dkpp

Ungkap 4 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Pencalonan Gibran, Denny Indrayana Beberkan Rinciannya ke Publik!

DEMOCRAZY.ID – Empat dugaan pelanggaran etik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024 dipersoalkan dalam pengaduan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dugaan tersebut meliputi penyelundupan pasal dalam aturan pencalonan, penerimaan dokumen pendidikan tanpa verifikasi memadai, penghambatan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga pelanggaran asas dan kode etik penyelenggara pemilu. Pemohon […]

. 15 jam yang lalu

Bongkar Dapur Kecurangan Pemilu! Koalisi Sipil Laporkan KPU ke DKPP Diduga Terlibat Konglikong Muluskan Gibran

DEMOCRAZY.ID – Melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak memiliki ijazah sekolah menengah atau sederajat yang sesuai dengan persyaratan pendaftaran peserta Pilpres 2024. Meski menganulir gugatan para pemohon, MK menegaskan pertimbangannya dapat dilanjutkam kepada lembaga terkait lainnya yang berwenang merespon temuan itu. Putusan lembaga penjaga konstitusi itu juga seakan […]

. 1 hari yang lalu

Buntut Polemik Syarat Pendidikan Gibran, Syukur Mandar Bersiap Laporkan 7 Anggota KPU ke DKPP!

DEMOCRAZY.ID – Pengamat Kebijakan Publik, Syukur Mandar, blak-blakan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab apabila terdapat dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Syukur mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu dimintai pertanggungjawaban terkait proses pemeriksaan administrasi yang membuat Gibran dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan, khususnya mengenai ketentuan […]

. 2 hari yang lalu

Polemik Ijazah Gibran: Usai Mahfud MD Singgung ‘Pasal Siluman’, Denny Indrayana Bidik KPU Lewat Jalur Etik!

DEMOCRAZY.ID – Mantan calon wakil presiden nomor urut 03 pada Pilpres 2024, Prof Mahfud MD, kembali menyoroti polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahfud menyinggung ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (3), yang mengatur pengecualian persyaratan penyetaraan pendidikan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri. […]

. 2 hari yang lalu

Endus Dugaan ‘Pasal Selundupan’ Muluskan Gibran, Denny Indrayana Bakal Laporkan KPU ke DKPP!

DEMOCRAZY.ID – Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, berencana melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Aturan tersebut dinilainya sebagai “pasal selundupan” yang turut memuluskan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai wakil presiden. Denny menjelaskan, persoalan dalam kontestasi pemilu […]

. 2 hari yang lalu

DKPP Resmi Turun Tangan: Dalami Laporan KPU-Bawaslu Soal Pasal Syarat Pendidikan Cawapres yang Sarat Aroma Manipulasi!

DEMOCRAZY.ID – Seluruh komisioner KPU dan Bawaslu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses penerbitan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden menjelang Pemilu 2024. DKPP menyebutkan laporan tersebut sudah diterima. “Sudah (diterima laporannya). Hari ini,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito kepada wartawan, […]

. 6 hari yang lalu

DPR Desak DKPP Periksa KPU-Bawaslu: Bongkar Dugaan Pasal ‘Karpet Merah’ Pencalonan Gibran!

DEMOCRAZY.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memeriksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dugaan pasal yang dikhususkan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Langkah ini dinilai krusial untuk membuktikan ada atau tidaknya […]

. 6 hari yang lalu

Babak Baru Polemik Ijazah Jokowi Memanas! Bonatua Silalahi Resmi Serbu DKPP, PTUN, Hingga Layangkan Gugatan Citizen Lawsuit

DEMOCRAZY.ID – Polemik dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru. Analis Kebijakan Publik sekaligus Peneliti Independen, Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E., membawa hasil penelitiannya mengenai tata kelola dokumen persyaratan pendidikan pejabat publik ke sejumlah forum hukum. Langkah tersebut ditempuh melalui beberapa mekanisme sengketa, mulai dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan […]

. 2 bulan yang lalu

‘Akui Saja Kalau Salah!’ Ketua KPU Resmi Diadukan ke DKPP Buntut Loloskan Verifikasi Ijazah Jokowi

DEMOCRAZY.ID — Pusaran polemik dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terus merembet dan menyeret lembaga penyelenggara pemilu ke dalam pusaran badai hukum. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI beserta jajarannya yang resmi diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan keras melakukan pelanggaran kode etik. Laporan […]

. 3 bulan yang lalu