Tanggapan Amien Rais Soal Sayembara Denny Indrayana: Gibran Harus Segera Daftar SMA Biar Punya Ijazah

DEMOCRAZY.ID — Panggung politik nasional kembali diwarnai oleh berbagai tanggapan dan perdebatan hangat dari para tokoh politik terkait dinamika persyaratan administrasi serta persiapan kontestasi masa depan.

Dukungan Tokoh dan Warga Terhadap Sayembara Dokumen Akademik

Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, turut memberikan tanggapan mengenai polemik sayembara pembuktian ijazah sekolah menengah atas atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya diinisiasi oleh pakar hukum tata negara, Denny Indrayana.

Dalam keterangannya, Amien menyebutkan adanya dukungan dari salah seorang warga di kampungnya yang berniat berpartisipasi menambah nilai hadiah sayembara tersebut.

“Haris ingin menambah hadiah sayembara, Rp 111 juta,” katanya, dikutip dari YouTube pribadinya, Sabtu (22/8).

Mantan Ketua MPR RI tersebut menilai bahwa persoalan terkait dokumen kelulusan ini berpotensi menjadi hambatan serius bagi pencalonan dalam kontestasi pemilihan presiden di masa mendatang apabila tidak segera diselesaikan secara terbuka.

Baca Juga

Jeritan Hati Ibu Sumarsih Membara: Merasa ‘Ditipu Telak’ oleh Janji Manis Jokowi yang Cuma Jadi Alat Kampanye Pilpres!

Ia bahkan melontarkan pandangan kritis mengenai implikasi administratif tersebut terhadap pencalonan pada Pilpres 2029.

“Seandainya PSI mendapatkan suara 4 sampai 5 persen, tetap saja tanpa ijazah SMA, Gibran sudah menjadi kartu mati,” ucapnya.

Polemik Syarat Konstitusional dan Respons Pihak Terkait

Sebelumnya, Denny Indrayana terus menggalang dukungan dan menaikkan nilai hadiah sayembara hingga mencapai angka lebih dari Rp1,15 Miliar per 20 Agustus 2026.

Baca Juga

Bongkar Kartu As Sang Mantan Penguasa: Refly Harun Beberkan Empat Alasan Kuat Kenapa Jokowi ‘Susah Lepas’ dari Cengkeraman Kekuasaan!

Pembuktian dokumen ini dipandang oleh pihak penginisiasi sebagai langkah krusial demi memastikan kepatuhan terhadap syarat pencalonan wakil presiden sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hingga saat ini, perdebatan seputar keabsahan dokumen pendidikan para pejabat tinggi negara masih terus bergulir di tengah masyarakat, memicu beragam pandangan dari para pengamat serta politisi senior di tanah air.