DEMOCRAZY.ID – Pemandangan tak biasa terlihat di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) petang.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kedapatan meninggalkan kantor kedinasannya tanpa menggunakan kendaraan dinas resmi berpelat ‘Indonesia 2’.
Momen tersebut terjadi persis setelah Gibran mengakui dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden Prabowo perihal niatan untuk mengundurkan diri dari kursi wapres.
Gibran bergegas menuju kendaraan sekitar pukul 17.34 WIB.
Alih-alih menaiki mobil kepresidenan dinas, putra sulung Joko Widodo itu memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berkelir hitam.
Kendaraan tersebut menggunakan pelat nomor sipil berawalan kode B dengan kombinasi empat angka serta tiga huruf di belakangnya.
Gibran terlihat duduk di baris kedua bangku penumpang, sementara seorang ajudan menempati kursi bagian depan.
Kendati menggunakan kendaraan berpelat hitam reguler, iring-iringan pengawalan protokoler dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tetap mengawal ketat perjalanan kendaraannya meninggalkan kawasan Istana Wapres.
Pilihan kendaraan ini menjadi sorotan tajam karena sangat berbeda dari rutinitas protokoler resmi sang Wakil Presiden.
Dalam agenda kenegaraan sehari-hari, Gibran lazimnya menggunakan kendaraan taktis (rantis) MV3 Garuda Limousine produksi PT Pindad.
Mobil Maung Pindad tersebut merupakan kendaraan operasional resmi yang masif digunakan jajaran kabinet dan pimpinan negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain rantis Maung Garuda, operasional kedinasan Gibran kerap menggunakan Toyota Innova berwarna putih.
Baik rantis Maung maupun Innova putih tersebut selalu dipasangi identitas pelat nomor kehormatan negara, yakni ‘Indonesia 2’.
Momen kepulangan dengan mobil berpelat hitam ini terjadi berselang beberapa jam setelah mencuatnya kabar pengunduran diri Gibran dari kursi pimpinan nasional.
Pada Selasa pagi, Gibran menggelar pertemuan empat mata secara blak-blakan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman dinas kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi, dialog tertutup antara kedua pucuk pimpinan kabinet itu berlangsung intensif selama kurang lebih 2,5 jam.
Di hadapan Prabowo, Gibran mengutarakan niatannya untuk menanggalkan jabatan sebagai orang nomor dua di Republik Indonesia.
“Dalam pembicaraan itu, bapak wakil presiden bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, dia menyatakan niatan untuk mengundurkan diri sebagai respons terhadap dinamika yang berkembang. Itu terkait keputusan MK dan MA,” kata Pras, Selasa siang.
Mensesneg Prasetyo Hadi turut meluruskan isu liar yang mengklaim Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Ia menegaskan tidak ada penolakan yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo.
“Sekaligus kami luruskan, tidak benar dalam pertemuan itu bahwa bapak presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan bapak wapres,” kata Pras.
Eskalasi politik di tubuh kepresidenan ini dipicu oleh terbitnya putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan perbuatan melawan hukum.
Majelis hakim MA mengabulkan kasasi tersebut dan secara resmi menetapkan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan jenjang SMA milik Gibran—yang menjadi syarat administratif pencalonannya pada kontestasi Pilpres 2024 lalu—dinyatakan tidak sah.
Sebelum keluarnya ketetapan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sengketa sebelumnya juga tidak menemukan bukti meyakinkan perihal eksistensi ijazah luar negeri yang menjadi fondasi penerbitan suket penyetaraan sekolah menengah atas tersebut, kendati MK saat itu tidak sampai membatalkan status pencalonan Gibran.