kpk

Gagasan Luhut Soal Hapus Pasal Kerugian Negara Dikecam, Pukat UGM Ingatkan Bahaya Ledakan Kasus Korupsi!

DEMOCRAZY.ID – Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada menolak keras usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang ingin membatasi definisi korupsi pada penyuapan dan mengesampingkan unsur kerugian keuangan negara. Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menilai usulan tersebut berpotensi melemahkan pilar penegakan hukum di Indonesia secara signifikan. “Kalau usulannya seperti itu, menurut […]

. 2 hari yang lalu

Usut Kasus Suap Pengurusan Izin, KPK Buka Suara Soal Penyitaan Dana Rp 800 Juta Hercules, Begini Duduk Perkaranya!

DEMOCRAZY.ID – KPK telah menerima penyerahan uang Rp 800 juta dari pihak Rosario de Marshal atau Hercules dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Uang yang sempat diberikan kepada Hercules itu kini disita oleh KPK.Dirangkum detikcom, Kamis (22/10/2026), duit Rp 800 juta itu diserahkan […]

. 2 hari yang lalu

Skakmat Wacana Ubah Definisi Korupsi, Ray Rangkuti: Luhut Masih Terjebak Gaya Lama Era Jokowi!

DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik Ray Rangkuti melayangkan kritik pedas terhadap wacana Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di bawah pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan perubahan redefinisi tindak pidana korupsi di Indonesia. Ray menilai gagasan untuk mengubah definisi korupsi agar tidak lagi bertumpu pada unsur kerugian keuangan negara sejatinya mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memberantas praktik rasuah, sekaligus […]

. 3 hari yang lalu

Susahnya Memanggil Nusron Wahid: Mangkir Panggilan KPK, Malah Melenggang Kabur ke Negeri Jiran!

DEMOCRAZY.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi kendala dalam menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke meja pemeriksaan. Penyidik lembaga antirasuah belum berhasil meminta keterangan Nusron sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di kementerian yang dipimpinnya. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin […]

. 6 hari yang lalu

MAKI Bongkar Rute Pelarian Janggal! Nusron Wahid Mangkir Panggilan KPK, Diduga Kabur ke Malaysia Naik Feri

DEMOCRAZY.ID – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan rute perjalanan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke Malaysia. Rute itu diungkap Boyamin usai Nusron kembali tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada Kamis (15/10/2026). Menurut Boyamin, Nusron diduga terbang dari Jakarta ke Batam sejak Rabu (14/10/2026), kemudian melanjutkan […]

. 6 hari yang lalu

Goncangan Mega Skandal Properti: KPK Sita Duit Rp800 Juta dari Hercules, Total Bukti Korupsi Lahan Summarecon Tembus Rp106 Miliar!

DEMOCRAZY.ID – KPK menyampaikan menerima penyerahan uang dari kuasa hukum Hercules Rosario de Marshal (HRM), terkait pengelolaan lahan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK mengungkapkan, uang yang diserahkan senilai Rp 800 juta. “Hari ini penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp 800 juta […]

. 1 minggu yang lalu

Skandal Muktamar NU Makin Panas: Gus Lilur Serahkan Bukti Baru ke KPK, Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu!

DEMOCRAZY.ID – Warga Nahdlatul Ulama (NU) asal Jombang yang dikenal sebagai Kyai Kampung, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menegaskan komitmennya untuk terus memproses dugaan praktik suap, risywah, dan jual beli suara dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Khalilur memastikan akan kembali menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi […]

. 1 minggu yang lalu

FORMASI Desak KPK Segera Tangkap dan Tetapkan Nusron Wahid Sebagai Tersangka!

DEMOCRAZY.ID – Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/10/2026). Organisasi tersebut mendesak KPK menindaklanjuti dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang turut menyeret perhatian publik terhadap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, mengatakan […]

. 2 minggu yang lalu

Sorotan Tajam Publik! Status Tersangka, Firli Bahuri Raih Gelar Doktor Hukum

DEMOCRAZY.ID – Berita mengejutkan: Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri mendapatkan gelar Doktor bidang Hukum dari Universitas Pancasila. Sidang Terbuka Promosi Doktor Firli Bahuri diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Sabtu, 3 Oktober 2026.  Firli berhasil mempertahankan disertasi yang berjudul “Penyelesaian Konflik Horizontal Berbasis Integrasi Hukum, Budaya, dan Kesejahteraan Sosial […]

. 3 minggu yang lalu

Unsur Pidana Terpenuhi, Pakar Hukum UMJ Tegaskan Nusron Wahid Sudah Cukup Bukti Untuk Diproses KPK!

DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menduga belum diperiksanya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebabkan belum adanya persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. “Saya kira soal Nusron Wahid, kendalanya karena belum ada persetujuan presiden untuk memeriksa yang bersangkutan,” ujar Chairul […]

. 3 minggu yang lalu
Lihat Postingan Lainnya