DEMOCRAZY.ID – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo membaca perkembangan di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan kekhawatiran.
Ia menyebut ada tiga kemungkinan hasil, dan semuanya mengandung perlawanan yang perlu dihitung.
“Ada tiga skenario: ditolak sehingga Gibran tetap wakil presiden, Gibran didiskualifikasi, atau keduanya didiskualifikasi. Semuanya mengandung resistensi,” ujarnya, disampaikan jelang HUT ke-81 TNI dalam wawancara di kanal YouTube Hersubeno Arief, diunggah Sabtu (26/9/2026).
Gatot mengaku tidak terlalu yakin MK dan pemerintah cukup berani mengambil putusan tegas.
Menurutnya, publik kini berharap ada diskualifikasi.
Namun langkah itu berisiko karena “kekuatan lama Pak Jokowi pasti kecewa dan marah”.
Sebaliknya, jika permohonan ditolak, “yang jadi pecundang besar adalah Pak Prabowo”, sebab kekecewaan publik akan bertambah.
Publik diingatkan agar tidak terlalu euforia.
“Harus siap kecewa, karena kekuatan lama masih sangat kuat.”
Dalam situasi ini, Gatot meminta TNI menyusun rencana kontingensi.
“Mulai sekarang buat rencana kontingensi, kemungkinan apa yang terjadi. Lalu latih para komandan: kalau A, B, atau C terjadi, apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Ia menekankan konsolidasi internal.
“Pastikan TNI itu satu,” katanya.
Presidium KAMI, yang jugaa mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi apa yang ia sebut sabotase struktural, dilakukan secara senyap oleh jejaring, bukan individu.
“Sabotase dilakukan tidak kasatmata, oleh jaringan, tujuannya mempertahankan status quo yang terikat sistem lama,” kata Gatot, disampaikan jelang HUT ke-81 TNI dalam wawancara di kanal YouTube Hersubeno Arief, diunggah Sabtu (26/9/2026).
Ia menilai pelakunya di lingkungan militer layak disebut pengkhianat.
“Lebih baik kehilangan satu batalyon di pertempuran daripada punya satu pengkhianat di dalam,” ujarnya.
Gatot menyebut pemangkasan transfer ke daerah oleh Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, sebagai bentuk sabotase struktural yang memicu kekacauan di berbagai daerah.
Menurut penilaiannya, sekitar 60 persen pelaksana tugas kepala daerah masih loyal kepada Jokowi.
Ia juga menyinggung kepala desa yang, menurutnya, kecewa karena dana desa dipotong untuk Koperasi Merah Putih.
Ia menyebut para kepala desa itu lalu mengadu kepada Jokowi.
Ia memberi contoh sabotase senyap: kepala daerah yang berhenti memperbaiki jalan, sementara publik menyalahkan pemerintah pusat.
“Dampaknya, tiap hari kita lihat Presiden dihina dan kepercayaan publik anjlok,” katanya.
Gatot mengaku tetap mendukung Prabowo.
“Saya ingin Prabowo hidup sebagai Prabowo yang sebenarnya, jangan dengar orang-orang di sekelilingnya,” ujarnya.
Ia mendesak sabotase struktural segera dibersihkan “agar apa pun yang terjadi, Presiden bisa berdiri tegak”.