DEMOCRAZY.ID — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Charles Honoris, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik korupsi, khususnya yang berkaitan dengan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai bentuk dukungan tersebut, Anggota DPR RI ini memberikan saran strategis agar model pengelolaan dapur dalam program MBG mengalami perombakan total dengan memindahkannya langsung ke lingkungan sekolah.
Charles menilai bahwa model pengelolaan dapur yang terpusat saat ini masih menyisakan banyak celah yang rentan dimanfaatkan untuk tindak penyimpangan dan korupsi, baik dalam proses pengadaan bahan baku maupun penyediaan makanan.
Respons ini disampaikannya menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat (14/8/2026).
“Saya tetap berpendapat kita harus melakukan redesign total dari program ini, tidak bisa lagi menggunakan format seperti sekarang, yaitu kita kembalikan saja dapur ke sekolah. Kenapa? Untuk memperkecil ruang terjadinya kasus-kasus korupsi,” ujar Charles.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa potensi korupsi dalam program MBG tidak hanya berkisar pada pengadaan barang dan jasa, tetapi juga rentan terjadi di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Contoh nyata dari celah tersebut adalah adanya praktik pengurangan nilai gizi atau porsi makanan yang diterima oleh anak-anak, yang tidak sesuai dengan besaran anggaran yang seharusnya dialokasikan.
“Menurut saya dengan apa yang disampaikan bapak presiden tadi kita ingin menghentikan atau menghapus korupsi di program ini, kita kembalikan ke model dapur sekolah,” tambahnya.
Selain menyoroti potensi kerawanan korupsi, Charles turut menyoroti aspek kesehatan dan keselamatan anak-anak.
Berdasarkan catatan, tercatat ada lebih dari 45.000 kasus keracunan yang terjadi, yang menurutnya tidak terlepas dari kelemahan sistem dapur terpusat.
Dengan sistem tersebut, makanan harus melalui rantai distribusi yang panjang sebelum akhirnya sampai dan dikonsumsi oleh para siswa.
“Kalau pola distribusinya masih seperti sekarang, pola pengadaan dan penyajian masih seperti sekarang, maka kasus-kasus keracunan menurut saya akan terus tetap terjadi,” terangnya.
Oleh karena itu, pengembalian fungsi dapur langsung ke sekolah dipandang sebagai solusi yang lebih efektif untuk memangkas jalur distribusi, memastikan kualitas dan kebersihan makanan tetap terjaga, sekaligus menutup ruang-ruang penyimpangan anggaran.