Idrus Marham Kritik Pedas Kabinet Bayangan: Jangan Sok Paling Benar Sendiri!

DEMOCRAZY.ID – Pembentukan Kabinet Bayangan sebagai wadah masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat perhatian dari Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai keberadaan kelompok tersebut merupakan bagian dari kebebasan politik dalam sistem demokrasi.

Namun, Idrus mengingatkan agar kebebasan tersebut diikuti tanggung jawab.

Menurut dia, setiap gagasan politik semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi simbol atau atraksi politik.

“Dalam demokrasi semua orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan gagasan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah gagasan itu benar-benar memberikan manfaat bagi publik atau hanya menjadi simbol politik semata,” ujar Idrus, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga

Kritik Tajam Guru Besar UGM: Sebut Indonesia Tak Baik-Baik Saja dan Singgung Dominasi ‘Oligarki’ Era Prabowo

Idrus mengatakan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi.

Kritik dibutuhkan untuk menguji kebijakan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Meski demikian, dia meminta kritik disampaikan secara proporsional dan tidak berubah menjadi klaim bahwa satu kelompok merupakan pihak yang paling benar.

“Kritik memang diperlukan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun kritik yang sehat harus membuka ruang dialog, evaluasi, dan perbaikan, bukan menjadi alat untuk menghakimi,” katanya.

Baca Juga

Makin Memanas! Jokowi Disebut ‘Tak Rela’ Kekuasaan Diberikan ke Prabowo, Muncul Isu Pembangkangan Politik

Menurut Idrus, ruang publik seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan dan argumentasi.

Karena itu, perbedaan pandangan politik tidak semestinya membuat ruang demokrasi dipenuhi vonis terhadap pihak lain.

Ia juga menilai Indonesia saat ini membutuhkan gagasan yang dapat diterapkan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Sejumlah tantangan yang disoroti antara lain pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, kecerdasan buatan, serta perubahan iklim.

Baca Juga

Sinyal Politik 2029! Prabowo ‘Tutup Pintu’ Pilih Gibran Jadi Cawapres di Pilpres 2029?

“Yang dibutuhkan bangsa ini bukan hanya kritik, tetapi juga kemampuan mengubah kritik menjadi solusi yang bisa diterapkan,” ucapnya.

Kabinet Bayangan dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil sebagai wadah pengawasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kelompok tersebut juga dimaksudkan untuk menyusun alternatif kebijakan yang berbasis riset.

Pembentukan Kabinet Bayangan diinisiasi pakar hukum tata negara Feri Amsari bersama Ahmad Jilul Qur’ani Farid dari Masyarakat Transparansi Indonesia.

Baca Juga

Sorotan Tajam Politik! Analisis Penghancuran Pemerintahan Prabowo oleh ‘Geng Solo’, Nama Jokowi Ikut Disinggung

Panitia seleksi mengumumkan 15 tokoh yang mengisi formasi Kabinet Bayangan pada 17 Juli 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Keadilan Internasional.

Dalam struktur tersebut, Feri Amsari ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara, sedangkan Ahmad Jilul Qur’ani Farid menjadi Sekretaris Kabinet.

Armand Suparman dipercaya mengisi posisi Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara. Sementara Curie Maharani ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan.

Posisi Menteri Luar Negeri diisi Shofwan Al-Banna Choiruzzad.

Baca Juga

Sorotan Tajam! Undang Pengurus Syuriah NU Se-Jawa Barat, Dedi Mulyadi Dinilai Cawe-Cawe Urusan Muktamar

Yance Arizona menjadi Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, sedangkan Media Wahyudi Askar dipercaya sebagai Menteri Perekonomian.

Bhima Yudhistira Adhinegara ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran.

Kemudian Iqbal Damanik sebagai Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta Iman Zanatul Haeri sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembentukan kabinet tersebut diklaim sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi sekaligus memberikan alternatif terhadap kebijakan pemerintah.

Baca Juga

Viral di Medsos: Calon Kadet Unhan ‘Mundur’ Usai Dilarang Pakai Jilbab

Dari sisi pemerintah, Qodari sebelumnya menegaskan kritik maupun alternatif kebijakan tetap terbuka.

Namun, kritik tersebut diharapkan disampaikan secara berbasis data, objektif, dan konstruktif.

Idrus pun berharap keberadaan berbagai kelompok kritis dalam demokrasi dapat mendorong lahirnya gagasan yang produktif.

Menurut dia, ukuran utama sebuah gagasan politik bukan seberapa besar perhatian yang diperoleh, melainkan seberapa jauh gagasan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga

Pemerintah Galang ‘Donasi’ Bencana NTT, Publik Ramai-Ramai Pertanyakan: Uang Pajak Kita Kemana?