pakar hukum tata negara

Pakar Hukum Tata Negara: Gibran Tidak Lagi ‘Memenuhi Syarat’ Sebagai Wakil Presiden!

DEMOCRAZY.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka memantik reaksi dari kalangan pakar hukum tata negara. Pertimbangan hukum hakim konstitusi dinilai secara terang benderang telah menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden. Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Surabaya (Ubaya), Prof Dr Hesti Armiwulan menegaskan bahwa fakta persidangan tidak lagi bisa […]

. 2 minggu yang lalu

Pakar HTN Bivitri Susanti: Kalau Gibran Punya Etika dan Rasa Malu, Harusnya Mengundurkan Diri!

DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai seharusnya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan ijazahnya. MK sebelumnya menyatakan gugatan ijazah Gibran yang diajukan oleh Denny Indrayana, tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO). Meski demikian, MK dalam pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa Mahkamah […]

. 2 minggu yang lalu

Sinyal Lampu Merah Istana! Pakar Hukum Tata Negara Tegaskan Gibran Bisa ‘Didiskualifikasi’ Jika MK Kabulkan Gugatan

DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang mempersoalkan keabsahan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menimbulkan persoalan ketatanegaraan yang tidak sederhana apabila permohonan tersebut dikabulkan. Bivitri mengatakan, salah satu konsekuensi yang mungkin muncul adalah Gibran didiskualifikasi dari jabatan wakil presiden. Namun, menurut dia, mekanisme pengisian […]

. 4 minggu yang lalu

Pakar HTN Ahmad Yani: Belum Ada Bukti yang Menyatakan Gibran Memiliki Ijazah SMA Setingkat dan Sederajat!

DEMOCRAZY.ID – Sidang pembuktian perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (30/9/2026) malam. Berdasarkan jadwal resmi MK, perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB. Agenda persidangan memasuki tahap pembuktian dalam perkara yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Memasuki […]

. 4 minggu yang lalu

Mengapa Ijazah Gibran Baru Dipersoalkan Sekarang? Pakar Hukum Bambang Widjojanto Bongkar Alasannya!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) mengungkap alasan di balik langkah hukumnya membawa persoalan kelayakan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK). BW menjadi kuasa hukum dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi […]

. 4 minggu yang lalu

Siap Konfrontasi! Denny Indrayana Tunggu Kehadiran Gibran dan Dua Menteri Prabowo Ini di MK

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Rabu (30/9/2026) pukul 19.00 WIB. Agenda persidangan fokus pada pembuktian pemohon, meliputi pendengaran keterangan ahli/saksi serta pengesahan alat bukti tambahan. Perkara ini dilayangkan oleh koalisi pemohon yang terdiri dari Komite Independen Pemantau […]

. 4 minggu yang lalu

Demi Ungkap Kebenaran, Denny Indrayana Kirim Langsung Surat ke Sekolah Gibran di Singapura dan Australia, Hasilnya Mengejutkan!

DEMOCRAZY.ID – Pemohon gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, mengaku pernah mengirim surat ke sekolah Gibran di Singapura dan Australia. Namun, dia tak mendapat bukti keabsahan pendidikan Gibran. Hal itu diungkapkan Denny dalam program Rakyat Bersuara bertajuk ‘Babak Baru MK, Pembuktian Ijazah Gibran’ di iNews, […]

. 4 minggu yang lalu

Perkara Gibran Bukan Cuma Soal Ijazah, Denny Indrayana Bongkar 5 Pelanggaran Konstitusi Sekaligus!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menegaskan, gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan sekadar mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Denny, persoalannya lebih mendasar dari itu. Dia menjelaskan, setidaknya ada lima prinsip konstitusi yang dilanggar sehingga MK perlu masuk untuk menjaga […]

. 4 minggu yang lalu

MK Tolak Hentikan Perkara Gibran, Pakar Desak Syarat Pendidikan Dibuka Terang-Terangan!

DEMOCRAZY.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon tersebut kini memasuki tahapan pembuktian. MK sebelumnya telah mendengar jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan Bawaslu, serta pihak […]

. 4 minggu yang lalu

Pasal 18 E3 ‘Selundupan’ Demi Muluskan Gibran? Denny Indrayana: Kita Tunggu Jawaban KPU!

DEMOCRAZY.ID – Polemik mengenai keabsahan surat penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin menarik dan jadi perbincangan luas. Surat penyetaraan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut, diduga catat administrasi sehingga tidak memenuhi syarat sebagai dokumen pencalonan […]

. 1 bulan yang lalu
Lihat Postingan Lainnya