DEMOCRAZY.ID – Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI kembali mendapat sentilan dari Pengamat Politik Heru Subagia.
Heru menyebut bahwa berbagai capaian pemerintah yang disampaikan Prabowo dari podium Senayan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapisan bawah.
Menurutnya, gambaran pertumbuhan ekonomi dan sederet program pemerintah yang disampaikan dalam pidato kenegaraan selama lebih dari dua jam itu justru berhadapan dengan cerita berbeda dari masyarakat kecil.
Dikatakan Heru, terdapat jarak antara optimisme yang disampaikan pemerintah dengan realitas ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat.
“Tak seindah dan Glamornya Kondisi Rakyat Indonesia dengan Apa yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Heru, Minggu (16/8/2026).
Ia menyinggung gaya penyampaian Prabowo yang menurutnya penuh keyakinan ketika memaparkan berbagai capaian pemerintah di hadapan anggota parlemen.
Dengan sorotan kamera dan perhatian seluruh peserta sidang, Prabowo menyampaikan sejumlah program strategis pemerintah, termasuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pidatonya, kata Heru, Prabowo menyampaikan pemerintah telah mendirikan 10 ribu Koperasi Merah Putih.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.300 koperasi disebut telah beroperasi.
Pemerintah juga menargetkan jumlah koperasi tersebut bertambah hingga mencapai 30 ribu unit pada akhir tahun.
Selain itu, Prabowo kembali menegaskan komitmennya melanjutkan program MBG.
Program tersebut disebut sebagai salah satu upaya pemerintah mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting.
Heru mengakui berbagai capaian tersebut terdengar membanggakan.
Namun, ia mempertanyakan apakah capaian itu sudah benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Heru kemudian membawa persoalan tersebut pada fenomena yang terjadi menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Kata dia, kondisi pedagang bendera dapat menjadi salah satu gambaran sederhana mengenai daya beli masyarakat.
Ia menyoroti pengakuan seorang pedagang bendera yang mengaku mengalami penurunan omzet secara signifikan menjelang 17 Agustus.
Biasanya, pedagang tersebut mampu memperoleh omzet sekitar Rp500 ribu lebih dalam sehari.
Namun tahun ini, pendapatannya disebut hanya sekitar Rp150 ribu per hari.
Dengan harga bendera berkisar Rp20 ribu hingga Rp50 ribu per lembar, omzet tersebut menunjukkan jumlah penjualan yang relatif sedikit.
Heru menilai kondisi tersebut tidak bisa begitu saja dianggap sebagai persoalan rendahnya nasionalisme masyarakat.
Sebab, menurutnya, pedagang sendiri memahami bahwa lesunya penjualan tidak selalu berarti masyarakat enggan memasang bendera Merah Putih.
“Yang menarik sekali ketika Pedagang Bendera mahami mengapa penjualan sepi hingga tak menyalahkan Masyarakat yang tak bersemangat memasang bendera merah putih,” tukasnya.
Para pedagang, lanjutnya, justru melihat persoalan tersebut dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kebutuhan.
Heru menyinggung momentum masuk sekolah sebagai salah satu pengeluaran yang harus ditanggung keluarga pada periode tersebut.
Heru juga membandingkan kondisi tersebut dengan klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mempertanyakan bagaimana angka pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli masyarakat secara langsung.
“Tidak sebanding dengan Pidato Prabowo Subianto disidang DPR-RI kemarin, ekonomi tumbuh 5,6 Persen hingga memberikan daya dongkrak ekonomi Indonesia,” terangnya.
Baginya, kondisi pedagang bendera tersebut memang tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menyimpulkan kondisi ekonomi nasional. Namun, cerita tersebut tetap layak menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Heru kemudian memperluas sorotannya pada persoalan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Ia menekankan bahwa persoalan ekonomi hanya menjadi salah satu faktor.
Di sisi lain, terdapat kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, hingga pemberantasan korupsi.
Menurut Heru, masyarakat dari berbagai lapisan sosial mulai mempertanyakan kinerja pemerintah ketika kasus korupsi masih terus muncul.
Ia juga menyinggung banyaknya pejabat dan kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi sebagai bagian dari persoalan yang memengaruhi persepsi publik.
Heru menilai persoalan tersebut semakin kontras ketika masyarakat diminta optimistis terhadap masa depan ekonomi, sementara pemberitaan mengenai dugaan korupsi bernilai besar terus bermunculan.
Ia menyoroti kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat maupun penyelenggara negara dengan nilai kerugian yang besar.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperlebar jarak antara masyarakat dan elite politik.
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Heru menyebut pemerintah seharusnya tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga mendengar keluhan masyarakat secara langsung.
Ia menilai cerita pedagang bendera merupakan fenomena kecil yang semestinya tidak diabaikan karena dapat menjadi gambaran mengenai kondisi ekonomi masyarakat tertentu.
“Sungguh sesak dada ketika Indonesia akan merayakan HUT RI ke-81,tetapi mAih terdengar sekedar membeli bendera merah putih saja juga sudah kehabisan duit,” tegasnya.
Heru bilang, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan dalam berbagai forum benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok kecil dan menengah.
“Pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik melalui perbaikan kesejahteraan, tata kelola pemerintahan, dan pemberantasan korupsi,” kuncinya.