Singgung Sejarah Pelengseran Soeharto, Denny Indrayana Minta Gibran Umumkan ‘Pengunduran Diri’ Terbuka ke Publik!

Signature: 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

DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan secara terbuka jika benar-benar berniat mundur dari jabatannya.

Menurut Denny, pernyataan langsung di hadapan publik diperlukan agar sikap Gibran tidak menyisakan ketidakjelasan dalam urusan ketatanegaraan.

Desakan itu muncul setelah kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran mencuat usai dirinya bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Denny menilai, keputusan untuk meletakkan jabatan wakil presiden merupakan persoalan penting yang harus disampaikan secara tegas kepada masyarakat.

Ia pun meminta Gibran tidak membiarkan kabar tersebut berhenti sebagai isu yang beredar di ruang publik.

“Menurut saya, ini harus kita tegaskan, harus kita bold,” ujarnya dalam sesi jumpa pers di Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) malam.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu juga mengatakan, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden harus merujuk pada ketentuan konstitusi.

“Dia berhenti kalau menurut Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Berhenti dari jabatan wakil presiden,” jelasnya.

Untuk mempertegas sikap tersebut, Denny mengingatkan kembali peristiwa pengunduran diri Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998.

Menurutnya, pernyataan langsung kepada publik menjadi contoh yang semestinya diikuti Gibran.

“Niat itu seharusnya ditegaskan dalam bentuk pernyataan di hadapan publik oleh Saudara Gibran, sebagaimana sejarah pernah mencatat Presiden Soeharto menyatakan berhenti di tahun 98,” paparnya.

Denny menilai, penyampaian secara terbuka diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai sikap Gibran sekaligus menghindari silang pendapat terkait statusnya sebagai wakil presiden.

“Itulah caranya, itulah sebenarnya contoh yang telah diberikan oleh Pak Harto, contoh yang telah digariskan dalam sejarah republik,” jelas Denny.

Karena itu, ia kembali meminta Gibran mengikuti langkah tersebut jika memang telah memutuskan untuk mundur.

“Nah, cara itu yang mestinya diikuti oleh Saudara Gibran,” pungkas Denny.

Gibran Buka Suara soal Sampaikan Niat Mundur dari Wapres ke Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengaku tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Dia mengatakan Prabowo sudah seperti sosok ayah bagi dirinya.

Dia menyebut Prabowo memberi masukan.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Dia mengaku akan fight di PTUN.

Dia mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA-nya tidak sah dan batal.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Wapres Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.

Berikut pernyataan lengkap Mensesneg yang menjelaskan isi pernyataan itu:

Benar, pagi hari ini tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung 2,5 jam.

Di antaranya, dalam pembicaraan itu, Bapak Wapres bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto.

Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.

Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.

Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Artikel terkait lainnya