Pengamat: Tak Bakal Khawatir Jika Gibran Hingga Prabowo Dimakzulkan!
DEMOCRAZY News
30 September 2026 12:10 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Praktisi hukum sekaligus sastrawan politik, Ahmad Khozinudin, menanggapi kekhawatiran Rocky Gerung dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait kemungkinan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mengenai syarat pendidikan dan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rocky sebelumnya mengkhawatirkan putusan MK yang mengabulkan gugatan tersebut berpotensi memicu krisis politik yang lebih luas.
Sementara itu, Yusril mengaku tidak bisa membayangkan dan mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya kekacauan atau kebingungan ketatanegaraan apabila gugatan terkait status Gibran dikabulkan MK.
Namun, Khozinudin memiliki pandangan berbeda.
Ia menilai kekhawatiran tersebut tidak serta-merta mewakili kegelisahan mayoritas masyarakat.
Ahmad: Rakyat Santai Saja
Ahmad mengatakan masyarakat pada dasarnya akan tetap menjalani kehidupan mereka terlepas dari keputusan politik dan ketatanegaraan yang terjadi.
“Padahal, saya meyakini mayoritas rakyat santai saja. Bukan hanya jika Gibran batal menjadi Wapres, bahkan jika negara ini tidak ada masyarakat tidak cemas, seperti yang disampaikan oleh Budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun,” ujar Ahmad, Selasa (29/9/2026).
Ia kemudian mengutip pandangan Cak Nun yang pernah menggambarkan bagaimana masyarakat tetap bertahan apabila terjadi perubahan ekstrem dalam kehidupan bernegara.
Dalam potongan ceramah yang disebut Ahmad, Cak Nun menyimbolkan bahwa masyarakat tidak serta-merta kehilangan daya hidup meski terjadi perubahan besar, termasuk jika format negara seperti saat ini mengalami perubahan.
Menurut Ahmad, masyarakat selama ini telah memiliki ketahanan melalui komunitas dan akar budaya masing-masing.
“Rakyat tidak akan serta-merta merasa sedih karena selama ini mereka tetap bertahan secara mandiri dan tangguh dengan komunitas serta akar budaya mereka sendiri,” tukasnya.
Pertanyakan Fungsi Negara bagi Rakyat
Ahmad kemudian mengarahkan kritiknya pada hubungan antara negara dan masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan pertanyaan mengenai sejauh mana negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
“Ya, jika mau jujur saat ini rakyat berhak bertanya, apa fungsi Negara bagi rakyat? Atau lebih tepatnya, kesejahteraan model apa yang dihadirkan negara bagi rakyat?” timpalnya.
Ia menilai masyarakat justru lebih sering merasakan kehadiran negara melalui kebijakan perpajakan.
“Yang rakyat tahu, negara hanya hadir mengejar pajak rakyat. Saat rakyat menganggur, tak punya usaha, negara absen,” tuturnya.
“Namun, ketika rakyat mulai usaha dan menghasilkan, negara sibuk mendata penghasilan rakyat. Bukan untuk membantu, tapi untuk menarik pajaknya,” tambahnya.
Sentil Hubungan Negara dan Oligarki
Ahmad juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai hubungan antara negara dan kelompok oligarki.
“Yang rakyat tahu, negara hanya hadir membantu Oligarki merampok kekayaan alam negeri ini. Negara, yang membagikan tambang yang kaya di negeri ini untuk China, Amerika, juga oligarki di negeri ini baik Aguan, Anthoni Salim, Haji Isam, Luhut Panjaitan,” terangnya.
Menurutnya, masyarakat justru menanggung dampak dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam tersebut.
“Rakyat hanya kebagian kerusakan alam, lingkungan, konflik sosial hingga beradu dengan aparat yang menjaga tambang Oligarki,” cetusnya.
Ahmad juga menyampaikan pandangannya mengenai posisi negara dalam relasi tersebut.
“Jika negara tak ada, tambang bisa dibagi kepada rakyat, aparat tak bisa menjaga oligarki. Karena selama ini Oligarki kuat, hanya karena dibekingi negara. Negara yang harusnya melayani rakyat, kini menjadi pelayan oligarki,” jelasnya.
Kembali ke Polemik Status Gibran
Ahmad kemudian kembali membahas kemungkinan perubahan status Gibran apabila gugatan yang berkaitan dengan syarat pencalonannya dikabulkan MK.
“Jadi tak ada rakyat yang khawatir, saat Gibran dibatalkan status Cawapresnya, hingga berdampak pembatalan pencalonan Prabowo Gibran (karena satu paket) dan pemakzulan Prabowo Gibran (karena cacat pencalonan). Hingga Negara model hari ini pun bubar, tak masalah bagi rakyat,” tegasnya.
Ahmad kembali mengaitkan pandangan tersebut dengan persepsinya mengenai pelayanan negara terhadap masyarakat.
“Karena selama ini rakyat juga tak merasakan pelayanan negara. Negara hanya berfungsi memindahkan uang dari kantong rakyat ke kantong oligarki, melalui penarikan pajak untuk APBN. Oligarki yang dilayani, sedangkan rakyat dizalimi. Yah, itulah yang akan dirasakan rakyat. Tak ada khawatir dan cemas jika Gibran hingga Prabowo dimakzulkan,” timpalnya.
Lebih jauh, Ahmad menanggapi posisi Yusril dan Rocky Gerung yang sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak apabila gugatan terhadap status Gibran dikabulkan MK.
“Semestinya, kalau status Cawapres Gibran dibatalkan Rocky bersyukur, karena boleh jadi itu akan membuat Rocky kembali menjadi profesor akal sehat, bukan menjadi ‘dungu’ karena terlalu kentara bernarasi membela Prabowo Gibran dalam forum diskusi,” tandasnya.
berita hebohBerita TerkiniBerita Viralcatatan pentingdemocrazydemocrazy.iddinamika politikgibran rakabuming rakahukum dan politikinfo terbaruistana negaraIsu Nasionalpemakzulanpengamat politikpolitik nasionalprabowo subiantosorotan tajamtrending topic
Artikel terkait lainnya
