Pakar HTN Ungkap 3 Kandidat Terdepan ‘Pengganti Gibran’ Jika Resmi Lengser dari Kursi RI 2
DEMOCRAZY News
10 November 2026 9:50 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik dan hukum tata negara Refly Harun mengungkap tiga nama yang dinilainya berpotensi menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan pergantian wakil presiden.
Ketiga tokoh tersebut berasal dari partai politik, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Refly menilai ketiga nama itu memiliki posisi politik yang cukup kuat untuk masuk dalam pertimbangan Prabowo.
Selain mereka, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga disebut sebagai salah satu kandidat potensial.
Namun, Refly mengaku tidak terlalu yakin dengan peluang Bahlil.
Ia menilai dinamika kepemimpinan di Partai Golkar relatif mudah berubah sehingga posisi politik Bahlil dianggap tidak cukup aman.
“Jadi dari spektrum partai politik itu kita harus menaruh AHY dan Puan serta Zulkifli Hasan sebagai yang terdepan plus Bahlil, tapi Bahlil saya enggak percaya karena tadi kepemimpinan di partai politik Golkar itu mudah sekali digantikan,” ujar Refly dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Senin (9/11/2026).
Refly juga menyoroti karakter partai-partai politik di Indonesia yang menurutnya cenderung tidak memiliki tradisi oposisi yang kuat.
“Karena selalu bahwa tidak ada mental oposisi. Jadi, kalaupun mereka kecewa dengan pemerintah, tetap saja mereka akan berdiri di bawah pemerintahan,” imbuhnya.
Baca Juga
Dengan pertimbangan tersebut, Refly kembali menegaskan tiga nama yang dianggapnya paling menonjol untuk mengisi posisi wakil presiden jika terjadi pergantian, yakni AHY, Puan Maharani, dan Zulkifli Hasan.
Meski demikian, nama-nama tersebut masih sebatas analisis politik Refly.
Belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden.
Polemik Pendidikan Gibran Jadi Pemicu
Wacana pergantian Gibran mencuat di tengah tekanan politik yang semakin menguat terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Baca Juga
Gibran didesak mundur setelah muncul dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan SMA atau sederajat miliknya.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
MK tidak mengambil langkah untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.
Namun, putusan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pihak-pihak yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.
Persoalan itu kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung (MA).
Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut semakin memperkuat desakan agar Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses politik melalui DPR.
Baca Juga
Prabowo Jadi Penentu Arah Politik
Di tengah polemik tersebut, posisi Prabowo menjadi sorotan.
Presiden memiliki peran penting dalam menentukan arah politik pemerintahan, terlebih karena Gerindra merupakan partai utama dalam koalisi pemerintah.
Jika pergantian wakil presiden benar-benar menjadi pilihan politik, nama-nama yang berasal dari partai besar berpotensi masuk dalam pembahasan.
AHY, Puan, dan Zulkifli Hasan masing-masing memiliki posisi strategis di partai politik.
Baca Juga
Ketiganya juga memiliki pengalaman dalam pemerintahan maupun parlemen.
Namun, proses pergantian wakil presiden bukan perkara yang dapat dilakukan melalui keputusan sepihak presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, MPR harus memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Sementara itu, jika pemberhentian dilakukan melalui mekanisme pemakzulan, prosesnya harus melewati tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Baca Juga
Dengan demikian, peluang AHY, Puan, maupun Zulkifli Hasan untuk menjadi wakil presiden pengganti Gibran masih bergantung pada perkembangan politik dan mekanisme ketatanegaraan.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai pemberhentian Gibran maupun penetapan calon penggantinya.
berita politikbursa waprescalon wapres barudemocrazydemocrazy.idelite politikgibran mundur wapresgibran rakabuminghukum tata negarakrisis politikpakar htn ungkap kandidatpasal 8 uud 1945pengganti gibranprabowo subiantosuksesi kepemimpinan
Artikel terkait lainnya
