Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi Ungkap Sejumlah ‘Risiko Politik’ Intai Prabowo Pasca Mundurnya Gibran
DEMOCRAZY News
14 November 2026 12:00 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi menerima surat pernyataan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Prabowo menyatakan menghormati sekaligus mendukung keputusan Gibran.
Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Gibran selama dua tahun mendampingi pemerintahan, terutama dalam mengawal pelaksanaan berbagai program pemerintah di daerah.
Atas pengabdian tersebut, Prabowo menyampaikan terima kasih dan penghargaan.
Dia juga berharap Gibran dapat melanjutkan perjalanan pengabdiannya dengan baik.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat.
Dia turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan serta menciptakan suasana yang damai.
Namun, mundurnya Gibran diperkirakan tidak hanya berdampak pada komposisi pemerintahan.
Keputusan tersebut juga berpotensi mengubah peta tekanan politik terhadap Prabowo.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai selama ini Gibran memiliki peran sebagai semacam ‘bemper’ politik bagi Presiden Prabowo.
Menurut Burhanuddin, keberadaan Gibran di kursi wakil presiden membuat sejumlah kritik dan serangan politik terhadap pemerintahan tidak selalu langsung mengarah kepada Prabowo.
Jika Gibran benar-benar tidak lagi menjabat, situasinya bisa berubah.
Prabowo dinilai bakal menghadapi tekanan politik secara lebih langsung tanpa ada lagi Gibran yang menjadi perantara.
Baca Juga
“Kalau Gibran mundur, enggak ada lagi bemper buat Pak Prabowo. Itu langsung ke Pak Prabowo,” ujar Burhanuddin dalam perbincangan di kanal YouTube Tutur Media Digital, dilansir Jumat (13/11/2026).
Burhanuddin menjelaskan, selama ini Gibran dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kerap menjadi bagian dari dinamika politik yang menyertai pemerintahan Prabowo.
Kondisi tersebut membuat kritik terhadap pemerintahan terkadang lebih dahulu dikaitkan dengan Gibran maupun Jokowi.
Namun, setelah Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden, pola tersebut berpotensi berubah.
Baca Juga
“Kalau misalnya Gibran tidak lagi menjadi Wapres, serangan itu tidak perlu muter Gibran atau Jokowi. Langsung ke Pak Prabowo,” katanya.
Gibran Sebut Jabatan Hanya Titipan Sementara
Di sisi lain, Gibran menyampaikan alasan dan refleksi pribadinya terkait keputusan meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, Gibran mengatakan sejak awal mengucapkan sumpah jabatan, dirinya memahami bahwa posisi wakil presiden merupakan amanah yang tidak bersifat permanen.
Dia menegaskan kepentingan bangsa dan masa depan Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, termasuk mempertahankan jabatan.
“Jabatan hanya titipan sementara. Sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya,” ujar Gibran.
Gibran juga mengungkapkan bahwa menjadi wakil presiden bukanlah sesuatu yang sejak awal direncanakan atau dikejarnya.
Perjalanan politiknya menuju posisi tersebut bermula pada September 2023.
Saat itu, dia mendapat tawaran untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024.
Gibran mengaku sempat mengalami pergulatan batin sebelum menerima tawaran tersebut.
Salah satu pertimbangannya adalah pekerjaan pembangunan yang telah dirintis selama menjabat Wali Kota Surakarta harus didelegasikan kepada pihak lain.
Dia juga menyadari keputusan tersebut memiliki konsekuensi politik, termasuk kemungkinan mengecewakan partai yang selama ini membimbing dan membesarkannya.
Meski demikian, Gibran menyebut kepercayaan yang diberikan Prabowo membawa pesan besar tentang keberlanjutan pembangunan, pentingnya memberikan ruang bagi generasi muda, serta menyatukan berbagai elemen bangsa.
Baca Juga
Atas pertimbangan tersebut, Gibran akhirnya menerima tawaran untuk menjadi pendamping Prabowo.
Dia meyakini anak muda harus berani mengambil risiko demi menjalankan pengabdian yang lebih luas.
Kini, setelah dua tahun berada di pemerintahan, pengunduran diri Gibran membuka babak baru dalam perjalanan politik nasional.
Di tengah apresiasi Prabowo atas pengabdiannya, muncul pula pertanyaan mengenai dampak politik yang akan dihadapi Presiden setelah kehilangan sosok yang selama ini dinilai menjadi ‘bemper’ pemerintahan.
Analisis Politikberita politikburhanuddin muhtadidemocrazydemocrazy.iddinamika kekuasaangibran munduristana negaraIsu Nasionalmantan waprespemerintahan prabowopengamat politikPolitik Indonesiaprabowo subiantorisiko politik
Artikel terkait lainnya
