DEMOCRAZY.ID – Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie turut mengkritik proses pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan.
Menurut Jimly, etika dalam penggunaan kekuasaan perlu ditata dengan baik di Indonesia.
Ia bahkan menilai perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur etika bernegara.
“Etika kekuasaan memang harus ditata dengan baik di negara kita. Perlu UU Etika Bernegara tersendiri. Sebagai contoh, cara Purbaya diberitahu akan diganti. Meski banyak yang setuju pergantian ini, tetapi caranya memang kurang etis,” kata Jimly, dikutip Kamis (17/9/2026).
Jimly juga mengaku memahami kritik yang ramai disampaikan masyarakat melalui media sosial terkait proses pergantian tersebut.
“Saya ikut memahami kritik pedas di medsos mengenai caranya itu,” tuturnya.
Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan Purbaya menerima telepon dari Mensesneg Hadi Prasetyo saat tengah mengikuti agenda rapat di DPD RI.
Dalam momen tersebut, Purbaya disebut baru mengetahui bahwa dirinya akan diganti.
Dalam video yang beredar, Purbaya tampak meninggalkan ruang rapat untuk menerima telepon di luar ruangan.
Ia terdengar beberapa kali mengiyakan lawan bicaranya yang diduga menyampaikan instruksi terkait pergantian jabatannya.
“Iya Pak, siap Pak, saya masih di DPD,” kata Purbaya dalam video tersebut.
👇👇
detik-detik purbaya dapat telpon pemecatan dari istana ketika lagi rapat di DPD
Baca Jugamoment tsb terekam dalam siaran langsung https://t.co/M1HGpLoSOd pic.twitter.com/twb2D0Ifr0
— txtdrimedia (@txtdrimedia) September 14, 2026
Kenapa Purbaya dipecat secara
tiba-tiba?Karena Purbaya sudah nyentil— proyek konyol Whoosh, warisan
sontoloyo politik asal Solo.Baca JugaSecara politik, Prabowo masih di bawah kendali ketiak sontoloyo
politik asal Solo.Prabowo takut Mulyono?
Pasti lah, wong “kartu truf”-nya… pic.twitter.com/EGB0jgkzyY
— SHENO WIRANG (@ShenoWirang) September 14, 2026