Hubungan Prabowo-Jokowi Dipaksakan Harmonis? Pengamat Kuliti Habis Isu Keretakan, Sindir Fufufafa!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Lukas Luwarso menilai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada hakikatnya merupakan relasi yang “dipaksakan” demi kepentingan kekuasaan semata.

Dalam tayangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Lukas membeberkan pandangannya terkait keretakan dan perang narasi yang terjadi di antara kedua tokoh politik nasional tersebut.

Lukas menyebutkan bahwa gesekan antara Prabowo dan Jokowi berakar dari akar politik (genealogi) yang berbeda.

“Teriakan itu kontroversial dan sebenarnya menunjukkan kekhawatiran serta perselisihan di internal yang merespons relasi Prabowo dan Jokowi,” ungkap Lukas, Minggu (2/8/2026).

Selain itu, isu akun FufuFafa yang beredar di ruang publik turut menjadi beban psikologis yang membayangi dinamika kedua pihak.

Baca Juga

Prof Jimly Asshiddiqie Kuliti ‘Ambisi’ Jokowi Targetkan PSI Menang 2029: Curi Start Kampanye!

Sebagaimana diketahui, sejumlah pakar IT di media sosial mengungkap bahwa akun Fufufafa adalah putra sulung Jokowi yang kini menjadi Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.

Soroti Pelibatan Lembaga dan Strategi Kekuasaan

Dalam diskusi bersama jurnalis senior Darmawan Sepriyossa, Lukas juga menyoroti penggunaan lembaga-lembaga negara dalam menjaga stabilitas politik.

Menurutnya, pelibatan institusi seperti TNI dan Kejaksaan Agung secara masif dalam program-program pemerintah berisiko menciptakan persepsi negatif di tengah publik jika tak dikelola secara akuntabel.

Lukas mengibaratkan dinamika politik saat ini menggunakan analogi strategi perang Sun Tzu mengenai fleksibilitas, adaptasi, dan penguasaan narasi publik.

Baca Juga

Viral Jejak Digital! Video Prabowo Tahun 1996 Membicarakan Kondisi Global, Suaranya Persis Gak Berubah

Menutup diskusinya, Lukas mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, pemerintah membutuhkan mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) serta keterbukaan terhadap kritik.

“Demokrasi yang sehat dibangun bukan dari kepatuhan buta, melainkan dari kemampuan masyarakat dan para pemimpin untuk terus melakukan evaluasi kritis secara rasional,” pungkasnya.