Gibran Berniat Buktikan Ijazah ke PTUN, Respons Mahfud MD: Telat dan Percuma Saja!
DEMOCRAZY News
10 November 2026 10:30 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keaslian dokumen pendidikannya sudah terlambat.
Menurutnya, langkah pembuktian tersebut tidak akan lagi mengubah situasi hukum maupun konstelasi politik yang sedang berjalan saat ini.
Mahfud menjelaskan bahwa seluruh polemik ini berpangkal dari kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Peryataan tersebut disampaikannya dalam bincang-bincang bersama Rizal Mustary di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Mahfud mengaku mendapat informasi dari Menteri Sekretaris Negara bahwa Gibran sempat menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyatakan niatan mundur sekaligus meminta kesempatan membuktikan kepemilikan dokumen ijazah.
Meski menilai kedua langkah tersebut sebagai hal yang baik, Mahfud menegaskan bahwa pembuktian ijazah di pengadilan tidak akan berpengaruh pada kasus hukum yang sudah diputus.
“Ini kasus Pilpres 2024 di mana ijazahnya tidak ada. Kalau ada, kenapa menggunakan suket?” kata Mahfud.
Ia mempertanyakan mengapa dokumen penting tersebut baru hendak dibuktikan sekarang dan tidak ditunjukkan sejak awal tahapan pendaftaran pencalonan.
Mahfud menilai pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 secara hukum telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan final Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Baca Juga
Oleh karena itu, bukti atau dokumen baru yang muncul belakangan tidak dapat serta-merta membatalkan putusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, serta tidak mampu menunda konsekuensinya terhadap jabatan wakil presiden.
“Seumpama terbukti besok di pengadilan punya ijazah, boleh dipakai besok, tidak berlaku untuk kemarin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahfud menyebutkan bahwa dokumen pendidikan tersebut baru akan memiliki relevansi hukum seandainya digunakan untuk persyaratan pada pemilu mendatang, yakni Pemilu 2029.
Gibran Ingin Buktikan Keabsahan Ijazah, Yusril: Sudah Tak Bisa Lagi!
Wapres Gibran Rakabuming Raka hendak membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui PTUN.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai putusan dua lembaga peradilan negara terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.”Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” imbuh dia.
Yusril menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap dua putusan itu.
Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu.
Baca Juga
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding,” kata Yusril.
Di samping itu, kata Yusril, Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan segera mengeksekusi perintah dari MA.
“Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” kata dia.
Meski begitu, Yusril menyerahkan kepada Gibran mengenai jalur hukum yang akan ditempuh dalam membuktikan keabsahan ijazah SMA.
Baca Juga
“Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden Apakah yang akan beliau tempuh,” kata Yusril.
Diketahui, Gibran telah menyampaikan niat mundur dari jabatannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11) pagi.
Namun Gibran disebut memohon waktu kepada Prabowo agar lebih dulu dapat membuktikan keabsahan ijazahnya.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Mensesneg Prasetyo di Istana.
berita hukumberita politikdemocrazydemocrazy.idelite politikgibran rakabuminghukum tata negaraijazah gibran telatkeabsahan ijazah gibrankrisis kepemimpinanlegitimasi wapresmahfud mdmahfud md soal gibranpembuktian ijazah percumaring satu memanas
Artikel terkait lainnya
