DEMOCRAZY.ID – Evaluasi kinerja jajaran menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan merilis hasil penilaian terhadap para menteri pada Minggu (11/10/2026), dengan sejumlah nama masuk dalam kategori berkinerja terbaik maupun terburuk.
Dalam hasil evaluasi tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni masuk dalam daftar menteri dengan penilaian kinerja terburuk.
Sebaliknya, Purbaya Yudhi Sadewa, yang saat penilaian tersebut menjabat Menteri Keuangan, menempati posisi pertama dalam daftar menteri berkinerja terbaik.
Posisi berikutnya ditempati Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hasil tersebut menjadi gambaran persepsi responden terhadap kinerja para pejabat yang menjalankan berbagai sektor pemerintahan.
Namun, penilaian CELIOS ini merupakan hasil survei independen, bukan evaluasi resmi yang dikeluarkan pemerintah.
Peneliti CELIOS, Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa sejumlah nama yang masuk dalam kelompok menteri dengan penilaian terburuk tidak banyak berubah dibandingkan evaluasi sebelumnya.
Ia secara khusus menyoroti Bahlil Lahadalia, Natalius Pigai, dan Raja Juli Antoni.
“Untuk yang menteri yang terburuk nomor satu ini sepertinya masih sama seperti tahun lalu. Ada Bahlil, Pigai, kemudian Raja Juli Antoni ini sepertinya terkait dengan masalah karhutla,” ujar Bhima.
Pernyataan tersebut menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi salah satu isu dalam penilaian terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Selain ketiga nama itu, sejumlah pejabat lain juga masuk dalam daftar menteri dengan penilaian kinerja terburuk.
Mereka antara lain Sudaryono, Zulkifli Hasan, Nusron Wahid, Pratikno, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Fadli Zon.
Nama-nama tersebut menangani bidang pemerintahan yang beragam, mulai dari pangan, energi, hak asasi manusia, kehutanan, agraria dan tata ruang, pembangunan manusia, kesejahteraan sosial, hingga kebudayaan.
Meski demikian, masuknya seorang menteri dalam daftar tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kebijakan atau pelaksanaan tugasnya buruk.
Hasil evaluasi perlu dibaca berdasarkan metode survei, indikator penilaian, serta persepsi responden yang menjadi dasar penyusunan peringkat.
Di tengah penilaian terhadap sejumlah menteri yang berada di kelompok terbawah, CELIOS juga merilis daftar pejabat dengan penilaian kinerja terbaik.
Purbaya Yudhi Sadewa menempati posisi pertama dalam daftar tersebut saat menjabat Menteri Keuangan.
Ia disusul Andi Amran Sulaiman di posisi kedua dan AHY di posisi ketiga.
Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi responden terhadap para menteri yang menangani sektor-sektor strategis pemerintahan.
Meski begitu, peringkat tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai ukuran mutlak keberhasilan seorang menteri dalam menjalankan tugasnya.
Penilaian berbasis survei mencerminkan pandangan responden berdasarkan pendekatan yang digunakan peneliti.
Untuk menilai kinerja secara lebih menyeluruh, diperlukan pula pemeriksaan terhadap capaian program, realisasi anggaran, hasil kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Evaluasi yang dilakukan CELIOS bersama Kabinet Bayangan ini melibatkan dua kelompok responden, yakni kalangan ahli dan masyarakat umum.
Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, menjelaskan bahwa survei tersebut melibatkan 129 responden ahli dan 1.142 responden masyarakat umum yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia.
Untuk kelompok ahli, peneliti menggunakan metode snowball sampling.
Melalui pendekatan ini, responden awal membantu peneliti menjangkau responden lain yang memenuhi kriteria penelitian.
Sementara itu, pengumpulan data dari masyarakat umum dilakukan menggunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads.
Penggunaan dua kelompok responden tersebut menjadi bagian dari pendekatan penelitian untuk menghimpun persepsi mengenai kinerja para menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan ketika membaca hasilnya.
Metode non-probability sampling tidak memberikan peluang pemilihan yang sama kepada setiap anggota populasi.
Karena itu, hasil survei tidak dapat serta-merta dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia secara statistik.
Dengan demikian, hasil evaluasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran penilaian dari responden yang berhasil dijangkau melalui metode penelitian yang digunakan.
Dalam menyusun daftar menteri berkinerja terbaik dan terburuk, CELIOS menggunakan metode Borda count atau positional scoring.
Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa metode tersebut memperhitungkan posisi peringkat yang diberikan responden kepada masing-masing menteri.
Artinya, penghitungan tidak hanya bergantung pada berapa banyak responden yang menempatkan seorang menteri di urutan pertama.
Posisi yang diberikan dalam urutan pilihan juga ikut memengaruhi skor akhir.
Melalui metode ini, hasil penilaian disusun berdasarkan akumulasi skor dari peringkat yang diberikan responden.
Pendekatan tersebut membuat hasil akhir berbeda dari pemeringkatan yang hanya mengandalkan jumlah suara untuk posisi pertama.
Seorang menteri dapat memperoleh skor berdasarkan konsistensi posisinya dalam penilaian para responden.
Meski demikian, untuk memahami hasil secara utuh, publik tetap perlu memperhatikan aturan pemberian skor, indikator yang digunakan, serta distribusi jawaban dari masing-masing kelompok responden.
Hasil evaluasi CELIOS bersama Kabinet Bayangan kembali membuka ruang diskusi mengenai kinerja jajaran menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Natalius Pigai, Bahlil Lahadalia, dan Raja Juli Antoni masuk dalam kelompok dengan penilaian terburuk.
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa, Andi Amran Sulaiman, dan AHY berada di posisi teratas dalam kategori menteri berkinerja terbaik.
Perbedaan peringkat tersebut memperlihatkan bagaimana kinerja pejabat publik dipersepsikan oleh responden dari kalangan ahli maupun masyarakat umum.
Bagi publik, hasil evaluasi semacam ini dapat menjadi salah satu bahan untuk mengikuti perkembangan pemerintahan.
Namun, penilaian terhadap kinerja menteri sebaiknya tidak hanya bertumpu pada urutan peringkat.
Capaian program, efektivitas penggunaan anggaran, konsistensi pelaksanaan kebijakan, serta dampak nyata terhadap masyarakat juga penting untuk diperhatikan.
Pada akhirnya, evaluasi CELIOS merupakan salah satu potret persepsi terhadap kabinet Prabowo-Gibran.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, hasil survei tersebut perlu dibaca bersama data kinerja sektoral, indikator yang digunakan, dan perkembangan kebijakan masing-masing kementerian.