DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik, Ray Rangkuti, mempertanyakan sikap partai politik yang mendukung Presiden ke-7 RI Jokowi dan anaknya yang saat ini menjadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ketika polemik mengenai persoalan ijazah terus bergulir.
Ray melihat, dalam dua isu yang berkaitan dengan keluarga Jokowi, pihak yang lebih banyak tampil memberikan pembelaan justru datang dari kalangan relawan.
Polemik terbaru berkaitan dengan Gibran juga memasuki ranah Mahkamah Konstitusi setelah Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Menurut Ray, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi partai politik yang sebelumnya memberikan dukungan secara resmi kepada Jokowi maupun Gibran dalam kontestasi politik.
Ia membandingkan respons dalam polemik yang menyangkut Jokowi dengan persoalan yang kini dihadapi Gibran.
“Di kasus Pak Jokowi, dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi, yang muncul itu relawan. Di kasus Gibran, sejauh ini yang saya lihat juga muncul adalah relawan,” ujar Ray, dikutip fajar.co.id, Senin (21/9/2026).
Ray kemudian mempertanyakan mengapa pembelaan terhadap keluarga Jokowi lebih terlihat datang dari relawan ketimbang partai politik yang secara resmi pernah menjadi bagian dari barisan pendukung.
“Jadi kok Pak Gibran itu kemana-mana, keluarga Pak Jokowi ini kemana-mana dibela oleh relawan? Pertanyaan saya, kemana partai politiknya?,” tukasnya.
Ray menekankan bahwa partai politik memiliki alasan untuk memberikan penjelasan ketika figur yang sebelumnya mereka dukung menghadapi persoalan politik maupun hukum.
Ia menyebut polemik mengenai dugaan ijazah Jokowi semestinya juga mendapat respons dari partai politik yang pernah memberikan dukungan politik kepadanya.
“Mestinya ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh Pak Jokowi dibela oleh partai politik,” kata dia.
Ray kemudian menyinggung dukungan partai dengan proses politik yang membawa Jokowi menjadi presiden.
“Karena yang mendukung Pak Jokowi secara administratifenjadi presiden itu adalah partai politik,” jelasnya.
Sentilan Ray kemudian diarahkan pada sejumlah partai yang selama ini dikenal berada dalam barisan pendukung pemerintahan maupun Gibran.
Ia mempertanyakan mengapa respons dari partai-partai tersebut tidak terlihat sekuat suara para relawan ketika persoalan Gibran kembali mencuat.
“Sekarang kita lihat lagi (pada kasus Gibran), relawan lagi yang muncul. Mana Golkar? Tidak bersuara. Mana PAN? Tidak bersuara saat sejauh ini ya. Mana demokrat? Mungkin jauh lebih tidak bersuara,” timpalnya.
Ray melihat pola tersebut sebagai sesuatu yang menurutnya perlu dipertanyakan, terutama karena persoalan yang dihadapi berkaitan langsung dengan keluarga Jokowi.
“Kenapa partai-partai kalau berhubungan dengan keluarga Pak Jokowi tidak ada yang mau keluar membelanya,” sesalnya.
Persoalan Gibran sendiri kini tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik.
Denny Indrayana dan sejumlah pemohon telah membawa perkara terkait syarat pendidikan Gibran ke MK.
Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 September 2026.
Di tengah proses tersebut, kelompok relawan Gibran justru terlihat mengambil sikap.
Ray kemudian kembali menyoroti posisi partai-partai yang sebelumnya memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran.
“Lok relawan terus. Kan ini berhubungan dengan Gibran yang didukung secara resmi oleh partai-partai koalisi, minus PKB.”
Ia mengingatkan bahwa konfigurasi dukungan politik terhadap pasangan tersebut sebelumnya melibatkan sejumlah partai, sementara PKB memiliki pasangan calon berbeda pada Pilpres 2024.
“Kalau PKB kan kemarin nyalonin pasangan yang lain, tapi yang ini semua didukung, tapi begitu Gibran hadapan dengan Bung Denny Indrayana,” bebernya.
Dari rangkaian sikap tersebut, Ray mengaku menangkap adanya persoalan yang lebih luas di balik minimnya suara partai politik ketika isu yang muncul berkaitan dengan keluarga Jokowi.
“Kok tiba-tiba partainya sembunyi gitu? Kenapa gitu? Termasuk kasus Pak Jokowi. Saya mencermai memang ada kekurang harmonisan di lingkungan istana ini. Wabil khusus kalau itu berkaitan dengan keluarga Pak Jokowi,” kuncinya.