membaik, kelas menengah bawah perkotaan yang jadi masalah dan ini harus menjadi perhatian khusus,” ujarnya.
Ia juga menilai pola mobilisasi massa telah berubah.
“98 gampang dilakukan karena ada bus kota dan Metromini yang jalurnya bebas dan bisa disewa. Sekarang kendaraan umum tidak bisa disewa dan tidak tersedia dalam jumlah banyak. Ini mungkin sepele tapi menentukan,” kata Muhammad Said Didu.
Sponsor gerakan dan faktor Dinasti Jokowi
Said Didu berpendapat aliran dana sponsor gerakan massa kini lebih mudah dideteksi dibandingkan 1998.
“98 aliran dana sponsor gerakan massa sulit dideteksi lebih dini, sekarang dapat dideteksi real time sehingga sponsor takut muncul kecuali lewat media sosial,” ujarnya.
Ia juga menyinggung faktor Dinasti Jokowi dalam konfigurasi politik saat ini.
“98 mayoritas rakyat tergiring menjadi anti Soeharto, satu arah musuh. Saat ini saling bermusuhan. Pihak yang tidak suka Prabowo jauh lebih banyak tidak suka Gibran. Tidak rela kalau terjadi gejolak justru Gibran yang naik,” kata Muhammad Said Didu.
Dalam rilis tersebut, ia menyebut adanya kelompok yang disebutnya sebagai Geng SOP (Solo, Oligarki, dan Oatcok) yang menurutnya menginginkan Gibran Rakabuming Raka segera menjadi presiden.
Tiga “obor perbaikan bangsa”
Berdasarkan analisis tersebut, Said Didu menyimpulkan isu kerusuhan seperti 1998 hanya merupakan keinginan pihak-pihak tertentu.
“Saat ini kerusuhan yang diisukan akan seperti 98 hanyalah mimpi dan keinginan para perampok negara untuk mengembalikan rezim geng SOP untuk mematikan tiga obor perbaikan bangsa yang sedang dinyalakan oleh rezim Prabowo,” tegas Muhammad Said Didu.
Ia menyebut tiga “obor” yang dimaksud, yaitu:
- Obor Pemberantasan Korupsi,
- Obor Penertiban Oligarki perampok negara,
- Obor Pengembalian Aset Negara.
Said Didu juga menyampaikan dua langkah yang menurutnya perlu dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo minimal harus lakukan penggantian pimpinan lembaga penegakan hukum dan membersihkan kabinet serta pimpinan lembaga dari unsur Geng SOP,” ujarnya.
Pernyataan Muhammad Said Didu merupakan pandangan pribadi yang disampaikan melalui rilis kepada Redaksi.
Sejumlah pihak yang disebut dalam keterangannya, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maupun pihak lain yang terkait dengan istilah Geng SOP, belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.
Analisis Politikberita panasberita terpopulercatatan kritisdemocrazygerakan rakyatkudeta 1998oposisipeta politikreformasirezim berkuasasaid didusorotan publik
Artikel terkait lainnya
