Giliran Jimly Asshiddiqie Angkat Bicara Soal Sosok Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Pandangannya!

Signature: 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

DEMOCRAZY.ID – Bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mulai mengerucut.

Nama Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, ikut mencuat di tengah tarik-menarik kepentingan politik setelah pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.

Dasco disebut mendapat dukungan dari sejumlah kekuatan politik, mulai dari internal Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN hingga PKB.

Dukungan tersebut menempatkannya sebagai salah satu figur yang diperhitungkan untuk mengisi kursi orang nomor dua di pemerintahan.

Namun, siapa pun yang masuk dalam bursa belum tentu menjadi pilihan akhir.

Penentuan calon pengganti Gibran berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki kewenangan mengajukan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, mengingatkan bahwa konstitusi tidak secara tegas mewajibkan calon wakil presiden pengganti berasal dari partai politik pengusung pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya.

Menurut Jimly, ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR apabila terjadi kekosongan jabatan.

Selanjutnya, MPR memilih salah satu dari dua nama tersebut.

“(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?” kata Jimly seusai menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2026).

Jimly menilai, perdebatan mengenai asal-usul calon pengganti wakil presiden muncul karena terdapat perbedaan rumusan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam ketentuan UU MD3, calon wakil presiden yang diajukan untuk mengisi kekosongan jabatan disebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Sementara itu, UUD 1945 tidak mencantumkan pembatasan serupa.

“Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-artinya diajukan presiden dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan ‘berasal dari’ itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Perbedaan rumusan ini berpotensi menjadi salah satu isu penting dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.

Sebab, di satu sisi, presiden memiliki kewenangan konstitusional mengusulkan dua nama.

Di sisi lain, terdapat ketentuan dalam UU MD3 yang mengatur asal politik calon yang diajukan.

Di tengah munculnya berbagai dukungan politik, Dasco memilih tidak berspekulasi mengenai peluang dirinya menduduki kursi wakil presiden.

Ia meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.

Sikap Dasco tersebut sekaligus menegaskan bahwa ramainya dukungan partai politik belum menjadi penentu akhir.

Keputusan tetap berada di tangan Prabowo, sebelum MPR menjalankan kewenangannya memilih wakil presiden pengganti.

Artikel terkait lainnya