Sujiwo Tejo Minta Gibran Dimakzulkan, Bukan Mengundurkan Diri, Alasannya Mengejutkan!

DEMOCRAZY.ID — Perdebatan mengenai masa depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki dimensi etika dan keuangan negara.

Budayawan terkemuka Sujiwo Tejo secara tegas mendesak DPR RI dan MPR RI untuk memakzulkan Gibran dari jabatannya, ketimbang menerima pengunduran diri secara sukarela.

Sujiwo Tejo melayangkan kritik tajam terkait konsekuensi finansial di balik mekanisme pemberhentian seorang pejabat tinggi negara, khususnya mengenai hak uang pensiun seumur hidup.

Sujiwo Tejo: Kalau Mundur Masih Dapat Pensiun, DPR Harus Eksekusi Pemakzulan!

Melalui pandangan yang disampaikan di media sosial pada Rabu (11/11/2026), Sujiwo Tejo menyoroti bahwa pengunduran diri secara sukarela justru memberi “hadiah” berupa uang pensiun dan fasilitas negara kepada pejabat yang terbukti bermasalah secara hukum dan administrasi.

“Kalau mengundurkan diri, masih mendapat uang pensiun. DPR tidak tolak pengunduran diri Gibran,” tegas Sujiwo Tejo.

Baca Juga

Drama Si ‘Anak Haram Konstitusi’: Baru Sebatas Niat-Belum Mau Mundur, Lanjutkan Pemakzulan!

Pernyataan menohok sang budayawan mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri secara lisan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup selama 2,5 jam di Istana pada Selasa (10/11/2026).

Niat mundur tersebut disampaikan menyusul guncangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan keabsahan dokumen pendidikannya.

Namun, hingga Selasa malam, pimpinan DPR RI mengaku belum menerima surat fisik pengunduran diri resmi dari Gibran.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengonfirmasi bahwa secara tata negara DPR tidak memegang hak untuk menolak jika seorang pejabat menyatakan mengundurkan diri.

Baca Juga

Anak Buah Megawati: Gibran Belum Serius Mundur, DPR Harus Lanjutkan Proses ‘Pemakzulan’!

“Kalau misalnya ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada Pasal 8 UUD 1945,” jelas Doli.

Kalkulasi Konstitusional: Antara Pasal 8 dan Pasal 7A/7B UUD 1945

Sikap Sujiwo Tejo menarik garis tegas perbedaan antara dua jalur konstitusional pemberhentian Wakil Presiden:

1. Pengunduran Diri (Berhenti dengan Hormat – UU No 7/1978): Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, pejabat yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

   Selain itu, mereka berhak mendapat tunjangan biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, hingga fasilitas rumah kediaman dan kendaraan dinas dari negara.

2. Pemakzulan / Impeachment (Pasal 7A & 7B UUD 1945): Pemakzulan diproses lewat DPR, MK (maksimal 90 hari), dan bermuara di Sidang Paripurna MPR (yang dihadiri minimal 3/4 anggota dan disetujui minimal 2/3 anggota hadir).

   Pemakzulan didasarkan atas dugaan perbuatan tercela, pelanggaran hukum, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

   Pejabat yang diberhentikan melalui pemakzulan secara hukum kehilangan hak pensiun dan fasilitas kehormatan negara.

Atas dasar kalkulasi kerugian uang negara tersebut, desakan agar Gibran dimakzulkan lewat jalur DPR-MK-MPR dinilai jauh lebih mencerminkan keadilan publik daripada membiarkannya melenggang pergi membawa fasilitas pensiun seumur hidup.

Baca Juga

Mekanisme Resmi Menurut UUD 1945: Ini Tahapan Lengkap Jika Gibran Mundur atau Dimakzulkan!

Kini publik menanti kepastian resmi di Senayan: Apakah pengunduran diri Gibran akan diproses secara administrasi, atau DPR RI akan meneruskan berkas Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menuju Mahkamah Konstitusi untuk mencabut seluruh hak kewarganegaraan politiknya?