Skandal Politik Terbongkar? Guru Besar NTU Singapura Prof Sulfikar Amir: Gibran Cuma Proxy ‘Geng Solo’, Konflik Politik Bermuara dari Jokowi!

DEMOCRAZY.ID – Dinamika politik nasional belakangan ini terus menjadi sorotan publik baik di dalam negeri maupun internasional.

Guru Besar Sosiologi dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D., memaparkan analisis mendalam mengenai peta kekuatan politik, relasi antara Presiden Prabowo Subianto dan kelompok “Geng Solo”, serta status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai publik tidak lebih dari sekadar perpanjangan tangan (proxy).

Hal tersebut diungkapkan Prof. Sulfikar dalam dialog yang tayang di kanal YouTube Obor Rakyat Reborn, Rabu (11/11/2026).

Dialog itu membahas tuntas berbagai isu kontroversial mulai dari polemik kualifikasi akademik hingga konstelasi kekuasaan tingkat tinggi di Indonesia.

Gibran Dinilai Tak Relevan untuk Dibicarakan, Akar Masalah Ada di Jokowi

Dalam pandangan sosiologi politik, Prof Sulfikar menilai bahwa perdebatan seputar Gibran Rakabuming Raka sebenarnya tidak perlu terlalu dikuliti secara berlebihan.

Baca Juga

Konfirmasi Pengunduran Diri Gibran, Loyalis Jokowi: Fix 100 Persen!

Menurutnya, posisi wakil presiden yang disandang Gibran saat ini merupakan hasil dari proses politik yang melanggar etika dan mengabaikan meritokrasi.

“Gibran itu di mata saya paling tidak hanyalah proxy. Gibran itu tidak relevan untuk dibicarakan karena dia hanyalah proksi dari kekuatan yang mencoba mendapatkan kekuasaannya lagi,” ujar Prof. Sulfikar.

Ia menambahkan, ketidakpuasan publik sejak awal bermula dari fakta bahwa posisi nomor dua di republik ini diisi oleh figur yang secara kualifikasi akademik maupun pengalaman tidak memenuhi standar historis kepemimpinan nasional, yang sebelumnya diisi oleh tokoh-tokoh besar seperti Mohammad Hatta, Adam Malik, hingga B.J. Habibie.

“Jadi, masalahnya bermula dari ketidakpuasan terhadap proses yang melanggar etika. Namun ini bergulir dan bertemu dengan struktur kuasa kontestatif antara dua kekuatan besar,” jelasnya.

Baca Juga

Muhammadiyah Beri Dukungan ke DPR Soal ‘Pemakzulan Gibran’: Demi Kemaslahatan Bangsa!

Aliansi “Terpaksa” dan Pertarungan Dua Kekuatan Besar

Prof. Sulfikar mengibaratkan sistem politik layaknya teori kekuasaan Thomas Hobbes tentang Leviathan, di mana dalam sebuah sistem yang stabil tidak boleh ada dua “monster” yang saling bertarung.

Aliansi antara kubu Prabowo Subianto dan kubu Joko Widodo (Geng Solo) pada tahun 2024 dinilai bukan merupakan perkawinan politik yang natural, melainkan sebuah kebutuhan pragmatis sesaat.

Dengan masa kekuasaan Jokowi selama 10 tahun yang meninggalkan jaringan luas, benturan kepentingan dengan Presiden Prabowo dinilai sebagai keniscayaan sosiologis.

“Dua orang yang selama 10 tahun itu berseberangan, tidak mungkin dalam waktu satu tahun bisa menyatu. Potensi konfliknya sudah besar dari awal,” ungkap sosiolog asal Makassar tersebut.

Baca Juga

Skandal Baru Terbongkar! Jaksa Kasus Ijazah Jokowi Mendadak ‘Diganti Total’ Usai Foto Bersama Viral, Roy Suryo Cium Kejanggalan Besar

Kondisi ekonomi global yang menantang serta berbagai tekanan domestik membuat kubu Prabowo perlahan-lahan mulai membersihkan rezimnya dari pengaruh Geng Solo guna mengamankan stabilitas pemerintahannya sendiri.

Mengupas Polemik Akademik Gibran dan Standar Pendidikan Singapura

Dalam diskusi tersebut, Prof. Sulfikar yang juga memiliki pengalaman sebagai koordinator penerimaan mahasiswa baru di NTU selama tiga tahun, turut meluruskan kesalahpahaman publik terkait riwayat pendidikan Gibran di Singapura, khususnya lembaga Management Development Institute of Singapore (MDIS).

Ia menjelaskan bahwa struktur pendidikan tinggi di Singapura dibagi secara ketat.

MDIS bukanlah sebuah Universitas Mandiri (Autonomous University) di bawah Kementerian Pendidikan, melainkan Lembaga Pendidikan Swasta (Private Education Institution) di bawah Kementerian Tenaga Kerja yang berorientasi pada pelatihan vokasi dan keterampilan kerja.

Baca Juga

5 Tokoh Elite Ini Digadang-Gadang Paling Berpeluang Jadi ‘Wapres Baru’ Kalau Gibran Beneran Mundur

“MDIS adalah lembaga yang tidak dibolehkan mengeluarkan ijazah S1 secara mandiri. Mereka bekerja sama dengan universitas luar seperti University of Bradford, di mana mahasiswa menyewa kurikulum tanpa pernah berkuliah langsung di Inggris,” paparnya.

Lebih lanjut, Prof. Sulfikar menegaskan bahwa ijazah atau sertifikat yang dikeluarkan sah secara administratif di Singapura, namun klaim bahwa program penunjang seperti Advance Diploma setara dengan tingkat A-Level (setara SMA untuk persiapan masuk universitas) adalah keliru secara aturan akademik.

Prospek Politik ke Depan: Rekonsiliasi atau Dekonstruksi?

Menanggapi isu-isu aktual seperti rumor penyadapan dan manuver politik di parlemen, Prof. Sulfikar memprediksi bahwa penyelesaian akhir dari friksi ini kemungkinan besar akan menempuh jalan tengah berupa rekonsiliasi politik ala tradisi Jawa, ketimbang dekonstruksi total atau pembersihan radikal melalui jalur hukum yang terbuka lebar.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pilihan tersebut memiliki dilema tersendiri terhadap penegakan hukum dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Baca Juga

Desakan Aktivis 98: Kasus Dugaan ‘Penipuan Dokumen’ Sekolah Harus Tetap Diusut Meski Gibran Lengser!

“Jalan terbaik bagi mereka berdua adalah menutup kartu masing-masing. Gibran selesai, tetapi Jokowi tidak ditetapkan sebagai tersangka, dengan syarat orang-orangnya dibersihkan dan Jokowi rela keluar dari lingkaran kuasa untuk sementara waktu,” pungkasnya.

Perbincangan mendalam ini memberikan pencerahan kepada publik bahwa kemelut politik nasional saat ini bukan sekadar urusan personal, melainkan pertarungan pengaruh struktur kekuasaan besar yang memerlukan kejelian dan ketegasan kepemimpinan dalam merawat masa depan demokrasi Indonesia.

[VIDEO]

Baca Juga

Bakal Ada Sidang MK Jika ‘Pemakzulan Gibran’ Bergulir, Bagaimana Mekanismenya? Simak!