Sorotan Pedas Pengamat Politik: Si Gibran Bisa Jadi Wapres Karena ‘Konspirasi Jahat’ Bapaknya!
DEMOCRAZY News
16 Oktober 2026 8:03 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Serangan super tajam kembali menghantam dada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo!
Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Mayjen TNI (Purn) Soenarko, menguliti habis-habisan sosok Gibran yang dinilainya melenggang ke Istana bukan karena prestasi, melainkan murni hasil konspirasi jahat dan persekongkolan licik yang diarsiteki oleh Jokowi.
Soenarko menegaskan bahwa seluruh fondasi kekuasaan yang dinikmati Gibran hari ini berdiri di atas bangkai konstitusi yang sengaja diacak-acak demi ambisi dinasti Solo.
“Gibran Jadi Wapres Hasil Konspirasi Jahat Bapaknya!”
Mantan jenderal bintang dua pasukan elit TNI AU/AD ini tanpa ragu menyebut bahwa posisi Wakil Presiden RI yang diduduki Gibran adalah produk kejahatan sistematis yang melibatkan instansi negara.
Gibran disebutnya mustahil mampu menduduki jabatan setinggi wakil presiden tanpa adanya rekayasa dan tekanan kekuasaan dari Jokowi.
“Namanya Gibran ini bisa jadi wakil presiden hasil konspirasi jahat bapaknya, dengan dugaan-dugaan kepada Departemen Pendidikan dan KPU,” cetus Soenarko berapi-api, Jumat (16/10/2026).
Soenarko juga melabeli Jokowi sebagai penjahat negara dengan daya rusak luar biasa terhadap sistem ketatanegaraan, kemanusiaan, hingga masa depan generasi muda akibat warisan utang raksasa.
“Kapasitas Nol Besar: Jadi Ketua RT Saja Nggak Pantas!”
Tidak berhenti di situ, eks Danjen Kopassus ini secara vulgar menunjuk hidung Gibran dan menguliti kualifikasi kepemimpinannya.
Menurut Soenarko, jangankan untuk mengurus negara sebesar Indonesia, untuk memimpin lingkungan rukun tetangga (RT) pun Gibran sama sekali tidak layak dan tidak memenuhi syarat.
Baca Juga
“(Kapasitasnya) nol! Untuk jadi Ketua RW saja tidak cocok, Ketua RT juga tidak cocok. Boleh direkam ini, saya ngomong! Kita butuh pemimpin itu yang pintar dan bermoral,” tegas Soenarko menantang.
Ia menambahkan bahwa publik bisa menilai sendiri kualitas kepemimpinan Gibran sejak masa kampanye hingga menjabat yang dinilainya hanya bisa “pelanga-pelongo” tanpa memancarkan wibawa seorang pemimpin nasional.
Merekayasa Suket & Borok Moral Fufufafa: “Dia Pembohong dan Penipu!”
Menyoroti skandal ijazah yang kini mengancam pemakzulan Gibran di DPR, Soenarko menilai tindak-tanduk Gibran bersama jaringan kekuasaan sang ayah sudah masuk kategori penipuan publik secara terbuka.
Persyaratan pendaftaran pencalonan dinilainya cacat prosedur sejak awal karena Gibran tak memiliki bukti ijazah SMA/SLTA yang sah, melainkan hanya memaksa keluarnya Surat Keterangan (Suket) yang tak berdaya hukum di MK.
Baca Juga
“Habis ijazah dia tipu lagi sekarang. Dia enggak punya ijazah, merekayasa menekan KPU, menekan Dikdasmen melalui bapaknya sampai keluar suket itu. Ini kan pembohong dan penipu!” selorohnya tajam.
Soenarko juga menyinggung jejak digital akun anonim Kaskus “Fufufafa” yang dikupas mendalam dalam buku Roy Suryo.
Baginya, ujaran kebencian, caci maki sadis, dan serangan personal Fufufafa terhadap Presiden Prabowo Subianto adalah cermin kehancuran moralitas yang memutus kelayakan Gibran mendampingi Presiden di pemerintahan saat ini.
Saatnya Akhiri Kepemimpinan Cacat Moral dan Hukum!
Pernyataan menohok dari Mayjen (Purn) Soenarko ini semakin mempertegas bahwa penolakan terhadap Gibran tidak lagi sekadar riak politik biasa, melainkan telah menjadi gelombang perlawanan moral dari purnawirawan TNI, akademisi, hingga elemen rakyat.
Ketika kapasitas dinilai “nol besar”, moralitas tersandung Fufufafa, dan ijazah terbukti rekayasa administrasi, keberadaan Gibran di Istana Negara hanya akan terus menjadi beban sejarah bagi Presiden Prabowo Subianto.
Pertanyaannya kini: Berapa lama lagi negara ini mau disandera oleh produk konspirasi jahat dan kebohongan publik yang sudah telanjang di depan mata?
berita politikcawapres gibrandemocrazydemocrazy.iddinasti jokowidinasti politikelit politikgibrangibran rakabumingjokowikonspirasi politikkrisis legitimasipolitik nasionalrekayasa aturansorotan publik
Artikel terkait lainnya
