Muhammadiyah Beri Dukungan ke DPR Soal ‘Pemakzulan Gibran’: Demi Kemaslahatan Bangsa!
DEMOCRAZY News
12 November 2026 1:20 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terus bergulir di ruang publik mendapat tanggapan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir.
Ia meminta semua pihak untuk menghormati sistem politik yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Haedar menegaskan bahwa DPR memiliki hak untuk mengagendakan proses politik tersebut, asalkan dasar pengambilan keputusannya jelas dan sah secara konstitusi.
Dikatakan Haedar, hal terpenting adalah memastikan bahwa setiap langkah politik yang diambil tetap mengedepankan kemaslahatan umum dan menciptakan suasana politik yang kondusif.
“Sistem politik kita yang setelah reformasi itu berazas demokrasi maka junjung tinggi saja nilai-nilai demokrasi yang berbasis pada sistem politik yang berlaku. Maka DPR mau mengagendakan apapun gitu ya,” ujar Haedar, Rabu (11/11/2026).
Tidak Perlu Mendahului DPR
Lebih lanjut, Haedar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berspekulasi atau mendahului proses yang tengah berjalan.
Ia memilih untuk menunggu dan mengikuti perkembangan yang terjadi di parlemen.
“Silakan saja yang penting berbasis pada keabsahan dasar-dasar pengambilan keputusan. Lalu kemaslahatan umum sekaligus juga bisa menciptakan suasana dan kehidupan politik yang lebih kondusif,” jelasnya.
“Karena kita tidak tahu DPR mau menyidangkan seperti apa kan. Nanti kita ikuti saja apa yang akan dibahas oleh DPR, MPR. Jangan mendahului apa yang dilakukan oleh DPR,” tegas Haedar.
Baca Juga
Sebelumnya, berkas usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima oleh Pimpinan DPR RI.
Berdasarkan dokumen penyerahan resmi, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap langkah konstitusional tersebut.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa, menjelaskan bahwa kepastian jumlah pengusul tersebut diperoleh setelah pimpinan dewan menerima perwakilan dari masing-masing fraksi pengusung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditanda-tangani adalah 120 orang,” ungkap Saan Mustofa.
Baca Juga
Saan merinci, dukungan 120 anggota dewan tersebut tersebar di delapan fraksi DPR RI.
Rinciannya terdiri dari PKS sebanyak 28 anggota, Partai NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Partai Demokrat 18 anggota, PDIP 14 anggota, Partai Golkar 13 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, dan PAN 1 anggota.
Dalam agenda penyerahan berkas pengusulan hak anggota dewan tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, membenarkan bahwa belasan legislator dari fraksinya telah resmi menandatangani usulan tersebut.
Gibran Pilih Fight di PTUN Usai Niat Mundur
Eskalasi di Senayan ini menguat tepat setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan resmi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan publik, Gibran mengonfirmasi telah menyampaikan niatan pengunduran diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup berdurasi dua setengah jam.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran.
Gibran mengungkapkan bahwa dalam pertemuan hangat tersebut, Presiden Prabowo yang ia anggap seperti orang tua sendiri menyarankan agar dirinya tidak menyerah dan tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
berita politikbreaking news gibrandemocrazydemocrazy.iddpr pemakzulan gibrandpr rigibran rakabuminghmp pemakzulan gibrankeabsahan dan kemaslahatankrisis politik nasionalmpr rimuhammadiyah beri lampu hijaumuhammadiyah dpr gibranmuhammadiyah pemakzulan gibranPolitik Indonesia
Artikel terkait lainnya
