Gibran Ajukan PK Soal Putusan MA, Menko Yusril dan Feri Amsari Kompak Sebut Langkah Tersebut ‘Tak Ada Gunanya’!

DEMOCRAZY.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana untuk tetap melakukan pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) soal surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikannya.

Adapun hal ini disampaikan Gibran setelah niatnya untuk mundur sebagai Wakil Presiden (Wapres).

Dia menuturkan bahwa upaya hukumnya tersebut didukung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan itu disampaikan Prabowo setelah dirinya bertemu dengan Gibran pada Selasa (10/11/2026).

“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika saat ini. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke MA,” kata Gibran setelah menghadiri acara penganugerahaan Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga

Anak Buah Megawati: Gibran Belum Serius Mundur, DPR Harus Lanjutkan Proses ‘Pemakzulan’!

Kendati demikian, langkah hukum yang akan dilakukan Gibran itu dianggap tidak ada gunanya.

PK Tak Ada Gunanya, Putusan MK dan MA soal Pendidikan Gibran Final dan Mengikat

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahenda mengungkapkan bahwa rencana Gibran itu tidak ada gunanya karena putusan MK dan MA bersifat final dan mengikat.

“Tidak ada gunanya karena putusan mahkamah agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ucap Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia juga menyebut bahwa dua putusan dari MA dan MK soal suket penyetaraan pendidikan Gibran saling menguatkan.

Baca Juga

Sujiwo Tejo Minta Gibran Dimakzulkan, Bukan Mengundurkan Diri, Alasannya Mengejutkan!

Alhasil, Yusril mengungkapkan bahwa tidak ada lagi pihak yang bisa mengajukan PK, termasuk Gibran.

“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujarnya.

Yusril juga menyebut bahwa pihak tergugat terkait gugatan ini adalah Dirjen Kemendikdasmen.

Sementara, Gibran tidak berposisi seperti Dirjen Kemendikdasmen.

Baca Juga

Mekanisme Resmi Menurut UUD 1945: Ini Tahapan Lengkap Jika Gibran Mundur atau Dimakzulkan!

Lalu, dia juga mengatakan soal adanya dugaan kuat bahwa pihak dari Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan memutuskan untuk mengeksekusi putusan tersebut.

Yusril turut menyinggung soal gugatan yang kini masih berjalan di PTUN terkait suket pendidikan Gibran yang diajukan oleh kubu dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana.

Menurutnya, PTUN berpotensi untuk menghentikan prosesnya buntut dari sudah adanya putusan MA yang bersifat final dan mengikat.

Putusan MA itu, sambung Yusril, berpotensi akan membuat PTUN menganggap perkara terkait suket Gibran sudah tidak ada lagi.

Baca Juga

Langkah Konstitusional Resmi Dimulai! 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Kompak Ajukan Hak Menyatakan Pendapat ‘Pemakzulan Gibran’

“Dalam perkara eh Bu Mercy, eh Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak Tergugat Intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi,” ucap dia.

“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” sambung Yusril.

Senada dengan Yusril, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari juga menyebut upaya hukum ke PTUN dan rencana pengajuan PK oleh Gibran tidak ada gunanya.

Feri menjelaskan hakim PTUN tidak mungkin menyatakan putusan berbeda dengan putusan MA terkait suket Gibran.

Baca Juga

Gibran Minta Waktu Buktikan Ijazah Sebelum Mundur, DPR Tegas: Proses Hukum Selesai-Pemakzulan Jalan Terus!

Namun, apabila putusan PTUN berbeda, Feri menegaskan bahwa putusan dari MA tetap tidak dapat dibatalkan berkaca dari hierarki kelembagaannya.

“Tentu tidak ada hubungan signifikan karena Mahkamah Agung itu kan puncak kekuasaan peradilan, bagaimana mungkin dia (PTUN) bisa berbeda dengan putusan Mahkamah Agung. Kalaupun berbeda, tidak akan mengubah putusan Mahkamah Agung. Jadi bagi saya tidak ada gunanya (terkait upaya hukum PK oleh Gibran),” katanya ketika dihubungi Tribunnews.com.

Feri pun meminta agar berfokus kepada pembelaan terkait putusan MK dan potensi adanya hak angket yang akan digulirkan oleh DPR soal pemakzulan terhadap dirinya.

