Gak Terima Gibran Didesak Dimakzulkan, Relawan Militan Pasang Badan: Program Rakyat Bisa Mangkrak, Negara Rugi!

DEMOCRAZY.ID – Wacana pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terus digulirkan oleh kelompok oposisi dan tokoh masyarakat sipil memicu reaksi keras dari akar rumput.

Barisan relawan loyalis Gibran mulai pasang badan dan menuding gerakan politik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta menghentikan program-program prioritas bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, tampil ke garis depan untuk meredam keliaran isu politik yang dinilainya sudah sangat destruktif dan mengada-ada.

Andi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh manuver kelompok tertentu dan tetap bersatu mengawal keberlangsungan jalannya roda pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Siapa pun orangnya siapa pun organisasinya kita harus bergandengan tangan karena jangan sampai program pemerintah akhirnya stag. Apa pun yang telah diberikan amanah kepada pemerintah tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah seluruh rakyat Indonesia untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita tetap berjuang untuk itu,” jelas Andi, Selasa (13/10/2026).

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Kepung DPR Minta Gibran ‘Dimakzulkan’: Terbukti Wapres Tak Punya Ijazah!

Andi menekankan bahwa gelombang perdebatan mengenai hak angket maupun wacana pemakzulan hanya akan menguras energi bangsa dan merugikan rakyat jelata yang menantikan eksekusi program-program kerakyatan.

Terkait dengan amunisi utama kelompok pro-pemakzulan yang menyoal keabsahan dokumen pendidikan setara SMA milik sang Wakil Presiden, Andi menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan sengaja dihembuskan untuk menciptakan kegaduhan publik.

“Kita yakin tidak hak angket dan sebagainya. Ini sudah jernih dan terang benderang ijazah Mas Gibran,” tegasnya.

Eskalasi perselisihan politik ini sendiri merupakan buntut dari manuver hukum yang diajukan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan regulasi pencalonan serta penyetaraan berkas administrasi pendidikan Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

Baca Juga

Mahfud MD Buka Peluang ‘Pemakzulan Gibran’ di DPR: Lebih Baik ‘Mundur’ Secara Terhormat!