Nasihat Moral Jokowi Diduga Kuat Sindir Prabowo, Pengamat: Buruk Muka, Cermin Dibelah!
DEMOCRAZY News
30 Agustus 2026 9:50 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pidato mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul K.H. Musyafa Ali di Pondok Pesantren Al-Falah, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (29/8/2026), memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satu kritik tajam datang dari praktisi hukum sekaligus pengamat politik, Ahmad Khozinudin, S.H..
Dalam tanggapannya di saluran YouTube AHMAD KHOZINUDIN, dia menilai pernyataan Jokowi yang mengutip filosofi Jawa “lamun siro sekti ojo mateni” (jika kamu sakti jangan membunuh/menjatuhkan) dan “lamun siro pinter ojo minteri” (jika kamu pintar jangan membodohi/licik) sangat kental dengan nuansa sindiran politik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Khozinudin menilai nasihat moral tersebut terkesan ironis.
Khozinudin menggunakan pepatah Jawa “ora ngilo gitok’e dewe”, yang bermakna tidak mau melihat tengkuk atau kekurangan diri sendiri, untuk menggambarkan pesan yang disampaikan oleh Jokowi.
Ia menyandingkannya pula dengan peribahasa Melayu “buruk muka cermin dibelah”.
Jokowi: Punya Kekuasaan, Jangan Dipakai untuk Menjatuhkan Orang
Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tidak menggunakan jabatan untuk menyakiti atau menjatuhkan orang lain.
Pesan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri peringatan Maulid Nabi… pic.twitter.com/3dNj8DzIGw
— Pikiran Rakyat (@pikiran_rakyat) August 30, 2026
Menurutnya, sebelum melontarkan petuah mengenai etika kepemimpinan dan kekuasaan kepada publik, Jokowi semestinya melakukan evaluasi mendalam terhadap rekam jejak gaya pemerintahannya sendiri selama 10 tahun menjabat sebagai Kepala Negara.
Soroti Diksi “Ngendikan Banter dan Kasar”
Salah satu poin pembicaraan Jokowi yang disoroti secara spesifik oleh Khozinudin adalah sentilan mengenai sosok pemimpin yang gemar bersuara keras dan bertindak kasar kepada rakyat.
“Ungkapan Jokowi soal gaya bicara ngendikan banter (berbicara keras) dan kasar hampir tidak mungkin ditujukan kepada tingkat kepala desa. Secara kontekstual, narasi tersebut mengarah pada retorika publik Presiden Prabowo Subianto yang kerap dikenal blak-blakan, berapi-api, serta berkarakter tegas saat berpidato di depan publik,” ujar Ahmad Khozinudin dalam analisisnya, Minggu (30/8/2026).
Ia menambahkan bahwa Jokowi seolah mendudukkan diri sebagai sosok pembawa nasihat bijak.
Namun, publik dinilai tidak melupakan berbagai dinamika penegakan hukum dan kebijakan politik yang penuh kontroversi di masa kepemimpinannya pada periode 2014–2024.
Menagih Evaluasi Track Record 10 Tahun Pemerintahan
Dalam paparannya, Khozinudin merinci sejumlah peristiwa serta manuver kekuasaan di masa kepemimpinan Jokowi yang menurutnya kontradiktif dengan imbauan “ojo mateni” (jangan mematikan/menjatuhkan) dan “ojo minteri” (jangan meliciki).
Penegakan Hukum dan Kasus Kemanusiaan: Khozinudin menyinggung deretan kasus yang menyita perhatian publik nasional, mulai dari ketidakjelasan pengusutan wafatnya ratusan petugas KPPS pada Pemilu 2019, insiden Tragedi Kanjuruhan, hingga peristiwa bentrokan KM 50 yang menewaskan anggota Laskar FPI.
Baca Juga
Menurutnya, deretan peristiwa ini menunjukkan tindakan represif instrumen negara yang terjadi di era tersebut.
Pembekuan Ormas dan Tekanan Politik: Pencabutan status hukum ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) dinilai sebagai bentuk ‘mematikan’ hak berserikat dan berdakwah melalui instrumen regulasi kekuasaan.
Permainan Diksi Kebijakan Publik: Mengulas istilah “ojo minteri”, Khozinudin menyoroti penggunaan semantik kebijakan yang sering membingungkan masyarakat luas.
Mulai dari pembedaan makna antara ‘mudik’ dan ‘pulang kampung’ saat pandemi, hingga polemik izin ekspor hasil sedimentasi laut yang diklaim pemerintah bukan sebagai ekspor pasir laut.
Hukum Ngunduh Wohing Pakerti dalam Panggung Politik
Khozinudin menyimpulkan bahwa keretakan hubungan atau ketegangan politik antara Jokowi dan lingkaran kekuasaan saat ini merupakan wujud nyata dari hukum sebab-akibat politik yang dalam tradisi Jawa dikenal dengan istilah ngunduh wohing pakerti, siapa yang memanen, dialah yang menanam.
Ia menilai Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya kerap menempatkan Jokowi sebagai “guru politik” pada dasarnya hanya mereplikasi taktik dan gaya politik pragmatis yang dipelajarinya dari masa transisi kekuasaan.
“Ketika hari ini Jokowi merasa posisinya tergeser atau pengaruh politiknya mulai ditinggalkan oleh instrumen kekuasaan baru, hal itu bukanlah sesuatu yang harus diratapi dengan narasi-narasi kesantunan. Apa yang dialami hari ini adalah buah dari realitas politik represi dan pragmatisme yang dipraktikkan sendiri di masa lalu,” tegasnya.
Di akhir tanggapannya, Khozinudin mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tetap kritis, menjaga kewarasan publik, dan tidak mudah terpesona oleh narasi kesantunan formal yang acap kali menutupi rekam jejak tata kelola pemerintahan sesungguhnya.
ahmad khozinudinberita nasionalberita terhangatdiskursus publiketika pemerintahanIsu Terkinijokowikabar terbarukonflik elitenasihat moralopini publikperbincangan publikperibahasa politikperistiwa viralprabowo subiantoSindiran Politiksorot publiksorotan mediasorotan politiksuara rakyatwarta nasional
Artikel terkait lainnya
