Great Institute Desak Polisi Usut dan Selidiki Safari Politik Jokowi ke Berbagai Daerah, Ini Alasannya!

DEMOCRAZY.IDPengamat politik Syahganda Nainggolan mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk turun tangan menginvestigasi rangkaian safari politik yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda menyusul pernyataan terbuka Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang sempat melontarkan wacana mengenai potensi percepatan pemilihan umum (pemilu) sebelum tahun 2029.

Menurut Syahganda, langkah penyelidikan oleh pihak kepolisian diperlukan untuk memastikan apakah ada atau tidaknya agenda besar tersembunyi di balik manuver politik yang sedang berjalan.

“Oh ya kalau itu sih artinya betul dong saran Kang Wawan. Memang harusnya polisi menginvestigasi ya kan ada enggak ke arah makar misalnya gitu, itu enggak apa-apa. Namanya kan juga itu kan harus diselidikin apakah itu ada agenda besarnya yang bocor ke publik atau tidak,” ujar Syahganda dalam tayangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Selasa (1/9/2026).

Ia menyoroti berbagai agenda perjalanan ke berbagai daerah yang dilakukan oleh Jokowi maupun aktivitas politik yang melibatkan figur-figur di sekitarnya, seperti Kaesang Pangarep maupun Gibran Rakabuming Raka melalui jaringan relawan.

“Kalau ada agenda besarnya dilihat dong apakah safari politik mantan presiden Jokowi ini ke NTT, ke Lampung, ke mana itu Kaesang apa Gibran juga buat sahabat Gibran ini buat apa, itu apakah mereka melakukan satu kerja-kerja politik untuk ke arah makar atau apa. Itu enggak apa-apa diselidiki kan maksudnya kan. Iya, selidikin aja,” tegasnya.

Wacana Percepatan Pemilu dan Analogi Patahan Sejarah

Sebelumnya, potongan video pernyataan Budi Arie Setiadi sempat memicu perbincangan hangat di ruang publik.

Dalam forum tersebut, Budi Arie menyebutkan bahwa insting politiknya membaca potensi terjadinya percepatan pemilu sebelum tahun 2029, yang langsung direspons seruan kesiapan oleh para audiens yang hadir.

“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ucap Budi Arie.

Budi Arie bahkan sempat menarik perbandingan kondisi sosial-ekonomi saat ini dengan masa-masa transisi kritis dari era Orde Baru menuju Reformasi pada rentang 1997–1999, di mana agenda pemilu nasional akhirnya terpaksa dipercepat pada tahun 1999.

“Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” tandasnya.

Artikel terkait lainnya