DEMOCRAZY.ID – Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026), diwarnai kejutan.
Susunan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bertugas di ruang sidang mendadak dirombak total.
Langkah ini diambil usai gelombang protes publik dan keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa menyusul viralnya aksi sejumlah oknum jaksa yang berfoto bersama Jokowi di ruang tunggu pengadilan pekan lalu.
Pengacara Roy Suryo, Refly Harun, membenarkan perombakan menyeluruh tersebut saat jeda persidangan.
“Jadi, yang surprise pertama adalah ternyata jaksa atau penuntut umum yang kemarin dikomplain banyak oleh masyarakat dan juga oleh kami dan tim Dokter Tifa, itu sepertinya sudah diganti semua,” ujar Refly di PN Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Pakar hukum tata negara itu menegaskan, para penuntut umum yang sebelumnya terekam kamera meminta swafoto (selfie) dengan Jokowi kini tidak lagi tampak di meja penuntut.
“Hampir semua diganti, terutama yang tertangkap layar berfoto-foto bareng Jokowi itu semua sudah diganti,” tegas Refly.
Menurut Refly, pergantian tim JPU ini memberikan dampak positif terhadap jalannya persidangan.
Pembuktian di hadapan Majelis Hakim berlangsung lebih tenang dan fokus pada materi hukum.
“Persidangan berlangsung jauh lebih kondusif. Hal-hal yang dipotong pun sifatnya substansial,” lanjutnya.
Dari awal sudah sangat mencurigakan ternyata semua terkuat ada udang dibalik batu. 🤪
Selain Contekan yang diberikan mereka juga ternyata akrab selesai persidangan 🤣Kamu ketahuan JPU https://t.co/UwVLHkncIL
— 𝐆𝐡𝐞𝐚 𝐉𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐢𝐞’(黎族) (@GheaJhanaLie7) November 6, 2026
Meski mengapresiasi pergantian jaksa, terdakwa Roy Suryo tetap mencium adanya kejanggalan dalam persidangan kali ini.
Kecurigaan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tersebut dipicu penundaan sidang secara mendadak.
Agenda yang sedianya dimulai pukul 09.00 WIB mendadak diskors usai menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga pukul 10.30 WIB dengan alasan panitera pengganti mengikuti tes.
“Ini menurut saya agak aneh. Kalau yang halangan Ketua Majelis Hakim, Ibu Christina Endarwati, atau salah satu Majelis Hakim, kami mungkin bisa maklum,” tutur Roy Suryo kepada sejumlah awak media di sela penundaan sidang.
Selain penundaan yang tak biasa, Roy juga menyoroti wajah-wajah baru di meja JPU.
“Keanehan kedua, mostly penuntut umum yang hadir itu orang-orang yang tidak pernah saya lihat di sidang-sidang sebelumnya. Jadi ada apa ini yang terjadi? Pasti ada something wrong,” ucap pakar telematika tersebut.
Untuk diketahui, perkara ini bermula dari tuduhan penyerangan kehormatan dan nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan ijazah S-1 palsu Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diunggah di media sosial.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana Kamis (17/9/2026), JPU mendakwa Roy Suryo melakukan tuduhan tanpa melakukan verifikasi atau konfirmasi langsung kepada pemilik sah dokumen, yakni Jokowi.
Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) jo Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP subsider Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE jo UU Nomor 1 Tahun 2026, serta Pasal 32 jo Pasal 48 ayat (1) UU ITE.