“Yang perlu difokuskan Mas Gibran adalah memastikan bagaimana pembelaan dirinya terkait persidangan di Mahkamah Konstitusi atau kalau DPR menggunakan hak angket, maka dia bisa menjaga dirinya dalam proses penyelidikan terhadap dirinya itu,” ujarnya.

Baca Juga

Prosedur Konstitusi Dipertanyakan! Memang Bisa Wapres Ajukan ‘Pengunduran Diri’ Langsung ke Presiden? Ini Aturan Mainnya

Putusan MK dan MA soal Ijazah Gibran

Sebelumnya, dua mahkamah telah mengumumkan putusan tentang gugatan terkait pendidikan Gibran.

MK, dalam sidang yang digelar pada 5 Oktober 2026, memutuskan tidak bisa menerima gugatan dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan sejumlah pihak soal syarat pendidikan Gibran dalam pencalonan pada Pilpres 2024.

Kendati demikian, MK menyatakan bahwa tidak menemukan bukti ijazah SMA milik Gibran yang digunakan untuk penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan dalam rangka pencalonan pada Pilpres 2024.

Salah satu alasan MK tidak bisa menerima gugatan Denny dkk karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukannya.

Baca Juga

Gibran di “Prank” Prabowo, Diminta Fight di PTUN, Yusril dan DPR Tegaskan Upaya Hukum Sudah Habis Pasca Putusan MK dan MA

Hakim menegaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan gugatan adalah pasangan capres dan cawapres yang berkontestasi pada Pilpres 2024 lalu.

Selain itu, MK juga menyatakan tidak bisa menerima gugatan karena tidak berwenang untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

MK pun menyerahkan wewenang tersbeut kepada lembaga terkait.

Setelah putusan tersebut, MA turut mengumumkan putusan lain terkait polemik pendidikan Gibran.

Baca Juga

Gibran Tetap ‘Bebani Negara’ Usai Mengundurkan Diri Sebagai Wapres, Ini Alasannya!

Pada putusan yang diumumkan pada Jumat (30/10/2026), MA memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang diajukan advokat Subhan Palal terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran.

Hakim agung memutuskan bahwa suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Selain itu, diputuskan pula agar suket tersebut dicabut dari pihak yang menguasai lalu dimusnahkan.

“Amar putusan kasasi: Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” demikian isi dari putusan tersebut.

Baca Juga

Beda Pernyataan Dengan Mensesneg Soal Perintah Prabowo, Jurus Playing Victim Jokowi Turun ke Gibran!

Isi Salinan Lengkap Putusan MA soal Suket Pendidikan Gibran

Pada hari ini, MA akhirnya menerbitkan salinan lengkap terkait putusannya soal kasasi yang diajukan advokat Subhan Palal terhadap suket penyetaraan pendidikan Gibran.

Dikutip dari laman Direktorat Putusan MA, hakim agung menyatakan bahwa terbukti adanya proses pelanggaran administrasi terkait gugatan a quo yang diajukan Subhan Palal.

“Bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekedar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia,” kata hakim.

“Pemohon kasasi dahulu penggugat sebagai Warga Negara Indonesia berhak untuk memilih atau dipilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” sambungnya.

Baca Juga

Mahfud MD Tegas Minta Publik Jangan Harap Kandidat Kalah Pilpres Jadi Wapres Pengganti Gibran, Termasuk Dirinya

MA juga menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang disampaikan pada 5 Oktober 2026 lalu telah mengakibatkan adanya perubahan keadaan hukum.

Adapun putusan yang dimaksud yakni terkait gugatan pakar hukum tata negara Denny Indrayana dkk soal surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti kuat terkait ijazah milik Gibran yang digunakan untuk syarat penyetaraan.

“Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten (fakta hukum yang sudah diketahui umum) dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada,” ujar hakim dalam putusannya.

Putusan MK itu, menurut MA, menggugurkan eksepsi termohon kasasi terkait gugatan Denny Indrayana dkk yang disebut telah kedaluwarsa.

MA menyatakan putusan hukum tersebut merupakan bagian dari sistem hukum, sehingga perlu dikedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural.

Tentang pertimbangan hukum dari hakim MK terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran, maka MA menyatakan bahwa hal tersebut menjadi bukti ketidakcermatan lembaga negara.

Adapun pertimbangan hukum yang dimaksud yakni terkait pernyataan MK yang tidak menemukan bukti kuat ijazah Gibran yang digunakan untuk suket penyetaraan pendidikan.

“Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan. Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal,” ujar MA.