Ahmad Sahroni: Kalau Saya Jadi Gibran, Mundurnya dari Kemarin!
DEMOCRAZY News
12 November 2026 1:50 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melontarkan pernyataan tegas terkait polemik yang membayangi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sahroni menilai Gibran seharusnya mengambil langkah mundur sejak awal jika berada dalam situasi yang tengah dihadapinya.
Menurut dia, dinamika politik dan proses yang berkembang saat ini sudah memasuki tahapan berbeda.
Dia juga menyinggung peluang DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP).
Sahroni menyebut sejumlah fraksi telah menyiapkan surat terkait langkah tersebut, meskipun proses selanjutnya masih bergantung pada pimpinan DPR.
Pernyataan itu disampaikan Sahroni saat membahas perkembangan proses politik yang berkaitan dengan posisi Gibran di salah satu televisi swasta.
Sahroni: Kalau Saya Jadi Gibran, Mundurnya dari Kemarin
Politikus Partai NasDem ini mengungkapkan pandangannya mengenai keputusan yang seharusnya diambil Gibran dalam menghadapi situasi saat ini.
Dia bahkan menyebut dirinya akan memilih mundur lebih awal apabila berada di posisi Wakil Presiden tersebut.
“Situasi yang dilakukan Gibran ini. Kalau saya jadi Gibran, itu mundurnya dari kemarin,” ujar Sahroni, dikutip fajar.co.id, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, Sahroni mengakui dinamika politik yang berlangsung tidak berjalan secara sederhana.
Menurut dia, terdapat mekanisme kelembagaan yang harus dilalui sebelum DPR mengambil langkah berikutnya.
Delapan Fraksi Disebut Siap Ajukan HMP
Sahroni kemudian menjelaskan bahwa DPR memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui hak menyatakan pendapat.
“Tapi mekanisme dinamika yang terjadi saat ini kan naik turun nih. Kalau DPR gampang, atas putusan Mahkamah Agung, final and binding tadi, dibawa di rapat paripurna,” jelasnya.
Dia menyebut, apabila seluruh fraksi sepakat menggunakan hak tersebut, prosesnya dapat dibawa ke rapat paripurna.
Sahroni bahkan mencontohkan kemungkinan delapan fraksi bergerak bersama.
“Semua fraksi menyatakan ingin hak menyatakan pendapat bersama-sama, delapan fraksi misalnya, itu sangat mudah,” lanjutnya.
Kata Sahroni, tahapan selanjutnya sangat bergantung pada keputusan pimpinan DPR.
Dia juga mengungkapkan bahwa fraksi-fraksi disebut telah menyiapkan surat masing-masing untuk mengajukan HMP.
“Nah, tinggal tergantung pimpinan DPR. Tapi fraksi-fraksi sudah menyiapkan suratnya masing-masing untuk HMP tersebut,” ungkapnya.
Sahroni Sebut Sikap Fraksi Cenderung Bulat
Ketika ditanya apakah seluruh fraksi sudah satu suara untuk mengajukan HMP, Sahroni menyebut kecenderungan tersebut mengarah pada kesepakatan bersama.
Namun, dia mengaku belum melihat secara langsung surat yang disiapkan masing-masing fraksi.
Karena itu, pernyataannya mengenai kebulatan sikap tersebut masih berdasarkan informasi yang diketahuinya.
“Sepertinya bulat, tapi saya enggak pernah lihat suratnya iya atau tidak, tapi mereka bulat,” kata Sahroni.
Dia juga menyinggung kehadiran ratusan anggota DPR dalam rapat paripurna.
Menurutnya, jumlah kehadiran yang mencapai lebih dari 400 orang merupakan sesuatu yang tidak biasa.
Baca Juga
“Misalnya tadi contoh Paripurna tadi dihadirkan oleh sebegitu banyak hampir 400 lebih. Enggak pernah loh,” terangnya.
Sahroni menilai kehadiran anggota DPR dalam jumlah besar itu menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap perkembangan yang sedang berlangsung.
“Ini karena ingin menyaksikan sesuatu yang kiranya ini sejarahlah, sesuatu yang pengen diinterupsi lah. Ini kan upaya untuk DPR memiliki hak suara itu,” tuturnya.
Sebut Perlawanan Sudah Selesai, Tinggal Tunggu Proses DPR
Lebih lanjut, Sahroni menegaskan bahwa tahapan untuk melakukan perlawanan terhadap putusan yang dimaksudnya telah selesai.
Baca Juga
Dia menyebut proses selanjutnya berada pada ranah mekanisme kelembagaan di DPR.
“Tidak bisa dilarang. Tapi lagi-lagi yang tadi disampaikan bahwa Pak Prabowo 2 setengah jam bicara, kan kita enggak tahu Pak Prabowo bicara apa dengan yang bersangkutan,” Sahroni menuturkan.
“Tapi kalau untuk fight, benar tadi disampaikan sudah selesai. Sudah tidak bisa lagi apa-apa dan tinggal tergantung prosesi selanjutnya pimpinan DPR menindaklanjuti mekanisme selanjutnya,” tambahnya.
Sahroni mengatakan dirinya kini menunggu bagaimana pimpinan DPR memproses tahapan berikutnya.
“Nah kami tinggal menunggu posisi berjalannya proses mekanisme kelanjutan,” jelasnya.
Gugatan Lanjutan Bisa Ditolak
Bukan hanya itu, Sahroni juga ditanya apakah masih tersedia ruang untuk mengajukan gugatan atau upaya hukum lain terhadap putusan yang menjadi pembahasan.
Dia menilai tidak ada lagi ruang untuk mengajukan upaya lanjutan karena, menurut pandangannya, putusan Mahkamah Agung (MA) merupakan keputusan tertinggi dalam perkara tersebut.
“Tidak, tidak bisa dia. Karena putusan tertingginya sudah Mahkamah Agung. Mau putusan mana lagi? Kalau pun ada yang gugat, Mahkamah Agung sudah memberikan putusan,” tegasnya.
Sahroni bahkan memperkirakan gugatan baru, jika kembali diajukan, berpotensi ditolak.
“Menurut saya kalau pun ada yang gugat pasti ditolak nanti. Enggak bisa. Putusan tertinggi sudah Mahkamah Agung, urusan tuhannya udah di atas sudah,” tandasnya.
Saat ditanya apakah proses yang berjalan saat ini hanya bertujuan mengulur waktu, Sahroni membantah anggapan tersebut.
Dia menjelaskan bahwa tahapan yang berlangsung merupakan bagian dari mekanisme yang harus dijalankan melalui DPR.
Baca Juga
“Bukan mengulur waktu, ya kan ada mekanisme. Nah mekanisme itu yang berproses nanti eh selanjutnya di DPR nanti,” kuncinya.
ahmad sahroni gibranahmad sahroni nasdemberita politikbreaking news gibrandemocrazydemocrazy.iddinamika parlemendpr rifraksi nasdemgibran mundur dari wapresgibran rakabumingkrisis politik nasionalPolitik Indonesiasahroni mundur dari kemarinsahroni sindir gibran
Artikel terkait lainnya
