DEMOCRAZY.ID – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi persoalan serius yang perlu diusut secara menyeluruh.
Bahkan, jika benar terjadi dan menyangkut komunikasi strategis kepala negara, persoalan tersebut dinilai berpotensi berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.
Mantan Direktur E BAIS TNI, Brigjen Purnawirawan Poernomo, mengingatkan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
Ia bahkan menyebut kemungkinan dampaknya dapat mengarah pada upaya kudeta.
“Kalau saya katakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo kemungkinan besar ini sampai kepada kudeta,” kata Poernomo di Podcast Obor Rakyat Reborn, Jumat (20/11/2026).
Menurut Poernomo, pemerintah perlu membentuk tim kerja khusus untuk mengusut dugaan tersebut.
Langkah ini penting agar persoalan tidak berkembang menjadi saling tuduh dan memicu konflik antarkelompok politik maupun kekuatan di lingkaran kekuasaan.
“Oleh karenanya saya tetap menyarankan dibentuklah satu teamwork agar jangan ada fitnah nanti,” ujarnya.
Poernomo juga mengingatkan kemungkinan munculnya gejolak apabila ada kelompok yang merasa kepentingannya terganggu.
Ia secara khusus menyinggung kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo.
“Kelompok, katakanlah kelompok Geng Solo, tidak terima, membuat keonaran. Bisa terjadi nanti,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Poernomo juga mempertanyakan sikap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan melakukan reposisi dan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ia menilai ada hal yang janggal apabila Listyo Sigit saat menjabat Kapolri menunjukkan sikap keberatan terhadap agenda reformasi kepolisian yang menjadi kewenangan presiden.
“Untuk apa Pak Listyo melakukan itu? Emang Pak Listyo mau jadi presiden?” kata Poernomo.
Ia kemudian menyinggung pernyataan Listyo Sigit yang disebutnya pernah menyampaikan lebih baik menjadi petani apabila harus menghadapi perubahan dalam tubuh Polri.
“Satu hal yang saya tonjolkan pada saat Pak Prabowo menyatakan akan mereposisi, mereformasi polisi. Ya, Pak Listyo mencak-mencak, tidak mau. Pokoknya saya lebih baik jadi petani,” tuturnya.
Bagi Poernomo, sikap tersebut memunculkan pertanyaan mengenai posisi Kapolri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa Polri berada di bawah Presiden sehingga kepemimpinan kepolisian harus berjalan sejalan dengan kebijakan dan arah pemerintahan.
“Kapolri, kepolisian itu di bawah presiden. Kok berani?” tegasnya.
[VIDEO]