DEMOCRAZY.ID – Kepastian mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia makin menguat.
Loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo Dede Budhyarto menegaskan kabar tersebut telah final setelah pertemuan tertutup antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
Melalui unggahan di akun X pribadinya pada Rabu (11/11/2026), Dede menyampaikan konfirmasi tegas mengenai dinamika politik tingkat tinggi tersebut.
“FIX 100%, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, MENGUNDURKAN DIRI”, ujar Dede dilansir dari X pribadinya, Rabu (11/11/2026).
FIX 100%, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, MENGUNDURKAN DIRI.
— Dede Budhyarto (@kangdede78) November 11, 2026
Langkah ini menyusul pertemuan darurat di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan berlangsung sesaat setelah Presiden Prabowo mendarat usai kunjungan kerja ke Aceh untuk meresmikan Masjid Giok Baitul A’la, Sekolah Rakyat, dan menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer.
Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, turut membenarkan kepastian pengunduran diri Gibran dari kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut saat dihubungi terpisah.
“Betul,” kata Budi Arie dalam pesan singkat, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sinyal pengunduran diri Gibran sebenarnya bermula sejak Selasa (10/11/2026) ketika ia menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan selama dua setengah jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa pertemuannya di Istana membahas niatan meletakkan jabatan.
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” jelasnya.
Meski Presiden Prabowo sempat menyarankan agar Gibran terus menempuh upaya hukum, Gibran sebelumnya mengaku akan mengikuti masukan tersebut untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” tutur Gibran di Istana Wapres.
Namun, eskalasi politik di parlemen serta koordinasi tingkat tinggi di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu sore akhirnya memfinalisasi keputusan pengunduran diri tersebut secara resmi.
Sesuai ketentuan Pasal 8 UUD 1945, kekosongan jabatan Wakil Presiden akan ditindaklanjuti dengan pengusulan dua nama calon pengganti oleh Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui Sidang Paripurna paling lambat dalam waktu 60 hari.