Prabowo Klaim Keberpihakannya ke Rakyat Miskin Paling Tinggi, Pengamat Langsung Kasih Rapor Merah!

DEMOCRAZY.ID – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen tinggi pemerintahannya dalam mengangkat taraf hidup masyarakat bawah.

Di hadapan para menteri, kepala negara menyatakan bahwa keberpihakan negara terhadap kelompok rentan tidak perlu diragukan lagi melalui gelontoran program perlindungan sosial berskala masif.

“Keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa,” kata Prabowo dalam taklimatnya pada Sidang Kabinet Paripurna yang dihelat di Istana Negara, Jakarta, Senin sore (20/7).

Dalam pemaparannya, Prabowo merinci sejumlah program andalan yang diklaim langsung menyasar kantong-kantong kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah.

Salah satu langkah terobosan yang disorot adalah pengoperasian sekolah rakyat di bawah koordinasi Kementerian Sosial, yang dikhususkan bagi anak-anak dari golongan desil-desil termiskin agar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara.

Baca Juga

Sikat Habis! Eks Kabareskrim Susno Duadji Tegaskan KPK Punya ‘Syarat Lengkap’ Tangani Kasus Febrie Tanpa Tunggu Komando Presiden

Tidak hanya berhenti di tingkat dasar dan menengah, negara juga menggelontorkan sokongan finansial besar bagi sektor pendidikan tinggi.

“Total yang diterima Rp4 juta per bulan, KIP 1,2 juta mahasiswa, dibantu biaya hidup Rp800 ribu – Rp1,4 juta per bulan, bebas UKT,” ujar Prabowo.

Selain pendidikan, lini ketahanan pangan keluarga turut diperkuat lewat program kartu sembako.

Pemerintah menyalurkan bantuan rutin sebesar Rp200 ribu setiap bulannya yang diklaim telah menjangkau hingga sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh penjuru nusantara.

Baca Juga

Keputusan Kontroversial Pemerintah! Indonesia Tangkap dan Deportasi Ulama Asal Palestina Sheikh Abdul Karim Raed Miqdad, Keluarga Desak Penjelasan

Di sektor perlindungan kesehatan, Prabowo bahkan membandingkan cakupan jaminan sosial nasional Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, dengan klaim jumlah penerima yang jauh melampaui skala regional.

“Jaminan sosial kesehatan nasional 96,8 juta orang, nyaris 100 juta. 20 kali lebih besar dari Singapura, 3,5 kali lebih besar dari Malaysia kita beri jaminan,” ucap Prabowo dengan penuh percaya diri.

Sentilan Pengamat: Jangan Hanya Angka di Atas Kertas

Kendati deretan angka dan klaim program tersebut terdengar sangat menjanjikan, sejumlah kalangan pengamat kebijakan publik justru melayangkan catatan kritis sekaligus sindiran keras terhadap realisasi di lapangan.

Para analis mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam euforia statistik makro yang sering kali jauh panggang dari api jika berbenturan dengan birokrasi bawah.

Baca Juga

Sinyal ‘Permainan Kotor’ Terkuak! Kubu Roy Suryo Syok Jadwal Praperadilan Ketiga Mendadak Dimajukan

Sejumlah pengamat menilai bahwa tantangan terbesar dari berbagai program populis ini bukan terletak pada seberapa besar anggaran yang diumumkan di dalam Istana, melainkan pada ketepatan sasaran dan efektivitas distribusi.

Kritik tajam kerap dialamatkan pada persoalan klasik data terpadu kesejahteraan sosial yang kerap salah sasaran, sehingga bantuan sering kali meleset dari tangan warga yang benar-benar membutuhkan.

“Anggaran besar dan perbandingan statistik dengan negara tetangga memang terdengar indah di ruang sidang kabinet, namun ukuran keberhasilan sejati ada pada penurunan angka kemiskinan riil di akar rumput,” ujar salah satu pengamat kebijakan sosial menanggapi klaim pemerintah.

Pengamat juga menyindir agar program-program mercusuar ini tidak sekadar menjadi komoditas retorika politik jangka pendek.

Baca Juga

Sinyal Panas Ruang Sidang! Jokowi Mendadak ‘Minta Maaf’ ke Teman-Temannya Yang Bakal Bersaksi, Ada Apa?

Tanpa pengawasan ketat, transparansi data yang akuntabel, serta perombakan birokrasi yang bersih dari praktik kebocoran, gelontoran dana triliunan rupiah tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi angin surga bagi masyarakat miskin yang hingga kini masih berjuang di tengah himpitan ekonomi harian.