Sikap Jokowi Soal Gibran Kembali Disorot, Pakar BRIN Erma Yulihastin: Tak Ada Sama Sekali Rasa Bersalah atau Minimal Mengakui Anaknya Tak Kompeten!

DEMOCRAZY.ID — Sikap dan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perjalanan politik putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Erma Yulihastin, melontarkan kritik tajam terhadap poin-poin yang disampaikan Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Bocor Alus Politik Tempo belum lama ini.

Erma menilai bahwa dalam wawancara tersebut, Jokowi cenderung bersikap defensif dengan menepis berbagai kritik yang diarahkan kepadanya serta kerap berlindung di balik tameng demokrasi.

“Semua dibantah dan selalu mengatasnamakan demokrasi,” kata Erma melalui akun media sosial X, dikutip Sabtu (29/8/2026).

Kendati demikian, Erma mengungkapkan bahwa ada substansi krusial yang justru luput atau dihindari oleh Jokowi.

Baca Juga

NGERI! Jaksa Agung Ini Alami ‘Teror’ dan Nyaris Dibunuh Saat Bongkar Kasus Besar

Ia mengaku merasa kecewa lantaran tidak mendapati adanya secercah rasa penyesalan, sikap bersalah, ataupun kejujuran dari Jokowi mengenai proses mulus di balik melejitnya karier politik Gibran hingga menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia.

Menurut Erma, sebagai negarawan, Jokowi seharusnya berjiwa besar untuk mengakui apabila terdapat celah persoalan serius terkait kapasitas serta kelayakan putranya dalam memegang tampuk kekuasaan setinggi wakil presiden.

“Ada satu hal yang paling mengecewakan, yaitu tak ada sama sekali rasa bersalah atau minimal mengakui bahwa anaknya itu sebenarnya tidak layak dan tidak kompeten,” ungkap Erma dengan nada tajam.

Baca Juga

UPDATE! Misteri Kematian Sutrimo: Transfer Rp5 Juta, Ponsel Hilang, dan Jejak Terakhir di Jakarta

Pernyataan terbuka tersebut sontak kembali memantik diskursus publik mengenai kontroversi perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka menuju panggung Pemilu 2024.

Sebagaimana diketahui, melejitnya karier politik Gibran selama ini tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang pengaruh serta dukungan penuh dari sang ayah.

Salah satu titik pusaran kontroversi yang paling diingat publik adalah ketika Jokowi secara terbuka mengakui melakukan aksi cawe-cawe politik menjelang kontestasi Pilpres 2024.

Saat itu, ia berdalih bahwa keterlibatannya merupakan bentuk tanggung jawab moral kepala negara demi menjaga proses transisi kepemimpinan nasional agar tetap berjalan mulus tanpa gejolak.

Baca Juga

Sorotan Media Asing: Dua WNI Terang-Terangan Jadi Tentara Bayaran Rusia, Pemerintah Kecolongan?

Di sisi lain, polemik ini juga memicu kegelisahan mendalam dari sisi kualitas tata kelola negara.

Erma secara terbuka melontarkan kritik menohok kepada institusi partai politik dan kualitas sistem demokrasi Indonesia yang dinilainya gagal menyaring serta mengorbitkan figur-figur pemimpin yang benar-benar mumpuni.

“Ayolah, 280 juta orang Indonesia, masa iya demokrasi tak bisa memunculkan yang benar-rener kompeten? Itu parpol-parpol gunanya apa sih?” lanjut dia menyentil fungsi partai politik.

Kritik tajam dari peneliti BRIN ini menambah panjang daftar diskursus hangat di tengah masyarakat mengenai irisan antara ambisi kekuasaan keluarga, etika bernegara, dan mekanisme seleksi kepemimpinan nasional.

Baca Juga

PANAS! Gus Ipul ‘Semprot’ Cak Imin: Kenapa Urusan NU Dikaitkan Dengan PMII dan HMI?

Sementara itu, pihak Jokowi dalam berbagai kesempatan sebelumnya konsisten berargumen bahwa keterlibatannya dalam pusaran politik 2024 semata-mata didasarkan pada pertimbangan stabilitas bangsa, bukan sekadar kepentingan dinasti politik semata.