Desakan Aktivis 98: Kasus Dugaan ‘Penipuan Dokumen’ Sekolah Harus Tetap Diusut Meski Gibran Lengser!

DEMOCRAZY.ID — Aktivis 98 Jayadi Santoso menegaskan bahwa proses hukum terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pemalsuan atau persoalan dokumen pendidikan SMA harus terus berjalan secara independen, terlepas dari dinamika politik maupun potensi kejatuhannya dari kursi kekuasaan.

Jayadi mengingatkan agar persoalan politik dan penegakan hukum tidak dicampuradukkan demi menjaga keadilan bagi publik.

Jayadi Santoso: Jabatan Bukan Tameng, Proses Hukum Pidana Harus Tetap Berjalan!

Menurut Jayadi, kemungkinan Gibran kehilangan jabatan atau dimakzulkan dari posisinya sebagai Wakil Presiden tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses pengusutan hukum yang sedang bergulir.

“Jika Gibran jatuh, proses hukum dugaan penipuan dokumen sekolah harus tetap berjalan. Jangan sampai persoalan hukum berhenti hanya karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden,” tegas Jayadi Santoso pada Rabu (11/11/2026).

Ia menekankan bahwa kedudukan setiap warga negara di mata hukum adalah setara.

Baca Juga

Skandal Baru Terbongkar! Jaksa Kasus Ijazah Jokowi Mendadak ‘Diganti Total’ Usai Foto Bersama Viral, Roy Suryo Cium Kejanggalan Besar

Jabatan politik tertinggi sekalipun tidak boleh digunakan sebagai tameng pelindung untuk menghindari pertanggungjawaban di hadapan hukum.

Aparat Diminta Tidak Tebang Pilih dan Pisahkan Ranah Politik Serta Pidana

Jayadi mendesak aparat penegak hukum agar bersikap profesional, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik maupun perubahan kekuasaan di tingkat elite.

Ia membagi penyelesaian polemik ini menjadi dua jalur terpisah yang sama pentingnya:

1. Ranah Politik dan Ketatanegaraan: Menyangkut evaluasi legitimasi jabatan, desakan pengunduran diri, hingga mekanisme pemakzulan (impeachment) di DPR dan MPR.

   Baca Juga

   5 Tokoh Elite Ini Digadang-Gadang Paling Berpeluang Jadi ‘Wapres Baru’ Kalau Gibran Beneran Mundur

2. Ranah Pidana: Menyangkut investigasi atas dugaan penggunaan atau penerbitan dokumen pendidikan yang tidak sah.

“Jangan mencampuradukkan persoalan pemakzulan atau jatuhnya Gibran dengan proses pidana. Kalau memang ada dugaan tindak pidana, ya harus diperiksa dan dibuktikan. Proses hukum tidak boleh berhenti,” ujarnya.

Di akhir pandangannya, Jayadi berharap kepolisian dan kejaksaan menunjukkan independensinya secara nyata agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tidak runtuh akibat hukum yang dinilai tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Baca Juga

Bakal Ada Sidang MK Jika ‘Pemakzulan Gibran’ Bergulir, Bagaimana Mekanismenya? Simak!