DEMOCRAZY.ID – Google menutup 19.389 kanal YouTube yang memuat konten pendukung pemerintah Indonesia sepanjang Juli–September 2026 dalam penindakan terhadap operasi pengaruh terkoordinasi.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dipimpin Meutya Hafid lalu meminta penjelasan mengenai metode deteksi, dasar penghapusan, serta identitas operator jaringan tersebut.
Penindakan itu tercantum dalam Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diterbitkan tim Trust & Safety Google pada 30 Oktober 2026.
Laporan tersebut merinci beberapa kelompok kanal YouTube yang dihentikan selama kuartal ketiga, termasuk jaringan yang membagikan konten berbahasa Indonesia.
Angka 19.389 merupakan penjumlahan empat entri penindakan.
Sebanyak 19.372 kanal berasal dari tiga kelompok yang secara eksplisit dikaitkan Google dengan Indonesia, sedangkan 17 kanal lainnya dicatat dalam entri terpisah.
Pada Juli 2026, Google menghentikan 6.888 kanal YouTube yang menurut penyelidikannya menyebarkan konten berbahasa Indonesia untuk mendukung pemerintah beserta administrasinya.
Pada bulan yang sama, Google juga menutup 17 kanal dengan konten pendukung pemerintah Indonesia dalam bahasa Inggris, Indonesia, Portugis, Rusia, dan Telugu.
Kelompok multibahasa inilah yang membuat angka keseluruhan menjadi 19.389 kanal.
Penindakan terbesar berlangsung pada Agustus dengan 10.134 kanal.
Google menyatakan jaringan tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Selanjutnya, pada September, Google menghentikan 2.350 kanal dengan karakter konten pendukung pemerintah Indonesia.
Seluruh angka tersebut merupakan akumulasi penindakan selama tiga bulan, bukan penutupan serentak pada November.
Dalam entri terkait Indonesia, buletin Google tidak memerinci nama kanal, identitas pengelola, sumber pendanaan, ataupun jangkauan penontonnya.
Karena itu, jumlah kanal yang ditutup belum menjelaskan siapa operator jaringan atau seberapa besar pengaruhnya terhadap publik.
Komdigi telah bertemu dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada 19 November 2026.
Dalam keterangan resminya sehari kemudian, kementerian menyampaikan bahwa penjelasan pendukung dalam buletin Google dinilai belum memadai dan berpotensi menimbulkan salah tafsir.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan pemerintah meminta penjelasan tertulis beserta contoh mengenai parameter deteksi dan metode penindakan.
Permintaan itu mencakup proses peninjauan, pembagian peran sistem otomatis dengan peninjau manusia, pengukuran akurasi, tingkat kesalahan deteksi, serta dasar pelabelan topik konten.
Komdigi juga meminta kejelasan mengenai asal pembuat konten maupun operator, termasuk kemungkinan beroperasi dari luar Indonesia.
Menurut keterangan Komdigi, Google menyebut kebijakan spam YouTube sebagai dasar penindakan.
Perwakilan perusahaan menyatakan perlu berkoordinasi dengan tim global yang menyusun buletin untuk menindaklanjuti permintaan penjelasan tersebut.
Komdigi turut meminta kemampuan deteksi serupa digunakan untuk menindak jaringan terkoordinasi yang mempromosikan judi online atau menyebarkan pornografi.
Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan yang membahas transparansi penanganan jaringan akun tersebut.
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Nenden Sekar Arum menilai penutupan ribuan kanal menunjukkan adanya upaya terorganisasi dari aktor pro pemerintah untuk memengaruhi narasi publik.
Dalam laporan Suara.com yang mengutip wawancaranya dengan BBC, Nenden menyoroti penggunaan bot serta kemungkinan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam produksi konten.
Menurutnya, pola tersebut berisiko membuat ekosistem informasi tidak autentik dan membuka peluang penyebaran misinformasi.
Namun, penilaian mengenai penggunaan bot atau kecerdasan buatan perlu dibedakan dari rincian temuan yang dipublikasikan Google.
Buletin perusahaan tidak menjelaskan bahwa seluruh kanal yang ditutup menggunakan teknologi maupun metode produksi yang sama.
Nenden juga menduga ada agensi yang mengoordinasikan operasional jaringan.
Dugaan tersebut belum disertai bukti aliran dana langsung dari negara dalam laporan yang memuat keterangannya.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI membantah anggapan bahwa pemerintah mengelola atau membiayai ribuan kanal tersebut.
Juru Bicara Bakom Teguh Santosa menyatakan laporan Google menggambarkan kecenderungan isi konten, tanpa menyebut pemerintah sebagai pengendali jaringan.
“Yang menulis istilah ‘buzzer pemerintah’ adalah tafsir di ruang publik, bukan pernyataan dari Google,” ujar Teguh dalam keterangan pers pada Kamis, 19 November 2026.
Menurut Teguh, label keterkaitan dengan Indonesia tidak dapat langsung dijadikan bukti keterlibatan institusi pemerintah.
Ia meminta Google membuka data atribusi dan dasar penindakan agar identitas pihak di balik jaringan dapat diperiksa.
Dengan demikian, sebutan kanal pro pemerintah merujuk pada arah konten yang dijelaskan Google.
Identitas operator dan sumber pendanaan tetap menjadi pertanyaan yang belum dijawab dalam buletin publik tersebut.
Tindak lanjut yang diminta Komdigi kini berupa penjelasan tertulis dan contoh pendukung dari Google.
Informasi itu diperlukan untuk menguji parameter penindakan sekaligus memperjelas dasar pengaitan jaringan dengan Indonesia.