Siapa 3 Menteri yang Dimaksud Mahfud MD dalam Dugaan ‘Pengondisian’ Pencalonan Gibran?
DEMOCRAZY News
16 Oktober 2026 1:55 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Mahfud MD mengenai dugaan keterlibatan tiga menteri dalam pengondisian pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 kembali menjadi sorotan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengungkap informasi yang disebut berasal dari seorang mantan pejabat tinggi.
Sosok tersebut dikabarkan mengetahui dugaan adanya arahan untuk mengondisikan aturan agar pencalonan Gibran tidak terkendala persyaratan pendidikan.
Lantas, siapa tiga menteri yang dimaksud Mahfud MD?
Hingga Kamis 15 Oktober 2026, nama ketiga menteri tersebut belum diungkap secara terbuka dalam pernyataan yang menjadi sorotan.
Karena itu, belum dapat dipastikan siapa saja pejabat yang dimaksud dalam dugaan tersebut.
Baca Juga
Mahfud mengangkat persoalan ini dengan merujuk pada sebuah podcast yang dipandu mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto.
Dalam podcast tersebut, terdapat narasumber anonim yang disebut sebagai mantan pejabat tinggi.
Menurut Mahfud, narasumber itu mengetahui dugaan adanya perintah dari tiga menteri untuk mengondisikan proses pencalonan Gibran.
“Ada sebuah podcast menarik dari Bambang Widjojanto yang mengundang mystery guest, mantan pejabat tinggi yang tahu dan menyaksikan bahwa ada tiga menteri yang memerintahkan kondisikan kemenangan Gibran,” kata Mahfud.
Baca Juga
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai identitas para pejabat yang dimaksud.
Namun, tanpa pengungkapan nama dan bukti pendukung yang dapat diperiksa, publik belum bisa memastikan kebenaran maupun pihak yang diduga terlibat.
Oleh karena itu, nama-nama tertentu tidak dapat langsung dikaitkan dengan dugaan tersebut hanya berdasarkan spekulasi.
Selain menyinggung tiga menteri, Mahfud juga menyoroti aturan KPU yang mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden.
Ia mengaitkan dugaan tersebut dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai persyaratan pendidikan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Mahfud menyebut adanya dugaan arahan agar persoalan ijazah tidak menjadi penghalang pencalonan Gibran.
“Jangan terhalang karena ijazah, maka dibuat pasal itu,” ujar Mahfud.
Meski demikian, pernyataan itu merupakan klaim yang masih memerlukan pembuktian.
Baca Juga
Untuk memastikan ada atau tidaknya pengondisian aturan, diperlukan penelusuran terhadap proses penyusunan regulasi, dokumen terkait, serta keterangan pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.
Pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 sebelumnya menuai kontroversi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Oktober 2023.
Putusan tersebut memberikan pengecualian terhadap batas usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Ketentuan itu membuka jalan bagi Gibran, yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, untuk maju sebagai calon wakil presiden.
Putusan tersebut turut menjadi sorotan karena Anwar Usman, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua MK sekaligus paman Gibran, ikut menangani perkara tersebut.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan Anwar melakukan pelanggaran etik berat dan mencopotnya dari jabatan Ketua MK.
Kontroversi mengenai batas usia itu berbeda dari dugaan pengondisian aturan pendidikan yang disampaikan Mahfud.
Keduanya perlu dibedakan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Mahfud menilai dugaan manipulasi aturan, apabila terbukti, merupakan persoalan serius bagi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
“Ini sebenarnya kejahatan moral yang luar biasa dan merusak peradaban. Kita bernegara, negara hukum, negara demokrasi yang sudah kita bangun 80 tahun lebih dirusak hanya karena menggibrankan aturan,” ujar Mahfud.
Pernyataan tersebut menunjukkan kritiknya terhadap kemungkinan penggunaan aturan untuk menguntungkan kepentingan politik tertentu.
Namun, tuduhan atau dugaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.
Kesimpulan mengenai pelanggaran hukum harus didasarkan pada bukti dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sampai saat ini, pertanyaan mengenai identitas tiga menteri yang dimaksud Mahfud MD belum memperoleh jawaban terbuka berdasarkan keterangan yang dibahas dalam pemberitaan tersebut.
Mahfud merujuk pada informasi dari narasumber anonim, tetapi nama ketiga menteri belum disebutkan secara jelas.
Karena itu, publik perlu menunggu penjelasan lanjutan, bukti pendukung, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
berita politikdemocrazydemocrazy.iddkppelite politikgibrangibran rakabuminghukum dan politikkpu rikrisis legitimasimahfud mdpkpu gibranrekayasa aturansorotan publiktiga menteri
Artikel terkait lainnya
